for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover
Jurnal Mercatoria
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1979-8652 - ISSN (Online) 2541-5913
Published by Universitas Medan Area Homepage  [4 journals]
  • Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)

    • Authors: Khairul Mufti Rambe
      Pages: 109 - 127
      Abstract: Guna membentuk pola pemikiran modern yang menyelaraskan rumusan hukum yang senantiasa segar dan transformatif haruslah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, dengan melahirkan pola hukum yang setara dan adil khususnya dalam Hukum Keluarga Islam. Hukum Islam haruslah mengacu pada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam al-Qur’an, yaitu: ‘adl (keadilan), ihsan (kebajikan), rahmah (kasih sayang), hikmah} (kearifan) dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka hasilnya adalah terciptanya keadilan gender dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai-nilai semangat Al-Qur’an. Dengan demikian, perempuan bisa menjadi icon dalam setiap wilayah baik publik maupun domestik, dan hukum personal yang dibentuk bisa mencapai stratifikasi shalihun likulli zaman wa al makan.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
  • PERBANDINGAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN
           DENGAN HUKUM DI KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG

    • Authors: Lidya Rahmadani Hasibuan
      Pages: 128 - 136
      Abstract: Diversi dan  Restorative Justice merupakan metode penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang bertujuan untuk kembali memulihkan tatanan kehidupan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan. UU No.11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan Restorative Justice pada penyelesaian kasus-kasus anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses secara hukum tetapi lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan hukum pidana sebagai upaya terakhir bagi anak. Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penegak hukum wajib melakukan Diversi dengan pendekatan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
  • PELAKSANAAN PASAL 1131 KUHPERDATA ATAS JAMINAN BENDA MILIK DEBITUR

    • Authors: Jamillah SH; MH
      Pages: 137 - 159
      Abstract: Kreditor memberikan dana kepada peminjam dana atau debitur tanpa adanya jaminan atau tidak ada perlindungan atas pemenuhan pembayaran kembali utang. Suatu utang disebut tanpa jaminan apabila transaksi itu tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang. Dalam pemenuhan kembali pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur adakalanya lancar dan juga tidak lancar. Penyelesaian utang debitur yang tidak lancar inilah pada akhirnya akan menyita harta benda atau kekayaan demitur menjadi jaminan utangnya. Cara ditempuh kreditur apabila debitur wanprestasi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kreditur meminta Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukareka maka Ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan secara sukarela, jika teguran tidak ditanggapi debitur terhadap harta kekayaan yang telah diletakkan sita jaminan barang tidak bergerak merupakan milik debitur.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
  • PUTUSAN VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

    • Authors: Maswandi SH; MH
      Pages: 160 - 179
      Abstract: Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pergadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
  • PENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TUNGGAL KENISCAYAAN

    • Authors: Adrian Faridhi
      Pages: 180 - 196
      Abstract: Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk menyederhanakan kewenangan yang sama pada organ yang sama, hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian ini. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, berupa UUD Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung, namun pasca Amandemen UUD Tahun 1945, baru memberikan kewenangan menguji kepada Mahkamah Konstitusi selain yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung, perkembangan perundang-undangan yang menguraikan perjalanan kewenangan menguji, dimulai dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung hingga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapati berupa Pengujian peraturan perundang-undangan jika dilakukan pada satu lembaga (satu atap) akan membawa berbagai implikasi hukum, hal ini baru dapat terjadi jika ada political will negara untuk mengamandemen UUD Tahun 1945 dan upaya untuk menyederhanakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
  • Kajian Yuridis terhadap Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah Kota Medan
           Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Masyarakat

    • Authors: yusrizal adi syahputra
      Pages: 197 - 215
      Abstract: Pada prinsipnya kemiskinan bukan sekedar fenomena, tetapi lebih merupakan proses yang tereduksi akibat kerentanan yang melanda pada banyak faktor. Mengingat bahwa kemiskinan bukanlah sekedar fenomena, olehkarena itu tidak dapat dibenarkan jika program-program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada upaya bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengimplementasikan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah tanggungjawab Pemerintah. Melakukan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban bagi pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal didaerahnya. Kota Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, hingga saat ini belum dapat memberikan akses perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, malahan Pemerintah Kota Medan membuat sebuah Peraturan Daerah  yang pada prinsipnya bukan untuk melakukan perlindungan tetapi malahan menjadikan fakir miskin dan anak terlantar menjadi termarjinalkan dan termasuk sesuatu hal yang dilarang untuk ada di Kota Medan yakni Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang  Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan dan peran Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan masyarakat Kota Medan' Dan Sejauhmana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Nomor 6 Tahun 2003 Tentang  Larangan Gelandangan Dan Pengemisan  Serta Praktek Susila memberikan jaminan Kesejahteraan sosial masyarakat Kota Medan dalam prespektif Utilities Theory'Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan mempergunakan Metode Perskriptif dalam menganalisis permasalahan yang ada. Sumber bahan yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan Hukum Tersier.Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki kedudukan sebagai pemerintah daerah dan berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat setiap lapisana sosial dan ekonomi tanpa terkecuali. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan tidak memberikan dampak positif dalam pengurangan masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis, hanya sebagai landasan hukum bagi pemerintah Kota Medan dalam melakukan upaya Represfif pada masyarakat yang mengemis dijalanan sehingga pada Prinsipnya Peraturan Daerah tersebut belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang termarjinalkan baik secara sosial maupun ekonomi.
      PubDate: 2017-12-30
      Issue No: Vol. 10, No. 2 (2017)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.92.190.11
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-