JournalTOCs

Kodifikasia
Number of Followers: 0

This is an Open Access Journal

Open Access journal
ISSN (Print) 1907-6371 - ISSN (Online) 2527-9254
Published by IAIN Ponorogo

[7 journals]

PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An
Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number
3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases
Against the Law
- Authors: Endrik Safudin, Uswatul Khasanah
  First page: 1
  Abstract: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan agar mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkenaan dengan kontrol yang sejajar terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan atas pemberian hak dan kewajiban khususnya pada proses persidangan sehingga keadilan substantif bagi perempuan dapat terwujud. Dengan kata lain, peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar memberikan akses yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya, akses pengambilan keputusan terhadap hak mendapatkan ganti kerugian, akses menjelaskan dampak kasus dan kebutuhan pemulihan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini akan menggali yaitu pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prinsip maslahah mursalah. kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, prinsip maslahah mursalah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender sangat terakomordir oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikonstruksikan dengan tujuan utuk merubah relasi kuasa sedemikian rupa antara laki-laki dan perempuan, baik dalam tataran pengetahuan maupun tindakan khususnya dalam ruang persidangan. [The Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law is intended to create justice for women in order to have equal access on the resources in the trial process. In other words, the regulation contains provisions relating to equal control towards the relationship between men and women over the granting of rights and obligations, especially in the trial process, so that substantive justice for women can be realized. In other words, the regulation provides guidelines for judges to provide equal access to women conflicting with the law, for example, access to decision-making on the right to compensation, access to explain the impact of cases and the need for remedies. By using library research, it will explore, firstly, gender equality and gender justice in the principle of maslahah mursala; secondly, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the guidelines for Adjudicating Women's Cases with the Law; thirdly, the principle of maslahah mursalah in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with guidelines for Adjudicating Women's Cases conflicting with the Law. The results of this study show that first, gender equality and gender justice are in line with the principle of maslahah mursalah, second, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice is accommodated by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law, third, the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for adjudicating women's cases against the law are constructed with the aim of changing power relations in such a way between men and women,at the level at both knowledge and action, especially in the courtroom.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3925
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
THE EXISTENCE OF THE SHIDDIQIYAH ORDER OF KALIBAGOR KEBUMEN AND ITS
SOCIO-RELIGIOUS INFLUENCE
- Authors: Moh Ashif Fuadi, Ahmad Mudhofir Annuroni, Ika Maula Nur Fauziyah
  First page: 19
  Abstract: Penelitian ini membahas tentang kemunculan tarekat shiddiqiyyah di Desa Kalibagor Kabupaten Kebumen. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang sejarah, dinamika penyebaran, dan pengaruhnya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini tergolong penelitian sejarah yang secara metodologis dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi data dan historiografi. Adapun metode penggalian data adalah observasi, Interwiew dan dokumentasi dengan menitikberatkan pada sumber primer berupa buku tarekat shiddiqiyyah, Interwiew, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Tarekat Shiddiqiyyah Kalibagor dibawa oleh Kiai Ja’far Shodiq, seorang khodamul ulum sepulangnya dari Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Masa perkembangan tarekat dimulai dengan berdirinya pesantren Mambā’ul Mubasysyirīn Majma’al Bahroin pada tahun 2001, yang menjadi pusat kegiatan shiddiqiyyah seperti kautsaran dan khalwat. Vonis tarekat ghoiru mu’tabar dan klaim sesat shiddiqiyyah di Kalibagor menjadi cair atas penjelasan dan bukti sanad tarekat. Eksistensi shiddiqiyyah Kalibagor mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial keagamaan seperti dalam pendidikan pesantren, rutinan dzikir kautsaran bersama dan kegiatan santunan anak yatim membawa pengaruh masyarakat lebih agamis. [This research discusses the emergence of shiddiqiyyah orders in Kalibagor Village, Kebumen Regency. The issues that will be discussed are history, the dynamics of its spread, and its influence on society. Based on existing problems, this research is classified as historical research that methodologically starts from topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography. While the method of extracting data through observation, interviews, and documentation by focusing on the primary source in the form of shiddiqiyyah order books, interviews, and previous research. This research resulted in the conclusion that the Kalibagor shiddiqiyyah order was brought by Kiai Ja'far Shodiq, a khodamul ulum, after returning from the Shiddiqiyyah Pesantren Ploso Jombang, the period of development of the order began the establishment of the Mambā'ul Mubasysyirīn Majma'al Bahrain pesantren in 2001 which became the center of shiddiqiyyah activities such as kautsaran and khalwat, the verdict of the ghairu mu'tabar order and the false claims of shiddiqiyyah in Kalibagor became liquid on the explanation and evidence of the order sanad (transmission). The existence of shiddiqiyyah Kalibagor can have a positive impact on the development of religious society is realized in pesantren education, routine dhikr kautsaran together, and orphan compensation activities bring the influence of a more religious society.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3757
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
THE TRADITION OF LET PELLET IN MADURA COMMUNITY BETENG: CASE STUDY OF ASAM
RIVER VILLAGE, KUBU RAYA REGENCY
- Authors: Nur Rofiq, M. Zidny Nafi' Hasbi, Muhammad Adnan Firdaus, Sulaiman️ Sulaiman️
  First page: 41
  Abstract: Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelet betteng yang dikenal dengan istilah bunting tujuh bulan pada masyarakat Madura di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi let pelet betteng masyarakat Madura di Desa Sungai Asam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif cluster dengan pendekatan fenomenologis yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data dilakukan secara bertahap; reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelet betteng suku Madura di Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat sangat religius, memiliki filosofi adat yang kuat untuk dilakukan dan bersifat sakral, tradisi ritual ini berawal dari mitos yang berkembang di masyarakat. . Alat dan benda yang disiapkan sangat unik, seperti mengajak masyarakat sekitar dan bacaan doa khusus serta ibu hamil mandi dengan memegang ayam kampung dan syarat bagi yang mandi harus membawa uang. Tradisi ini merupakan perubahan warna budaya dan warisan nenek moyang. [This study describes the let pellet betteng which is known as the seven months of pregnancy in the Madurese community in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency. The purpose of this study was to determine the let pellet betteng tradition of the Madurese community in Sungai Asam Village. This research is included in a qualitative research cluster with a phenomenological approach which is carried out using observation, interviews, and documentation. The stages of data analysis are carried out in steps; data reduction, data exposure, and conclusion. The results showed that the let pellet betteng of the Madurese tribe in Sungai Asam Village, Kubu Raya Regency, West Kalimantan was very religious, had a strong customary philosophy to do and was sacred, this ritual tradition came from the myths that developed in the community. The tools and objects prepared are very unique, such as inviting local people and reading special prayers as well as pregnant women taking a bath by holding a free-range chicken and the requirement for the person who bathes to bring money. This tradition is a cultural discoloration and heritage of ancestors.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3860
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
THE CONCEPT OF MUQASAH ON MURABAHAH FINANCING IN THE PERSPECTIVE OF FATWA
DSN-MUI
- Authors: Devid Frastiawan Amir Sup, Ifandi Suhendi
  First page: 53
  Abstract: Pembahasan tentang potongan angsuran, termasuk dalam definisi lain cashback atau potongan harga dalam pembiayaan murabahah, secara definitif, pelaksanaan, dan sistem pencatatannya, sudah lazim dikenal dengan sebutan muqasah. Mengenai pembiayaan murabahah, MUI telah membentuk DSN yang di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, sekaligus mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkannya melalui DPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep muqasah pada pembiayaan murabahah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, dan kepustakaan. Hasil yang didapat, muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan dapat terjadi dalam tiga kondisi, yaitu diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), potongan pelunasan dalam murabahah (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002), dan potongan tagihan murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). Adapaun metode dalam pemberiannya adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu LKS mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau diberikan setelah pelunasan, yaitu LKS menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah. [The discussion on installment discounts, including in other definitions of cashback or price discounts in murabaha financing, definitively, its implementation, and its accounting system, is commonly known as muqasah. Regarding murabaha financing, MUI has established a DSN whose duties include issuing fatwas on types of financial activities and Islamic financial products, as well as supervising the implementation of fatwas that have been issued through DPS. This research aims to describe the concept of muqasah in murabahah financing in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This research used qualitative, descriptive, and literature methodology. The results obtained, muqasah in murabaha financing is possible in three conditions, namely discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), repayment discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/ III/2002), and discounts on murabaha installment (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). The method of giving it is given at the time of settlement, i.e. LKS reduces murabahah receivables and murabahah profits, or it is given after settlement, i.e. LKS receives repayment of receivables from the customer and then pays the repayment discount to the customer.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3818
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PARTY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC
ECONOMY
- Authors: Dini Syahadatina, Firza Oktavia Nurul Kumala
  First page: 75
  Abstract: Industri gadai saat ini cukup menantang, bukan hanya pada sektor keuangan non bank saja akan tetapi sudah merambah ke masyarakat wilayah pedesaan melakukan system gadai. Dalam pelaksanaanya, alasan terjadinya transaksi ini adanya tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas pihak yang melakukan praktik gadai lahan pertanian adalah masyarakat menengah kebawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai jika ditinjau dari ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi gadai lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat guluk-guluk berawal dari rasa simpatisme atau meluapkan iwa sosialnya sehingga dapat saling membantu. Terdapat dua system yang digunakan sebagai acuan menggadaikan lahan ini yakni Sebagian pihak yang menerima gadai memberikan syarat ketentuan atas pengembalian pinjaman dengan memperhatikan objek yang digunakan dalam mengembalikan pinjaman yang sudah dibahas Ketika awal perjanjian dibuat.Apabila dilhat dari sudut pandang penerima gadai, pihak ini tidak merasa keberatan akan transaksi yang dilakukan. Akan tetapi jika pada akhir transaksi tidak sesuai akad awal dalam hal patokan harga yang ditentukan maka ransaksi ini tidak diperbolehkan. [The pawning industry is currently quite challenging, not only in the non-bank financial sector but has penetrated the community in rural areas to carry out the pawn system. In practice, the reason for this transaction is an economic need, so that the parties who practice pawning agricultural land are the lower middle class. The purpose of this study is to determine the practice of pawning from a Sharia economics point of view. The research method used is a descriptive approach. The results showed that the agricultural land pawn transactions carried out by the guluk-guluk community originated from a sense of sympathy or expressed their social spirit so that they could help each other. There are two systems that are used as a reference for mortgaging this land, namely that some of the parties who receive the pawn provide conditions on advice by taking into account the object used in returning the credit which was discussed when the initial agreement was made. feel speech about the transaction made. However, if at the end of the transaction it is not in accordance with the initial contract in terms of the specified price benchmark, then this transaction is not permitted.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3434
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
NAHDLATUL ULAMA PONOROGO MOVEMENT IN SHARIA ECONOMY DEVELOPMENT
- Authors: Luthfi Hadi Aminuddin, Isnatin Ulfah
  First page: 89
  Abstract: Gerakan NU dalam membangun usaha ekonomi berbasis syari’ah mengalami pasang surut. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap gerakan sosial PCNU Ponorogo dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pendirian PT. Karya Bintang Swalayan. Dengan pendekatan gerakan sosial, penelitian ini menemukan bahwa latarbelakang gerakan sosial kemandirian ekonomi PCNU Ponorogo diilhami oleh semangat para mu’assis/ pendiri NU yang mendirikan Nahdlatut Tujjar sebagai basis gerakan dan perjuangan di NU. Gerakan sosial tersebut dilaksanakan melalui dua tahap; framing dan mobilisasi. Proses framing dimulai dari adanya sebuah ide dasar kemandirian ekonomi dari Rais Syuriah, KH. Imam Sayuti yang disampaikan kepada Ketua PCNU Ponorogo, Fatchul Aziz, dan pada tahap berikutnya di sampaikan kepada pengurus NU yang lain. Sedangkan pada tahapan mobilisasi dilaksanakan dengan penuangan gagasan kemandirian ekonomi pada kegiatan Konferensi Cabang PCNU Ponorogo pada tanggal 15 Februari 2015 di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan Musyawarah Kerja Cabang I pada tanggal 15 Juni 2015 di PP. Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Tahapan ini dalam perspektif teori gerakan sosial dikenal pada tahapan formalisasi gagasan/ide pokok kemandirian ekonomi NU Ponorogo. Sedangkan tahapan pelembagaan gagasan kemandirian ekonomi NU Ponorogo terjadi pada saat di bentuknya tim ekonomi untuk mendirikan Bintang Swalayan. Tahapan dimulai dari penjualan saham hingga pada kegiatan grand opening Bintang Swalayan. Sedangkan dampak dari gerakan sosial kemandirian ekonomi bisa diklasifikasikan pada dampak secara finansial maupun non finasial. [The NU movement to build a sharia-based economic business has had its ups and downs. This paper aims to reveal the social movement of PCNU Ponorogo in the development of the sharia economy through the establishment of PT. Supermarket Star Works. By a social movement approach, this study finds that the background of the PCNU Ponorogo social movement for economic independence was inspired by the spirit of the mu'assis/NU founders who founded Nahdlatut Tujjar as the basis for the movement and struggle at NU. The social movement was carried out in two stages; framing and mobilization. The framing process started from the existence of a basic idea of economic independence from Rais Syuriah , KH. Imam Sayuti conveyed to the Chair of the PCNU Ponorogo, Fatchul Aziz, and in the next stage, to other NU administrators. Meanwhile, at the mobilization stage, it was carried out by pouring out the idea of economic independence at the Ponorogo PCNU Branch Conference on February 15, 2015, in PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo and Branch I Working Meeting on 15 June 2015 in PP. Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. This stage in the perspective of social movement theory is known as the stage of formalizing the main ideas of NU Ponorogo's economic independence. Meanwhile, the stage of institutionalizing the idea of NU Ponorogo's economic independence occurred when an economic team was formed to establish Bintang Swalayan. The stages start from selling shares to the grand opening of Bintang Swalayan. Meanwhile, the impact of the social movement on economic independence can be classified into financial and non-financial impacts]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3914
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
INFRASTRUCTURE AS DA'WAH: MUHAMMADIYAH AND OTHER FORMS OF DA'WAH
- Authors: Karunia Haganta, Firas Arrasy, Muria Khusnun Nisa
  First page: 113
  Abstract: Berbagai kajian yang dilakukan terhadap dakwah masih didominasi oleh dakwah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan media atau suatu tindakan juga sudah memperoleh perhatian sebagai bagian dari dakwah, meski masih belum sebanding dengan dakwah lisan dan tulisan. Artikel ini mengangkat pembangunan fasilitas publik yang dilakukan organisasi Muhammadiyah sebagai bentuk dakwah. Pembangunan fasilitas publik ini kerap dianggap sekadar wujud filantropi. Penulis melihat bahwa pembangunan fasilitas publik adalah bagian dari dakwah yang dilakukan Muhammadiyah. Dengan perspektif komunikasi dari James W. Carey dan komunikasi profetik, proses komunikasi tidak hanya dilihat dalam bentuk lisan, tulisan, atau gestur/tindakan, tetapi juga bentuk lain seperti materi, dalam konteks artikel ini adalah infrastruktur fasilitas publik, yang ditujukan sebagai pengamalan nilai-nilai profetik, termasuk di dalamnya adalah dakwah. Perspektif infrastruktur puitis dari Brian Larkin memungkinkan infrastruktur tidak hanya dilihat dari aspek fungsionalnya saja, tetapi juga aspek politisnya, termasuk nilai-nilai yang dibawa lewat pembangunan infrastruktur. Muhammadiyah dengan nilai Islam modern menerapkan dakwah Islam modern lewat fasilitas publik sesuai kebutuhan masyarakat, pendidikan campuran agama dan sains, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). [Various studies conducted on da'wah are still dominated by da'wah in oral and written form. The use of media or an action has also received attention as part of da'wah, although it is still not comparable to oral and written da'wah. This article discusses the construction of public facilities by the Muhammadiyah organization as a form of da'wah. The construction of public facilities is often seen as just a form of philanthropy. We see that the construction of public facilities is part of the da'wah carried out by Muhammadiyah. With the communication perspective of James W. Carey and prophetic communication, the communication process is not only seen in the form of spoken, written, or gesture/action, but also other forms such as material, in the context of this article is the infrastructure of public facilities, which are intended as the practice of prophetic values, including da'wah. Brian Larkin's poetic infrastructure perspective allows infrastructure not only to be seen from the functional aspect, but also from the political aspect, including the values brought through infrastructure development. Muhammadiyah with modern Islamic values applies modern Islamic da'wah through public facilities according to community needs, education that is a mixture of religion and science, and Non-Smoking Areas (KTR).]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3864
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
EDUCATION AUTONOMY IN THE DISRUPTION ERA: CONSTRUCTION OF SCHOOL BASED
MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN MADRASAH
- Authors: Fery Diantoro
  First page: 133
  Abstract: Besarnya peluang kemandirian yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan melalui otonomi dan desentralisasi pendidikan yang ditambah juga dengan perkembangan zaman di era revolusi industry 4.0 menjadi sebuah tantangan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Disrupsi yang terjadi pada semua aspek termasuk pendidikan mengharuskan pengelola pendidikan banyak melakukan penyesuaian terutama dalam aspek manajemen. Artikel ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan dokumentasi. Fokus terletak pada bagaimana kontruksi otonomi pendidikan dan keberhasilannya di MIN 1 Trenggalek di era disrupsi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontruksi otonomi pendidikan di MIN 1 Tenggalek dan keberhasilannya dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di era disrupsi. Temuan yang diperoleh bahwa otonomi pendidikan yang dikonstruk pada MIN 1 Trenggalek dengan membangun kesiapan antara pemerintah dan satuan pendidikan atas pembagian tugas (job discriptions), penggunaan kesempatan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk mengorganisir program pendidikan, pemberdayaan madrasah dengan memanfaatkan sumberdaya (SDM dan SDA) yang ada di madrasah. Keberhasilannya diantaranya, MIN 1 Trenggalek memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, sebagai ciri khas serta keberhasilan pada program pendidikan dan program-program pengembangan lainnya yang menunjukkan peningkatan mutu yang dihasilkan. [The magnitude of the opportunities for independence provided by the government to education units through education autonomy and decentralization coupled with the times in the era of the industrial revolution 4.0 is a challenge and demands that must be met. The disruption in many aspects, including education, requires education managers to make many adjustments, especially in the management aspect. This article is field research that uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The focus lies on how the construction of educational autonomy and its success in MIN 1 Trenggalek in the era of disruption, to know and analyze educational autonomy at MIN 1 Tenggalek and its success in implementing School-Based Management policies in the era of disruption. The findings show that educational autonomy is constructed at MIN 1 Trenggalek by building readiness between the government and education units for job descriptions, using authority by the head of the madrasah to organize educational programs, empowering madrasah by utilizing resources in the madrasah. Its successes include MIN 1 Trenggalek has a clear vision, mission, and objectives, as a characteristic and success in educational programs and other development programs that show the quality improvement produced.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.4709
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
ISLAMIZATION OF SCIENCE AND ITS RELEVANCE WITH PANCASILA AND CITIZENSHIP
EDUCATION
- Authors: Zulfah Lis Syafawati, Nasiwan Nasiwan
  First page: 151
  Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis islamisasi ilmu pengetahuan dan relevansinya dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang terkait untuk menganalisis konten. Hasil penelitian ilmu pengetahuan barat menunjukkan adanya dampak negatif yang bersifat materialis dan sekular. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam sehingga dilakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan, yakni melihat kebenaran ilmu berdasarkan akal dan Al Qur’an Hadits. Prinsip mengutamakan tauhid dalam mengembangkan ilmu pengetahuan memiliki relevansi terhadap Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pedoman pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penerapan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dapat menjadi jawaban dari perkembangan ilmu pengetahuan dari barat yang bersifat materialis dan sekular. Adapun relevansi tujuan islamisasi ilmu pengetahuan dengan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan karakter pertama dan utama ialah karakter religius yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penguatan karakter religius bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan untuk menjalani dan menjaga hubungan kehidupannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia di lingkungan masyarakat dan bernegara. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan ruang penelitian relevansi islamisasi ilmu pengetahuan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada siswa agar memahami konteks ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai sila pertama Pancasila dan mewujudkan kompetensi inti satu yang tercantum pada kurikulum 2013, yaitu sikap spiritual. [This study aims to analyze the Islamization of science and its relevance to Pancasila and Citizenship Education. This study uses a qualitative approach by means of literature study as a technique of collecting data from various related references to analyze content. The results of western scientific research have negative impacts that are materialist and secular. This is contrary to the principles of Islam so that the process of Islamization of science is carried out to see the truth of science based on reason and the Qur'an Hadith. The principle of prioritizing monotheism in developing science has relevance to Pancasila, especially the first principle of Belief in the one and only God as the basic guideline for the development of science in Indonesia. The application of the second, third, fourth, and the fifth can be the answer to the development of science from the west which is materialist and secular. The relevance of the goal of Islamization of science with civic education is that the formation of the first and foremost character is a religious character that reflects faith and piety to God Almighty. Strengthening religious character for the Indonesian people through civic education to live and maintain life relationships with God and with fellow human beings in society and the state. This research can fill the void of research spacethe relevance of the Islamization of science with Pancasila and Citizenship Education as subjects given to students in order to understand the context of science based on the values of the first precepts of Pancasila and realize one core competency listed in the 2013 curriculum, namely spiritual attitudes.]
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3484
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)
METHODS OF ART IN UNDERSTANDING ISLAM
- Authors: Eka Putra Romadona
  First page: 169
  Abstract: Seni dan filsafat merupakan dua kata yang masing-masing memiliki akar kata tersendiri. Namun demikian, sejatinya seni dan filsafat adalah satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Bukan hanya dalam aspek keilmuan, dalam aspek penggunaan dalam kehidupan pun seni dan filsafat adalah dua hal yang selalu bersinggungan dengan kita. Tidak terkecuali dalam memahami Islam. Banyak dari cendekiawan kita yang luput dalam memahami Islam dari perspektif seni. Padahal pada realitasnya seni selalu ada dalam agama, mulai dari arsitektur, kaligrafi hingga syair. Pada penelitian ini penulis ingin menggali lebih dalam terkait metodologi seni dalam memahami agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis kualitatif dengan berpaku pada literatur-literatur yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini sendiri menghasilkan kesimpulan bahwa metode seni dan metode filsafat adalah dua jenis keilmuan yang saling melengkapi. Di dalam seni ada usaha filosofis seniman untuk mengaktualisasi ide-ide seninya. Begitu pun sebaliknya, dalam filsafat terdapat seni-seni untuk memahami serta menggali makna akan suatu hal yang sedang diteliti. [ Art and philosophy are two words, each of which has its own root. However, in fact art and philosophy are a unity that cannot be separated. Not only in the scientific aspect, in the aspect of use in life, art and philosophy are two things that always intersect with us. No exception in understanding Islam. Many of our scholars miss in understanding Islam from an artistic perspective. Whereas in reality art has always existed in religion, ranging from architecture, calligraphy to poetry. In this study, the author wants to dig deeper into the methodology of art and philosophy in understanding religion. The approach used in this study is a qualitative analytical approach by sticking to the literature related to the theme. This research itself concludes that the method of art and the method of philosophy are two types of science that complement each other. In art there is an artist's philosophical effort to actualize his artistic ideas. And vice versa, in philosophy there are arts to understand and explore the meaning of something that is being studied.] Keyword:
  PubDate: 2022-06-27
  DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3505
  Issue No: Vol. 16, No. 1 (2022)