 Subjects -> PHILOSOPHY (Total: 762 journals)
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | | The end of the list has been reached or no journals were found for your choice. |
|
|
- IMPLEMENTASI KLASIFIKASI ILMU AL-FARABI DALAM MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN
Authors: Moh. Andi Asrori, Achmad Khudori Soleh
Abstract: Klasifikasi ilmu al-Farabi dalam materi bimbingan perkawinan penting untuk memastikan seluruh materi memiliki objek, tujuan, dan metode. Tujuan penelitian ini ialah untuk untuk mewujudkan efektifitas bimbingan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan menganalisis enam belas materi bimbingan perkawinan kemudian dikatagorikan dengan klasifikasi ilmu al-Farabi. Hasil dari penelitian ini ialah: Pertama, enam belas materi dalam bimbingan perkawinan ketika diklasifikasi menggunakan klasifikasi ilmu al-Farabi akan menjadi: (1) Ilmu lisan: Komunikasi Efektif dalam Pengelolaan Hubungan Keluarga. (2) Ilmu mantik: Nilai-nilai dalam Keluarga untuk Mewujudkan Muasyarah Bilma’ruf, Formulasi Sukses dalam Mengelola Kehidupan Perkawinan dan Keluarga, Faktor Penyebab Konflik, dan Solusi atau cara mengatasi konflik. (3) Ilmu matematika: Fungsi Ekonomi. (4) Ilmu fisik dan metafisik: Fungsi Kasih Sayang dan Afeksi. (5) Ilmu budaya atau peradaban, fiqih, teologi: Undang-undang Perkawinan dan KHI, Undang-undang KDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, Fungsi Agama, Fungsi Perlindungan, Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai, Fungsi Sosial Budaya, Uapaya Mencapai Keluarga sakinah, dan Membina Hubungan dalam Keluarga. Kedua, sumber yang digunakan al-Farabi untuk mengklasifikasi ilmu ialah ilmu agama dan filsafat, adapun metode yang dipakai ialah dengan mempertimbangkan keagungan materi, kedalaman bukti, dan besarnya manfaatnya yang kemudian ilmu-ilmu yang ada diklasifikasikan menjadi lima kategori
PubDate: 2023-08-10
DOI: 10.21154/kodifikasia.v17i1.5459
Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
- IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DI PERADILAN AGAMA: ANALISIS PERTIMBANGAN
HAKIM TERKAIT NILAI PEMBUKTIAN SAKSI NIKAH PEREMPUAN DALAM PERKARA ISTBAT
NIKAH BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 0133/PDT.P/2019/PA.TDN
Authors: Barir Masna Af'idah
Abstract: Peradilan Agama adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan. Di sisi lain, di dalam Hukum Islam, kesaksian seorang perempuan seringkali dinilai memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah dibandingkan kesaksian satu orang laki-laki. Terkait keabsahan pernikahan, bahkan hanya laki-laki yang dapat menjadi saksi suatu pernikahan yang mana dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn, hanya terdapat satu orang laki dan satu orang perempuan yang menjadi saksi pernikahan dalam permohonan itsbat nikah tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dilihat dari perspektif keadilan gender berdasarkan Hukum Islam' Guna menjawab permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan permohonan dengan 10 pertimbangan yang meliputi pertimbangan dari sisi sosio-historis, konstitusi NKRI, Hukum Internasional, maupun penafsiran terhadap Al-Quran dan AL-Hadits, termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. [The family is like an ark and therefore leadership in Muslim families is important in achieving family goals. On the other hand, the emergence of views on gender equality that are increasingly sticking out in the modern era poses challenges in the implementation of leadership and responsibility arrangements in the family as regulated by family law in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the construction of leadership and responsibility in the family based on a gender perspective. This study uses a normative juridical research method. The results of the study found that as rahmatan lil alamin, the roles and responsibilities between husband and wife are different but balanced and have been explicitly regulated in the Al-Quran and Al-Hadith by paying attention to history and interpretation of language, which are in line but also have differences. with the theory of Structural-Functional Gender and Positive Law in Indonesia.]
PubDate: 2023-06-22
DOI: 10.21154/kodifikasia.v17i1.5923
Issue No: Vol. 17, No. 1 (2023)
|
Open Access journal
