JournalTOCs

Indonesian Journal of Criminal Law
Number of Followers: 2

This is an Open Access Journal

Open Access journal
ISSN (Print) 2656-9922 - ISSN (Online) 2684-916X
Published by ILIN Institute

[3 journals]

Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak
- Authors: Irwan Irwan, Achmad Ruslan, Zulkifli Aspan
  Pages: 12 - 31
  Abstract: The research objective to analyze the inconsistency of legal norms that occur in the implementation of tax amnesty. This type of research is normative legal research, using a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that (1) Article 21 paragraph 2 of Law no. 11/2016 Regarding TA there is the word "other party" the word is equated with the reporting party. Then what is meant by "prohibited" according to grammatical interpretation. Resolution of the inconsistency of legal norms that exist between Law no. 11/2016 concerning TA and PP No. 43/2015 Regarding PPTPPU, it can be pursued through a constitutional route by conducting a judicial review to the Supreme Court. In addition, the application of legal principles is an important instrument that can provide a role in the process of resolving overlapping regulations. The exact principle of the problem is lex superior derogate lex inferior, meaning that Law no. 11/2016 concerning TA applies and beats the regulations under PP No. 43/2015 concerning PPTPPU. Tujuan penelitian menganalisis inkonsistensi norma hukum yang terjadi pada pelaksanaan pengampunan pajak. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (status approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pasal 21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA terdapat kata “pihak lain” kata tersebut dipersamakan pihak pelapor. Kemudian yang dimaksud dengan “dilarang” menurut interpretasi gramatikal. Penyelesaian inkonsistensi norma hukum yang terdapat antara UU No. 11/2016 Tentang TA dan PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU dapat ditempuh dengan jalur konstitusional dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Disamping itu, penerapan asas hukum merupakan sebuah instrumen penting yang dapat memberikan peran dalam proses penyelesaian terhadap regulasi yang tumpang tindih. Asas yang tepat dari permasalahan tersebut adalah lex superior derogate lex inferior, artinya UU No. 11/2016 Tentang TA berlaku dan mengalahkan aturan dibawahnya PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU.
  PubDate: 2022-01-16
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Penerapan Prinsip Kehati-Hatiian Bagi Pejabat Notaris Dalam Membuat Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Luar Wilayah Kerjanya
- Authors: Utari Andani Putri Darmawangsa, Marwati Riza, Oky Deviany Burhamzah
  Pages: 32 - 44
  Abstract: The research objective to analyze the Notary Officer in applying the precautionary principle in making the Land Sale and Purchase Binding Agreement Deed outside his working area (2) to know and analyze the legal implications of the Notary's responsibility who does not apply the precautionary principle in making the Land Purchase Binding Agreement Deed outside work area. The theoretical and practical benefits of this research are expected to add to the knowledge of notarial law, especially strengthening the precautionary principle in making the deed of binding sale and purchase of land. This type of research is a normative legal research type. The results of the study (1) the application of the principle of prudence absolutely must be done to achieve legal certainty in order to protect the parties in the deed of agreement to bind the sale and purchase of land, and (2) the notary's responsibility is the implication of violating the norms that have been determined in the legislation. -laws, as well as the need for strengthening in order to prevent repeated violations of norms. Tujuan penelitian menganalisis Pejabat Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di luar wilayah kerjanya (2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pertanggungjawaban Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatiann dalam membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di luar wilayah kerjanya. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat menambah khasahan pengetahun hukum kenotariatan khususnya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian (1) penerapan prinsip kehati-hatian mutlak harus dilakukan untuk mencapai kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak yang ada di dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tanah, dan (2) pertanggungjawaban notaris merupakan implikasi dari pelanggaran terahadap norma yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, serta perlunya penguatan guna mencegah terjadinya pelanggaran norma secara berulang.
  PubDate: 2022-01-27
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama
- Authors: Andi Hartawati, Sumiati Beddu, Elvi Susanti
  Pages: 59 - 73
  Abstract: The main problem in this study is whether there is a mediation model used in resolving divorce cases in order to increase success. The research method used is normative legal research and empirical law. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that there are several mediation models used in resolving cases in religious courts. Especially for divorce cases that are very influential with family psychology which cannot be resolved in a short time. So that a good mediation model for divorce cases is a transformative mediation model. advice in resolving divorce cases so that mediation in religious courts can be successful it is necessary to add judges who have psychological knowledge so that it is easy to mediate parties who experience emotional or psychological shocks. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adakah model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mengalami peningkatan keberhasilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melaui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Khusus untuk perkara perceraian yang sangat berpengaruh dengan psikologi keluarga yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga model mediasi yang baik untuk perkara perceraian adalah model mediasi transformatif. saran dalam menyelesaikan perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan di pengadilan agama dapat berhasil diperlukan penambahan hakim yang memiliki ilmu psikologi agar mudah dalam memediasi para pihak yang mengalami guncangan emosi atau kejiwaan.
  PubDate: 2022-01-31
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Landasan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan
- Authors: Mohammad Roesli, M Hidayat
  Pages: 74 - 79
  Abstract: The research objective to analyze the basic reasons for the state to control the earth, water and natural resources contained therein. This research is a normative research. The results of this study are the basis for land acquisition for the public interest based on several aspects, namely the ontological aspect (teachings on essence), axiological (teachings on values), epistemological aspects (teachings on knowledge), and teleological aspects (teachings on goals). Everything must be in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and set forth in Law Number 2 of 2012 is land acquisition for development in the public interest aimed at realizing a just, prosperous and prosperous society. The government needs to carry out development, to ensure the implementation of development for the public interest, land is needed whose procurement is carried out by prioritizing the principles of humanity, democracy and justice, carried out based on the principles of: humanity, justice, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability, and alignment. The implication is that the principle of law is an ideal element of law. Tujuan penelitian menganalisis alasan mendasar terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative. Hasil penelitian ini adalah landasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan dari beberapa aspek, yaitu aspek ontologis (ajaran tentang hakekat), aksiologis (ajaran tentang nilai), aspek epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aspek teleologis (ajaran tentang tujuan). Kesemuanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dituangkan dalam Undang-undang Nomer 2 tahun 2012 adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Implikasinya pada asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.
  PubDate: 2022-02-02
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan
Tata Usaha Negara
- Authors: Alwi Jaya, Elvi Susanti
  Pages: 80 - 93
  Abstract: The research objective to analyze the Compliance of State Administrative Officials to the Decisions of the State Administrative Court. This research is a normative research. The results of the research that permanent decisions, in reality, are not obeyed by state administrative officials. Therefore, to make the decisions of the State Administrative Court more effective, a way is done by involving the superiors of the State Administrative Officials in a hierarchical manner, so that the decisions of the State Administrative Court are obeyed and implemented. Tujuan penelitian menganalisis Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Hasil penelitian bahwa Putusan yang tetap, dalam realitasnya kurang dipatuhi oleh Pejabat tata usaha Negara. Karena itu untuk mengefektifkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditempuh cara dengan melibatkan atasan Pejabat Tata Usaha Negara secara Khierarki, agar dipatuhi dan dilaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.
  PubDate: 2022-02-05
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Implementasi Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahar
Perumahan Di Kabupaten Jeneponto
- Authors: Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih, Futri Patrisia
  Pages: 94 - 111
  Abstract: The Research objective to analyze the process of converting agricultural land into housing in Jeneponto Regency and to find out how legal protection is for people who own houses in housing built on agricultural land. This type of research is empirical research. The result of the research is that the procedure for changing the function of sustainable food agricultural land in Jeneponto Regency is through a permit. Legal protection for people who own houses in housing (users) built on agricultural land can be viewed from the consumer protection law and the protection of parties with good intentions in the agreement (BW). From the aspect of consumer protection, the user is a consumer whose rights have been harmed by the developer as a business actor in terms of legal certainty over the control of a house unit and a plot of land obtained based on buying and selling with the developer, therefore they are entitled to legal protection and compensation from the developer for any losses suffered. As a party with good intentions in an agreement with the developer, the user's rights are protected by law as regulated in Article 1338 Paragraph (3) BW, Article 1977 Paragraph (1) BW and Article 1963 BW. Tujuan penelitian menganalisis proses alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki rumah pada perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dengan melalui izin. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki rumah pada perumahan (user) yang dibangun di atas lahan pertanian dapat ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perlindungan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (BW). Dari aspek perlindungan konsumen, user merupakan konsumen yang dirugikan hakhaknya oleh developer sebagai pelaku usaha dalam hal kepastian hukum atas penguasaan terhadap satuan rumah dan sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan developer, oleh karena itu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ganti kerugian dari developer atas segala kerugian yang dialami. Sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian dengan developer, user dilindungi hak-haknya oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, Pasal 1977 Ayat (1) BW dan Pasal 1963 BW.
  PubDate: 2022-04-20
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
Admnistrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu
- Authors: Try Saldi, Andi Pangerang Moenta, Marwati Riza
  Pages: 112 - 132
  Abstract: The Research objective to analyze the function of DPRD in supervising the administration of population administration and civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and duties so that the community is less sure of the local government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers, the geographical location of the area is very remote, the number of additional requirements for population administration and the lack of facilities and infrastructure to support population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution. Tujuan penelitian menganalisis fungsi DPRD Pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu dan Faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga masyrakat kurang yakin terhadap pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. (2) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu terdapat hambatan dan kendala seperti masyrakat masih banyak mendapatkan calo, letak geografis daerah yang sangat terpencil, banyaknya syarat tambahan administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.
  PubDate: 2022-04-20
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia
- Authors: Kendry Tan
  Pages: 133 - 143
  Abstract: This study aims to examine the elements that must be met by white-collar crime and the factors that cause white-collar crime, as well as preventive measures that can be taken to prevent the occurrence of white-collar crime. The research method used in conducting this research is a normative juridical research method using a conceptual approach to study white-collar crime in Indonesia. The results of this study indicate that there are elements that must be met to be categorized as a white-collar crime and there are various factors that cause white-collar crime in Indonesia. Therefore, several preventive measures are needed to prevent and hinder the occurrence of white-collar crimes in Indonesia to maintain the Indonesian economy and improve the lives of the Indonesian people.
  PubDate: 2022-04-23
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Perspektif Hukum Pada Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama
Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup
- Authors: Mustofa Fahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Absori, Didik Irawansah
  Pages: 144 - 156
  Abstract: This study aims, (1) to find out the legal protection of the moral rights of traditional art creators on the recording of a work in Copyright Law; (2) To find out what legal steps can be taken by the Author for the recording of a work in the context of law enforcement in Indonesia. This research method is normative law. Legal approach, case approach and approach, interview research data sources and direct observations and combined with laws and regulations that are closely related to the object of research. Data analysis is descriptive analytical and qualitative withdrawal. The results of the study found a form of legal protection for the rights of the creators of traditional moral arts in the form of performing the basic motion of the Kethek Ogleng dance for recording a work in copyright law in the form of moral rights and economic rights for his creations. Meanwhile, legal steps that can be taken by the author on the recording of the work can be done by recording the change in the name of the right holder, as well as other steps, namely the deletion of the registration of the work to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and then re-registering with the creator and rights holder create.
  PubDate: 2022-07-13
  DOI: 10.31960/ijocl.v4i1.1706
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Tinjauan Kebijakan Pemerintah Uu No 18 Tahun 2014 Melalui Program
DSSJ/KSSJ
- Authors: Shelsa Arinindya, Rizka
  Pages: 144 - 154
  Abstract: This study aims to determine government policies in Law no. 18 of 2014 as well as the handling efforts made by the government to overcome mental health. The method used is the Juridical Empirical Method which functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. By using data collection techniques through interviews to obtain the required data. The findings of this study are Mental Health Problems are important things but are not paid attention to by the government. Government policies related to Mental Health have been regulated in Law no. 18 of 2014, is aimed at ensuring that everyone can achieve a good quality of life, as well as providing integrated, comprehensive, and sustainable health services through promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. The local government in Karanganyar District has made efforts to support the Mental Health Policy through the DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Mental Sehat) program. This program is a socialization and early detection activity that has been carried out with the involvement of local governments, relevant agencies, and the community. This research is an illustration of the Government's efforts through programs that have been carried out based on Law no. 18 of 2014 and this research is expected to be a reference to find out the efforts that have been made by the government to overcome mental health problems and to know the DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Mental Sehat) program in Karanganyar District in an effort to overcome mental health problems.
  PubDate: 2022-06-13
  DOI: 10.31960/ijocl.v4i1.1693
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2022)
Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa
Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks
- Authors: Muhammad Affan, Syahruddin Nawi, Ilham Abbas
  Pages: 1 - 11
  Abstract: The research objective to analyze the validity of the receivable transfer agreement which was carried out without the knowledge of the debtor in the decision number. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks and the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data, which is obtained directly through interviews with sources and parties related to this research, namely Judges at the Makassar District Court and related Lawyers; and (2) Secondary Material, namely in the form of Decision Number 124/Pdt.G/2019/PN. Thanks and literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of research is normative & empirical research. This research was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks dan factor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder, yaitu yaitu berupa Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN. Mks serta literatur, dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur belum (kurang efektif); (2) Bahwa faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
  PubDate: 2021-12-29
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2021)
Implikasi Hukum Praktik Kedokteran Terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis
Online
- Authors: Syulham Soamole, Sabir Alwi, Amir Ilyas
  Pages: 45 - 58
  Abstract: The research objective to analyze the legal basis of medical practice on online-based health services and the legal implications of medical practice on online-based health services. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) That legally, medical practice in online-based health services does not yet have a legal basis that regulates medical practice in online-based health services 2) That in the absence of regulations on online-based health services, this can have implications in medical practice, considering that online-based health services in practice doctors cannot perform physical examinations. Therefore, it creates legal uncertainty in medical practice. Tujuan penelitian menganalisis dasar hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online dan implikasi hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bahwa secara yuridis, praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online belum terdapat dasar hukum yang mengatur tentang praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online 2) Bahwa dengan tidak adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan berbasis online, maka hal ini dapat berimplikasi pada praktik kedokteran, mengingat pelayanan kesehatan berbasis online dalam praktiknya dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Olehnya hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dalam praktik kedokteran.
  PubDate: 2021-01-30
  Issue No: Vol. 4, No. 1 (2021)