Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1907-8919
Published by Universitas Negeri Semarang Homepage  [77 journals]
  • Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota
           Legislatif

    • Authors: Metrina Tosika, Khairul Fahmi, Asrinaldi Asrinaldi
      Pages: 1 - 13
      Abstract: Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.23958
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan
           Perundang-Undangan

    • Authors: Muskibah Muskibah, Lili Naili Hidayah
      Pages: 14 - 26
      Abstract: Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.25671
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Pengaturan Ruang Bawah Tanah berdasarkan Prinsip Agraria Nasional

    • Authors: Sapto Hermawan, Supid Arso Hananto
      Pages: 27 - 44
      Abstract: Penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah belum diatur secara nasional, namun setidaknya telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artikel ini bertujuan (1) mengkaji konsep dasar kepemilikan ruang bawah tanah serta mencermati perbandingan pengaturan di beberapa negara lain dan (2) menelaah pemberian hak atas ruang bawah tanah sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan dari perspektif prinsip-prinsip hukum agraria nasional, terutama dari Hak Menguasai Negara, sehingga dirumuskan gagasan pemberian hak atas ruang bawah tanah yang sesuai dengan prinsip hukum tanah nasional. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, di mana disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian merumuskan bahwa (1) penggunaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah perlu diatur dengan regulasi yang memadai guna menjamin kepastian hukum dan (2) mendalilkan kepada prinsip hukum agraria nasional, artikel ini tidak sependapat dengan rumusan di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, sehingga pengaturan ruang bawah tanah perlu diatur dengan hak tersendiri atau hak jenis baru yaitu Hak Ruang Bawah Tanah (HRBT).
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26259
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And
           Lincoln

    • Authors: Muhammad Helmi
      Pages: 45 - 54
      Abstract: Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di ‹mediasi› dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma critical theory bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzolimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26457
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech
           P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

    • Authors: Hari Sutra Disemadi
      Pages: 55 - 67
      Abstract: Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin menurun akibat berkurangnya pendapatan hingga pemutusan kerja oleh perusahaan dimasa pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara fintech p2p lending yang tidak bertanggung jawab, khususnya fintech p2p lending ilegal. Fintech p2p lending ilegal melakukan “predatory lending” atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower selaku konsumen. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini menunjukan hadirnya “predatory lending” yang dilakukan oleh fintech p2p lending karena kurangnya literasi keuangan dan pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19. Perlu peran semua kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih fintech p2p lending. Diharapkan seluruh penyelenggara fintech p2p lending dapat merealiasikan amanat pemberian perlindungan hukum kepada konsumennya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan fintech p2p lending sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI, dan OJK sebagai regulator serta pengawas fintech p2p lending dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dengan memastikan pelaku bisnis fintech p2p lending memberikan transparansi produk dan metode penawaran; pencegahan pinjaman berlebih; dan penerapan prinsip itikad baik. Kemudian, OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26860
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Person-Centered Maternity Care sebagai Pelayanan yang Bermutu dalam
           Perspektif Hukum Kesehatan

    • Authors: Prita Muliarini, Fifik Wiryani
      Pages: 68 - 79
      Abstract: Person-Centered Maternity Care (PCMC) bertujuan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, berpusat pada wanita, tepat waktu, efisien, dan adil. Penelitian ini berfokus pada membahas kerangka hukum PCMC dalam peraturan perundangan di Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait PCMC, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. PCMC sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa upaya pelayanan kesehatan maternal harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27446
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap
           Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

    • Authors: Bahmid Bahmid, Rima Arianti Sinurat
      Pages: 80 - 91
      Abstract: Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan.This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27769
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Sistem Perumahsakitan Indonesia: Hubungan Kontraktual Public Private
           Partnerships dalam Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat

    • Authors: Yudi Yasmin Wijaya, Evoryo Carel Prabhata, Syendika Dyandra Putra
      Pages: 92 - 105
      Abstract: Kesehatan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memerlukan suatu usaha yang efektif dalam mewujudkan stabilitas kesehatan masyarakat, keadaan ini mendorong sektor usaha kesehatan, khususnya perumahsakitan sebagai batu loncatan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hubungan kontraktual antara pihak pemerintah dan swasta dalam bidang perumahsakitan tidak jarang mengundang kontroversi. Kondisi ini dapat diindikasikan terjadi akibat sudut pandang pemenuhan kebutuhan kesehatan yang terkadang tidak sesuai dengan sifat perusahaan swasta yang berinti pada keuntungan yang maksimal. Sesuai dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu solusi yang salah satunya adalah pada segi yuridis. Sesuai dengan Pasal 28H dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM), UUD Negara Republik Indonesia 1945 penekanan pada poin pemenuhan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa bidang perumahsakitan menjadi salah satu sektor yang memerlukan pengaturan yang pasti. Dengan menggunakan metode normative, tinjauan akan dilakukan terhadap sisi hubungan kontraktual, khususnya pada segi penegakkan HAM atas kesehatan.

      Health is a sector that included as a focus of realizing community welfare. Indonesia as a developing country requires an effective effort in realizing the stability of public health. This situation encourages the health business sector, especially hospitals, as a stepping stone in realizing this goal. Contractual-based relations between the government and the private sector in the field of the hospital are often controversial. This condition can be indicated to occur due to the viewpoint of fulfilling health needs, which is not suitable by the nature of private companies that have a core of maximum profit. Following these problems, it is necessary to find a solution within the juridical aspect. Under Article 28H in the section on Human Rights of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia emphasis on the point of fulfilment of health services shows that the hospital sector is one of the sectors that require definite regulation. By using juridical normative approach, the analysis will go over contractual relationship, especially in terms of the enforcement of human rights over health.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28192
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik

    • Authors: Nynda Fatmawati Octarina, Evi Kongres, Mardika Mardika
      Pages: 106 - 119
      Abstract: Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya.

      The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28997
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang
           untuk Menentukan Tuntutan Pidana

    • Authors: Adam Ilyas
      Pages: 120 - 129
      Abstract: Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya merupakan lembaga yang berada pada posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum sebagai perwakilan Kejaksaan didalam setiap perkara pidana merupakan pihak yang paling mengetahui ketercelaan seorang terdakwa karena mengikuti dinamika selama persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan saat ini tuntutan pidana berasal dari petunjuk atau pendapat pimpinan Kejaksaan di setiap jenjang karena adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang. Dengan kebijkan rencana tuntutan berjenjang tersebut dapat juga menyebabkan kultur korup pada lembaga Kejaksaan karena ditengarai kebijakan tersebut digunakan untuk wadah tawar menawar oleh Penuntut Umum dengan terdakwa dan kemudian menyetor pada atasannya. Konkuensi dari adanya kebijakan rencana tuntutan berjenjang ini juga akan membuat terhambatnya proses peradilan yang pada dasarnya harus dijalanlan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terhadap kondisi ini diperlukan penataan ulang sistem penentuan tuntutan pidana demi independensi Penuntut Umum dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.The Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, based on its authority, is an institution that is in a central position in the criminal justice system. As the representative of the Prosecutor’s Office in each case, the Public Prosecutor is the party most aware of the accident of a defendant because it follows the dynamics during the trial. This research uses doctrinal or juridical normative research methods with a statutory approach that shows that currently, criminal charges are the instructions or opinions of the chief Prosecutor at every level due to the policy of tiered prosecution plans. The policy of the tiered prosecution plan can also cause a corrupt culture in the Prosecutor’s institution because it is signaled that the procedure is used as a bargaining place by the Prosecutor with the accused and used as a deposit event to his superiors. The consequences of this tiered prosecution plan policy will also hamper the judicial process, which has to be run quickly, only, and lightly. Against this condition, it is necessary to reorganize the criminal prosecution determination system for the Public Prosecutor’s independence and the achievement of a fast, simple, and low-cost judiciary.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29292
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Asymmetrical Arbitration Clauses: A Comparative Study of International and
           Indonesian Arbitration Law

    • Authors: Jovanka Lingkanaya, Huala Adolf, Prita Amalia
      Pages: 130 - 147
      Abstract: This article presents a study of the validity of asymmetrical arbitration clauses, a clause that combines arbitration and a choice of court option, in international commercial contracts. These clauses designate a method of dispute settlement that gives a more favorable position for one of the parties to a contract, hence, creating a debate on its validity on an international level. Despite the convenience the trend has brought in business, this form of arbitration clause has been called into doubt by courts in numerous jurisdictions. Unfortunately, Indonesia itself has yet to have a firm legal standing on this matter as asymmetrical arbitration clauses are not explicitly regulated by the Indonesian arbitration law. This research is conducted by exploring the relation between theories and practices concerning asymmetrical arbitration clauses through analyzing case law and provisions of international arbitration law and the Indonesian arbitration law, and are also analyzed through principles of international and Indonesian contract law. This article aims to provide an analysis regarding the legal effects of having asymmetrical arbitration clauses in commercial contracts and commercial arbitration. Lastly, this study offers a method of interpretation towards such clauses that favors their validity under both international arbitration law and Indonesian arbitration law.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29522
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai
           Islam

    • Authors: Ira Alia Maerani, Nuridin Nuridin
      Pages: 148 - 163
      Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29658
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan
           Undang-Undang Minerba

    • Authors: Derita Prapti Rahayu, Faisal Faisal
      Pages: 164 - 172
      Abstract: Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.
      PubDate: 2021-08-06
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28013
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana
           Korupsi Suap

    • Authors: Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi
      Pages: 173 - 185
      Abstract: Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum dapat mencapai tujuan pemidanaan, baik dari sisi kerugian negara maupun dari sisi moralitas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis dan menemukan keselarasan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dengan tujuan pemidanaan menurut hukum pidanaIndonesia dan hukum pidana Malaysia; (2) Untuk menemukan formulasi ideal sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; konseptual; perbandingan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari Penelitian ini: (1) Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pemidanaan, karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana yang belum tepat dan belum  berdaya guna. Di Malaysia, sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap telah selaras dengan tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pidana denda, Malaysia mendapatkan nilai lebih dari nilai kerugian yang menjadi perkara. (2) Sistem pemidanaan yang selaras dengan tujuan pemidanaan apabila pidana yang diberikan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moralitas. Sistem pemidanaan ke depan harus dirumuskan dengan penguatan pada pidana denda yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai suap dikalikan minimal duakali atau maksimal limakali dalam pengaturan sistem pemidanaan di Indonesia yang akan datang.
      PubDate: 2021-08-24
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27516
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
  • The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number
           77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending
           Based on Financial Technology in Indonesia

    • Authors: Ubaidillah Kamal, Ayup Suran Ningsih
      Pages: 186 - 194
      Abstract: ABSTRACTThe presence of Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a real manifestation of a technological advancement. The advantage of technology is its simplicity, but like two sides of a coin, technological advances in financial services also cause polemics and problems. Based on complaints received by the Financial Services Authority, there are 2 things that are often complained about by borrower, it is regarding the unwise use of private data that is used as a way of collecting debt by peer to peer providers and the way they contact borrower for collecting debt. Even though it is considered controversial, the growth of fintech service providers has accelerated to 200%. These are show the urgency that the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 requires revision because it is not in suitable with the current development of Fintech. The Financial Services Authority Regulation No.77/ POJK.01/2016 requires revisions regarding the restrictions on access on borrower’s device, it must be only camera, microphone, and location only, no access to contact or gallery, then related to more detailed in regulating the operations of the fintech provider company, and related regulation for the minimum capital for the fintech provider company.Keywords: Peer to Peer; Lending; Fintech; Borrower ABSTRAKHadirnya Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia adalah manifestasi nyata dari sebuah kemajuan teknologi. Keunggulan dari suatu teknologi adalah kemudahannya, namun ibarat 2 sisi mata uang, kemajuan teknologi dibidang jasa keuangan ini juga menimbulkan polemik serta permasalahannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 hal yang sering diadukan oleh peminjam, yaitu perihal penggunaan data pribadi peminjam secara tidak bijak dan cara penagihan hutang oleh perusahaan penyedia layanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dinilai kontroversial, namun pertumbuhan perusahaan penyedia layanan fintek melaju sangat pesat sampai 200%. Beberapa hal ini menunjukan urgensi bahwa peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Fintek sekarang ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi terkait pembatasan akses perusahaan penyedia layanan terhadap gawai dari peminjam, yaitu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi saja, tidak ada akses ke kontak maupun galeri, selanjutnya terkait pengaturan yang lebih detail terhadap operasional perusahaan penyedia layanan, dan pengaturan terkait minimum modal bagi perusahaan penyedia layanan.Kata Kunci: peer to peer; lending; fintek; pinjaman
      PubDate: 2021-08-24
      DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.30397
      Issue No: Vol. 16, No. 1 (2021)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.239.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-