Journal Cover
Indonesian Journal of Criminal Law
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2656-9922 - ISSN (Online) 2684-916X
Published by ILIN Institute Homepage  [3 journals]
  • Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak
           Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

    • Authors: Muh Zulkifli Muhdar, Jasmaniar Jasmaniar
      Pages: 119 - 134
      Abstract: This study attempts to analyze and explain the rights of the community custom in the un declaration on the rights of the community customs and in article 2 paragraph 18 b UUD NRI 1945 year constitution. The research is normative, research the research done by means of the materials laws relating to the proposed in this research. The result of this research is the un declaration regarding the rights and article indigenous 18 b verse 2 constitution years 1945 having a difference in the use of certain groups of the indigenous.The rights of the custom in the united nations declaration can only be made if in the constitution nri years 1945 also regulates indigenous community. adat law is not Need to let the government of the republic of indonesia formulate convention to include the perception of indigenous people and the customary law the. That can use indigenous as. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan  perbandingan hak masyarakat adat dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan dalam pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunakan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat. Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.
      PubDate: 2021-09-20
      Issue No: Vol. 3, No. 2 (2021)
       
  • Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika
           Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks

    • Authors: Kailwa Kailwa, Baharuddin Badaru, Nasrullah Arsyad
      Pages: 135 - 147
      Abstract: The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial. Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan
      PubDate: 2021-09-26
      Issue No: Vol. 3, No. 2 (2021)
       
  • Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor:
           0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj

    • Authors: Salma Salma, Sufirman Rahman, Sri Lestari Poernomo
      Pages: 163 - 172
      Abstract: The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family. Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.
      PubDate: 2021-09-29
      Issue No: Vol. 3, No. 2 (2021)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.172.217.174
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-