Journal Cover
Jurnal Hukum & Pembangunan
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0125-9687 - ISSN (Online) 2503-1465
Published by Universitas Indonesia Homepage  [20 journals]
  • KLAIM ASURANSI PESAWAT UDARA SEWA GUNA USAHA (OPERATING LEASE) SEBAGAI
           OBJEK JAMINAN FIDUSIA

    • Authors: - Sukarmi, M. Sudirman, Dwi Egawati
      Pages: 549 - 562
      Abstract: Perusahaan penerbangan dalam pengadaan Pesawat Udara salah satu dengan Sewa Guna Usaha (Operating Lease) oleh Perusahan Leasing. Perusahaan Leasing (Lessor) dalam memperoleh Pesawat Udara dengan pembiayaan dari Bank dan Pesawat Udara tersebut dibebankan Mortgage sebagai jaminan. Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Pesawat Udara, Perusahaan Penerbangan diharuskan menfidusiakan klaim asuransi atas pesawat tersebut. Namun, pada Pasal 10 huruf b UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2754
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • KENDALA DAN CARA HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UU ADMINISTRASI
           PEMERINTAHAN: SUATU PENDEKATAN ATAS PENANGANAN PERKARA FIKTIF POSITIF

    • Authors: I Gusti Ngurah Wairocana, I Wayan Bela Siki Layang, Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, Bagus Hermanto
      Pages: 563 - 585
      Abstract: Pasca pengaturan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berimplikasi terhadap pergeseran rezim Keputusan Tata Usaha Negara yang mulanya fiktif negatif menjadi rezim fiktif positif. Namun adanya pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengandung sejumlah kendala yang dihadapi dalam ranah praktikal oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Kendatipun muncul regulasi Mahkamah Agung namun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mencari cara yang paling tepat dalam penerapan rezim fiktif positif pada sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui kendala-kendala serta cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengatasi kendala-kendala praktikal pasca kemunculan rezim fiktif positif melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil studi ini disajikan dalam suatu tulisan deskriptif analisis
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2755
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • KONSEP KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

    • Authors: Fitrah Akbar Citrawan
      Pages: 586 - 602
      Abstract: Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Di Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaa dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Tanah Ulayat Minangkanbau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa “adat diisi limbago dituang” dengan asas utama tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai kecuali dengan persetujuan seluruh anggota adat dalam keadaan tertentu seperti “Mait terbujur di tengah rumah”, “Rumah gadang ketirisan”, “Gadih gadang indak balaki”, atau “Membangkik batang terandam”.
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2766
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMANFAATAN ASET NEGARA MELALUI
           MODEL BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT

    • Authors: Anita Kamilah
      Pages: 603 - 618
      Abstract: Pembangunan Nasional di bidang infrastruktur dengan memanfaatkan aset milik negara menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya melakukan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui kemudahan konektivitas di semua wilayah Indonesia. Besarnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp. 5.425 triliun serta keterbatasan pendanaan pemerintah baik dalam APBN maupun APBD, diupayakan melalui kerjasama dengan pihak swasta dengan menggunakan model Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT). Bagi pemerintah, pembangunan infrastruktur melalui BOT memberikan keuntungan dapat memanfaatkan aset negara tanpa harus mengeluarkan pendanaan, peningkatan penerimaan negara, dan pada akhir masa BOT dapat memiliki infrastruktur beserta sarana dan prasarananya yang memadai. Demikian juga, bagi pihak swasta dapat melakukan peningkatan bisnisnya dengan memasuki bidang-bidang usaha yang dulunya dimonopoli pemerintah. Guna mewujudkan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersifat timbal balik serta memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, maka pelaksanaan kontraknya harus dilandasi dengan asas proporsionalitas
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2757
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI CIREBON

    • Authors: Nur Rahman, - Sarip
      Pages: 619 - 632
      Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi beritas media lokal Cirebon sejak bulan Mei 2016-2018 tidak lepas dari pembahasan dan data bahwa Cirebon masuk kategori darurat kekerasan anak. Kategori darurat dapat diketahui dari data peningkatakn kekerasan anak pada tahun 2016 tercatat 30 kasus, tahun 2017 tercatat 126 kasus, dan awal tahun 2018 bertambah menjadi 147 kasus. Bagaimana kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak' Langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah di Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual'. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2758
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN
           DISKRESI

    • Authors: Nehru Asyikin, Adam Setiawan
      Pages: 633 - 646
      Abstract: Diskresi merupakan bagian dari kewenangan bertindak bebas oleh pejabat pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik. Namun pengaturan diskresi yang melekat pada jabatan manakala harus seketika untuk bertindak tanpa ada hukum yang sudah tertulis menimbulkan pertentangan mengenai pemerintah harus berdasarkan hukum. Di sisi lain kebutuhan atas diskresi menjadi polemik mengenai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penggunaan diskresi yang parameter penggunaannya terkadang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implikasi penggunaan diskresi dalam tindakan pejabat yang digunakan demi kepentingan pelayanan publik malah berbalik menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Penggunaan diskresi bahkan dijadikan alat demi kepentingan pribadi dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang berakibat melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas hukum, perbuatan melawan hukum dan AAUPB
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2759
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • STATUS HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI AKAD MUSYARAKAH
           MUTANAQISAH (MMQ)

    • Authors: Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, Siti Hamidah
      Pages: 647 - 660
      Abstract: Ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) mengalami ketidakpastian secara hukum yang disebabkan karena belum jelasnya regulasi yang berkaitan dengan pengaturan pengikatan jaminan atas tanah dalam pembiayaan dengan akad MMQ. Salah satu isu hukum yang muncul dalam mekanisme pembiayaan MMQ adalah mengenai adanya kekaburan norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Kekaburan terjadi karena tidak diaturnya secara jelas mengenai pembiayaan syariah atau secara khusus pembiayaan dengan akad MMQ pada UUHT. Salah satu ketentuan yang mencerminkan ketidak jelasan hal tersebut adalah dengan mencermati uraian definisi atas hak tanggungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep hubungan utang piutang dalam pasal 3 UUHT tidak hanya terbatas pada hubungan hukum pinjam-meminjam sebagaimana dalam konsep perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tetapi juga perjanjian lain yang memiliki sifat obligatoir
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2760
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO.
           2/SE-HT.02.01/VI/2019

    • Authors: Nur Adhim, Siti Mahmudah, Kornelius Benuf
      Pages: 661 - 675
      Abstract: Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA) mengatur bahwa subjek hukum hak atas tanah, termasuk tanah yang berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal yang berbeda terjadi ketika dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Agararia dan Tata Ruang (ATR), yang menyatakan Persekutuan Komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Perbedaan substansi aturan ini akan dianalisis dengan menggunaan metode penulisan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini akan menjelaskan status hukum CV di Indonesia, Pengaturan perolehan HGB di Indonesia, sehingga nantinya akan mendapat simpulan untuk menjawab pertanyaan apakan CV dapat memiliki HGB di Indonesia
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2761
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • PENGUATAN KAPASITAS LPD DESA ADAT DI BALI MELALUI PENYURATAN AWIG-AWIG

    • Authors: I Made Suwitra, I Ketut Selamet, Luh Kade Datrini
      Pages: 676 - 688
      Abstract: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimiliki Desa Adat di Bali diorientasikan untuk menguatkan perekonomian masyarakat adat (krama desa) melalui penyaluran kredit (pinjaman) dan tabungan. Sumber permodalan utama LPD adalah komitmen dan kepercayaan seluruh krama desa yang diserahkan melalui Pengurus (Prajuru) Desa Adat dan Pengurus LPD. Penguatan LPD ada pada sistem menajemen dan akuntansinya serta pengawasannya, karena tidak jarang LPD yang sudah besar karena lemahnya sistem pengawasan, buruknya sistem mamajemen dan akuntansinya terjadi penyelewengan pemanfaatan dana LPD yang menyebabkan LPD tidak lagi operasional atau bangkrut sementara seperti LPD di Desa Adat Selulung Kintamani Bangli. Kebangkrutan LPD juga disebabkan karena lemahnya Prajuru Adat dalam mengambil langkah cepat untuk mengganti pengurus yang korup di satu sisi, sedang di sisi lain tidak menghapuskan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui pengenaan sanksi perdata atau yang dikenal pamidanda dalam awig-awig
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2762
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI

    • Authors: Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, Taufik Hidayat
      Pages: 689 - 700
      Abstract: Terjadinya pelanggaran hukum maupun etik yang dilakukan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menunjukkan bahwa terdapat abuse of power dalam tubuh MK. Eksistensi Dewan Etik sebagai lembaga pengawas internal dipertanyakan karena dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga penting untuk mengetahui bentuk pengoptimalan fungsi pengawasan Dewan Etik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan doktrinal yang menggunakan pendekatan-pendekatan. Penelitian ini menjelaksan bahwa diperlukan perubahan-perubahan dalam Dewan Etik yakni: 1) memperluas kewenangan dewan etik yang awalnya terbatas pada pemeriksaan laporan dan dugaan pelanggaran etik hakim MK ditambahkan dengan kewenangan untuk mencari fakta-fakta dan menelusuri indikasi pelanggaran berdasarkan fakta yang ditemukan; 2) menambahkan unsur staff untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan etik; dan 3) mengatur kelembagaan dan struktur dewan etik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2763
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • PENGATURAN DAN PRAKTEK PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA

    • Authors: Ahmad Sofian, Batara Mulia Hasibuan
      Pages: 701 - 718
      Abstract: Praperadilan merupakan pranata untuk mengontrol sekaligus mengkoreksi perbuatan penegak hukum yang dinilai melanggar mekanisme yang ditetapkan dalam hukum acara. Koreksi ini tidak menyangkut aspek tindak pidana yang dipersangkakan tetapi lebih pada melihat pada “aturan main” yang ditentukan hukum pidana formil dilakukan dengan benar atau belum. Dalam praktek, praperadilan sering digunakan wajib pajak yang tersandung kasus pidana perpajakan, meskipun langkah-langkah hukum yang dilakukan penyidik pajak telah memenuhi kaedah hukum pidana formil. Sering terjadi perbedaan tafsir dalam penggunaan pranata praperadilan dalam tindak pidana pajak. Rekomendasi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah memperkuat PPNS Direktorat Jenderal Perpajakan agar skill dan kemampuan tehnis penyidikan meningkat ke level advance, melengkapi Standard Operating Prosedur melalui Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan agar langkah-langkah hukum lebih terukur dan meminimalisir praperadilan atau jikapun dilakukan praperadilan maka hakim dapat mempertimbangkan putusan yang terbaik
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2764
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • MENILIK REZIM PENGELOLAAN TAMBANG FREEPORT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
           

    • Authors: Ananda Prima Yurista, Rizky Septiana Widyaningtyas Rizky Septiana Widyaningtyas, Alda Awwalil Hasani
      Pages: 719 - 737
      Abstract: Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh Freeport telah dilaksanakan sejak tahun 1967 dengan mendasarkan pada perjanjian karya/kontrak karya, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara alas kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara berubah dari perjanjian karya/kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Artikel ini akan mencoba untuk menjawab peluang perpanjangan kontrak atau pengakhiran kontak karya serta melihat rezim manakah yang akan memberikan peluang lebih besar untuk menguntungkan negara (dalam artian berpeluang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat). Hipotesis sementara dari artikel ini adalah bahwa rezim perizinan lebih tepat untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2765
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK MENURUT KUHP DAN
           UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

    • Authors: Arif Satria Subekti, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar
      Pages: 738 - 757
      Abstract: Ukuran suatu perbuatan dapat dinamakan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Seseorang bahkan pihak berwajib akan berhadapan dengan kita untuk mempertanggung jawabkan suatu perkataan yang telah kita lontarkan terhadap seseorang. Sehingga perbuatan tercela tersebut dapat memicu pertengkaran dalam bermasyarakat. Lebih dari itu, dalam konteks penyelesaian masalah pidana, maka sejatinya orang hukum dituntut untuk benar-benar bersikap normatif, dalam artian kata untuk menyelesaikan perkara Pidana haruslah sungguh-sungguh berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang ada. Berbeda halnya dengan bidang Hukum Perdata ataupun bidang hukum yang lain, Hukum Pidana memiliki Asas Legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan baru bisa dipidana jikalau telah ada aturan hukum tertulis yang lebih dulu mengatur sebelum perbuatannya dilakukan
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2756
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • PROSTITUSI ONLINE: PENJUALAN SUAMI OLEH ISTRI (Perubahan Relasi Gender dan
           Seksualitas di Era Digital)

    • Authors: Vinita Susanti
      Pages: 758 - 775
      Abstract: Artikel ini membahas prostitusi online di era digital dengan menunjukkan adanya perubahan relasi gender, antara korban dan pelaku, yang dianalisis dengan sudut pandang feminis radikal dan kekerasan simbolik dari teori Bourdieu. Perempuan dalam ideologi gender, ditempatkan sebagai korban, maka dalam artikel ini, ada dekonstruksi sosial, dimana perempuan menempati posisi sebagai pelaku. Perubahan ini ditunjukkan melalui kasus prostitusi online: penjualan suami oleh istri. Pembahasan diawal dengan kasus prostitusi online, perempuan dalam kajian realitas: korban yang menjadi pelaku prostitusi online, kajian pemikiran feminis radikal dan kekerasan simbolik dari Teori Bourdieu dalam konteks prostitusi oline serta perubahan relasi gender dalam konteks prostitusi online, Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya yang berkonsentrasi di gender based violence.
      PubDate: 2021-01-25
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2767
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2021)
       
  • PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN
           PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGSI ROHINGYA

    • Authors: Susan Kneebone
      Pages: 776 - 788
      Abstract: Makalah ini menggabungkan diskusi dan makalah yang dipresentasikan pada Lokakarya 'Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Perlakuan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia: Peluang dan Tantangan', yang diadakan di Fakultas Hukum (Fakultas Hukum), Universitas Indonesia, di Maret 2018. Argumen dalam tulisan ini, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 kemungkinan tidak akan berlaku, telah dibenarkan oleh tindakan nelayan asal Aceh yang pada tahun 2020 mendaratkan 99 pengungsi Rohingya usai pemerintah. Indonesia menolak membantu mereka. PerPres 125/16 tidak memuat persyaratan yang jelas dan tidak ambigu untuk menyelamatkan dan menurunkan pencari suaka yang ditemukan di laut; itu hanya memberdayakan BASNARAS untuk melakukannya. Ada kesenjangan antara kewenangan tersebut dan mandat UNHCR untuk memproses pengungsi di wilayah Indonesia, karena tidak ada kewajiban yang dinyatakan untuk menurunkan pencari suaka untuk tujuan penentuan status pengungsi
      PubDate: 2020-09-30
      DOI: 10.21143/jhp.vol50.no3.2770
      Issue No: Vol. 50, No. 3 (2020)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.13.53
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-