for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Miqot : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0852-0720 - ISSN (Online) 2502-3616
   Published by UIN Sumatera Utara Homepage  [1 journal]
  • TRANSLATION OF AL-HURÛF AL-MUQATHTHA‘AH OF INKAR AL-SUNNAH VERSION: A
           Critical Study of Minardi Mursyid’s al-Qur`an dan Terjemah Versi
           Tadabbur

    • Authors: Moh. Abdul Kholiq Hasan, Syamsul Hidayat
      Abstract: Abstrak: Terjemahan al-Hurûf al-Muqaththa‘ah Versi Inkar al-Sunah: Telaah Kritis Buku al-Qur`an dan Terjemah Versi Tadabbur Karya Minardi Mursyid. Penelitian ini mengkritisi al-Hurûf al-Muqaththa’ah dalam buku al-Qur’an dan Terjemah Versi Tadabbur. Penelitian ini merupakan penelitian semantik kualitatif berbasis kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Minardi Mursyid menggunakan tiga pendekatan dalam menerjemahkan al-Hurûf al-Muqaththa’ah. Pertama; pendekatan fonetik Arab berupa bunyi dasar suara yang terdapat pada al-Hurûf al-Muqaththa’ah. Kedua, pendekatan tematik dengan cara mengumpulan ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan al-Hurûf al-Muqaththa’ah yang diterjemahkan. Ketiga, pendekatan matematik dengan memakai rumusan angka 19 temuan Rasyâd Khalîfah. Dari ketiga pendekatan tersebut terdapat deviasi kaidah penafsiran dan bahasa Arab.
      Abstract: This study aims to criticize translation of al-Huruf al-Muqathttha'ah in Al-Qur’an dan Terjemah Versi Tadabbur. This research is text-based using semantic qualitative approach. This study reveals that Minardi Mursyid used three approaches in translating al-Huruf al-Muqathttha'ah. The first approach was Arabic phonetic considering through basic sounds of al-Huruf al-Muqathttha'ah. The second approach was thematic by collecting other verses related to the translation of al-Huruf al-Muqathttha'ah. The third approach was mathematic using phenomenon of number 19 found by Rasyad Khalifah. The author affirms that the three above mentioned approaches had deviated from the principles of Quran exegeses and Arabic language.
      Keywords: Minardi, Inkarsunah, al-Qur’an, al-Hurûf al-Muqaththa’ah
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • THE INTERACTIONS OF MADZHABS IN ACEH: The Tripolar Typology

    • Authors: Fauzi Fauzi
      Abstract: Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat model interaksi di antara berbagai mazhab di Aceh dengan fenomena terkini. Temuannya menunjukkan bahwa tipologi interaksi mazhab di Aceh, pertama, eksklufisme, tipologi yang meyakini bahwa mazhab Syâfi’i merupakan model fikih yang layak untuk diikuti. Tipologi ini lahir akibat pengajaran fikih selama ini berorientasi pada satu mazhab saja dan tipologinya umumnya terdapat di daerah rural. Tipologi ini dikembangkan oleh sebagian pendidikan informal seperti dayah.  Kedua, inklusivisme, dimana orang cenderung bermazhab Shâfi‘î baik dalam ‘ibâdah maupun mu‘âmalah, tetapi tidak menyalahkan mazhab lain untuk diikuti. Ketiga, pluralisme dimana orang menganggap bahwa mazhab sebagai jalan semata-mata untuk memahami agama. Masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan cenderung pada dua tipologi terakhir dalam bermazhab. Dua tipologi terakhir dikembangan oleh pendidikan formal seperti perguruan tinggi Islam. Untuk membangun Aceh modern, masyarakat harus memahami apa mazhab itu sebenarnya dan memposisikannya sebagai salah satu model pemahaman shari’a untuk dapat diamalkan dalam kehidupan.

      Abstract: The goal of this study is to figure out the model of interactions among various madhabs in Aceh within the current phenomena. This study was a field study with the qualitative method. The data collection techniques were documentation study, observation, in-depth interview, and questionnaire. The method used to analyze the data was descriptive analysis. His findings revealed the dynamic interactions of Islam in Aceh have been shown towards the typology of the madhab interactions in Aceh which are exclusivism, inclusivism and pluralism. Which the exclusivism is a polar which believes that the Shâfi‘î madhab is the only truth and thus should be followed. The inclusivism polar, which also highly regards the Shâfi‘î madhab in terms of ‘ibâdah and mu‘âmalah although this does not mean any other madhabs are wrong and should not be followed. The inclusivism could be considered the neutral way to solve the current religious problems in Aceh. The pluralism polar that can be utilized in the future to guide the Acehnese to build the harmony and peace as well as to respect each other in order to reach the ultimate purpose of Islam as rahmat li al-‘âlamîn.
       
      Keywords: madhab, Islamic law, Aceh, excluvism, inclusivism, pluralism
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • THE RESISTANCE OF ULAMA DAYAH ACEH TAMIANG AGAINST WOMEN’S RIGHTS IN
           COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)

    • Authors: Muhammad Nasir
      Abstract: Abstrak: Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam KHI. Tulisan ini menyajikan informasi terkini mengenai bagaimana respons Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang terkait dengan hak-hak kaum perempuan yang diatur dalam masalah pencatatan nikah, keabsahan talak, dan harta bersama serta pandangan mereka terhadap KHI sebagai hukum Islam yang dilegislasikan pemerintah. KHI menurut beberapa kalangan sebagai wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang juga diklaim sebagai hukum yang banyak membela hak-hak perempuan, sekalipun masih ada kalangan yang berpendapat bahwa KHI diskriminatif terhadap perempuan. Tulisan ini berangkat dari penelitian yang dilakukan terhadap Ulama Dayah Aceh Tamiang dengan menggunakan metode interviu dan observasi. Ada tiga teori yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian ini, yakni; Teori Relasi Negara dan Agama, Teori Otoritas Ulama dan Negara, dan Teori Concervative Turn. Temuan dalam tulisan ini bahwa penentangan Ulama Dayah terhadap KHI dapat diidentifikasi pada dua tingkatan. Pertama, mereka tidak sependapat dengan beberapa aspek dari KHI seperti; pendaftaran pernikahan, harta kekayaan bersama dan prosedur hukum perceraian. Kedua, secara faktual bahwa Ulama Dayah tidak sepenuhnya terlibat dalam proses penyusunan rancangan naskah KHI tersebut.
      Abstract: This article provides the latest information on how the Ulama Dayah Aceh Tamiang's response to the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly related to women's rights regulated in the issue of marriage registration, the validity of divorce, and joint property (gono gini) and their views on the KHI as Islamic law legislated by the government. according to some circles as a form of reform of Islamic law in Indonesia which is also claimed as a law that many defend the rights of women, although there are still some who argue that KHI discriminatory against women. This paper departs from research was conducted on Dayah Aceh Tamiang Ulama by using interview and observation method. There are three theories used in analyzing this research data, namely; Theory of Relation State and Religion, Theory of Ulama and State Authority, and Theory of Conservative turn. The finding of this article reveals that the resistance of the Ulama Dayah against KHI can be identified in two levels. Firstly, they disagreed with some aspects of KHI in such as marriage registration, joint property, and divorce legal procedures. Secondly, the fact that Ulama Dayah were not involved in the process of legal drafting of the KHI.
                                                                                   
      Keywords: KHI, the ulamas of dayah, Islamic family law, women’s rights
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • ZAKAT MANAGEMENT IN MEDAN: THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO.
           23/2011 ON MANAGEMENT OF ZAKAT

    • Authors: Armia Armia
      Abstract: Abstrak: Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, merupakan salah satu parameter bagaimana regulasi zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang zakat tersebut dapat berjalan secara efektif atau tidak. Penelitian kualitatif ini dilakukan di kota Medan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yuridis sosiologis dan yuridis antropologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer (data lapangan) dan data sekunder (dokumen). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi non partisipan, wawancara terstruktur dengan cara purposif, dan dokumen. Keseluruhan data ini akan di analisis dengan metode interaktif yang disarankan Miles dan Huberman (1992) yang mencakup reduksi data, displey data dan penarikan kesimpulan. Dalam menjawab permasalahan dalam pengelolaan zakat ini digunakan teori deskriptif analitis dengan analisa data menggunakan metode analisis. Penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan zakat dikota Medan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 belumlah berpengaruh secara signifikan.  Persoaalan mendasar yang terjadi di kota Medan adalah Data base yang masih lemah baik dalam diri masyarakat maupun lembaga, Managemen, SDM  pengelola zakat yang tidak profesional, sikap kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, kurangnya keteladanan pejabat pemerintahan maupun tokoh masyarakat, belumlah jelas sanksi tegas siapa yang berkewajiban melaksanakan atau menindak pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.  Sebab kekurangan-kekurangan lembaga ini juga menyebabkan masyarakat tidak berzakat kelembaga tetapi mereka berzakat langsung ke mustahik.

      Abstract: Along with the transformation of the spirit of Islamic law into the National Legal System which can be seen with the birth of the Law on the Development Badan Amil Zakat and Sadaqah Infaq  Given the institutional team of zakat, namely Badan Amil Zakat (BAZ) and the Institute Amil Zakat (LAZ) then by itself have been of a wide space to the public, outside the participating government agencies to develop resources zakat Medan municipality, as one of the biggest cities in Indonesia is one of the parameters of how the regulation of zakat as stated by the law of zakat can run effectively or not. The qualitative research was conducted in Medan City, adopting normative, sociological and anthropological jurisdiction approaches, The source of data included field data as a primary source and documents as a secondary one. Data were collected with non participant observations, a series of struktured interviews with selectedinformants, and document analysis as suggested by Miles and Huberman (1992) which include data reduction, data display and conclusion drawing. In responding to the issue of guardian, I applied the theories analysis deskriptif with use methods of analysis. This study concludes Management of Zakat city of Medan after the enactment of Law Number 23 of 2011 has not been significant. problem that is taking place in the city of Medan is a data base that is still weak both within the community and the institution, Management, Human resources zakat manager unprofessional attitude of a lack of public trust in zakat management institutions, lack of exemplary government officials and village leaders, strict sanctions is not yet clear who is responsible for carrying out or take action against violations set forth in Law Number 23 of 2011 For the deficiencies of this institution also led to public institutions is not tithe but they tithe directly to recipients.

      Keywords: zakat, management, government regulation, Medan city
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • THE ETHICAL PRACTICES OF ISLAMIC BANKING: AN ANALYSIS FROM CUSTOMER
           SATISFACTION PERSPECTIVE

    • Authors: Azharsyah Ibrahim, Nor 'Azzah Kamri
      Abstract: Abstrak: Implementasi Etika Islam dalam Perbankan Syariah: Suatu Analisis dari Perspektif Kepuasan Nasabah. Tulisan ini bertujuan untuk menguji tingkat kepuasan nasabah pada bank syariah di Aceh sebagai akibat dari pelaksanaan Etika Kerja Islam (EKI). Secaras pesifik,  tulisan ini bermaksud untuk menelaah perbedaan kepuasan dari nasabah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kajian ini menggunakan metode kuantitatif yang diimplementasikan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 600 orang nasabah dari tujuh bank syariah di Aceh. Data dianalisis melalui statistik deskriptif dan inferensial dalam software SPSS. Hasil kajian ini secara umum menemukan bahwa mayoritas nasabah memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap bank syariah sebagai akibat dari implementasi EKI dalam operasional bank syariah. Secara khusus, nasabah BUS mempunyai skor kepuasan tertinggi dibandingkan dua kategori bank lainnya.
       
      Abstract: This study aims to investigate the level of customer satisfaction as a result of the Islamic Work Ethics (IWE) implementation in Islamic banks in Aceh, Indonesia. Specifically, it examines the difference in perceiving satisfaction among customers of Islamic Commercial Banks (ICB), Islamic Business Units (IBU), and Islamic Rural Banks (IRB). The study incorporated a quantitative method which was employed through questionnaire surveys that were distributed to 600 respondents of seven Islamic banks. The data were then analyzed using descriptive and inferential analyses in SPSS. The findings revealed that in general, the customers have shown a high satisfaction on the IWE practiced in Islamic banking institutions. Particularly, the ICB scored the highest satisfaction level compared to the other banking categories.
      Keywords: Customer satisfaction, Islamic work ethics, business ethics, Islamic banking
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • PENDEKATAN SAINTIFIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
           DASAR ISLAM TERPADU

    • Authors: Asnil Aidah Ritonga
      Abstract: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk penerapan pendekatan saintifik pembelajaran PAI pada SDIT di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis kualitatif model Miles dan Huberman terdiri dari pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini, yaitu: Pertama, Dalam menyusun RPP pembelajaran PAI pada SDIT di kota Medan sudah melakukan variasi pencapaian dalam berbagai aspek yaitu dalam aspek pencapaian tujuan tujuan pembelajaran, pencapaian karakter yang diharapkan dalam pembelajaran PAI. Kemudian dalam dalam menyusun kalimat-kalimat dalam langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tuntutan pendekatan saintifik, dimana aspek-aspek mengamati, menanya, mencoba, mengassosiasikan, dan mengkomunikasikan, telah dituangkan dengan terurai meskipun indikator pencapaiannya belum terlihat secara jelas. Kedua, penerapan pendekatan saintifik pembelajaran PAI pada SDIT di kota Medan nampak pada lima aspek yaitu mengamati, mengajukan pertanyaan,mencoba, mengassosiasikan, dan mengkomunikasikan sudah dilakukan meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konsep pendidikan dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Ketiga, kendala yang dihadapi di SDIT kota Medan (Al-Fityan, Bunayya dan An-Nizam) tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.  

      Abstract: The aim of this study is to apply scientific approach at Islamic subject (PAI) on Integrated Islamic Primary School (SDIT) in Medan. This study is qualitative research in phenomenology method. The analyzing data is Miles and Hubberman qualitative analysis technique that consist of the data selection, data presentation, and data conclusion.  The findings of this study, namely: first, in designingIslamic subject lesson plan on Integrated Islamic Primary School (SDIT) in Medan had done variation of achievement in various aspects, the aspects of achieving the goal of learning objectives, the achievement of expected character in Islamic subject learning. Later in building up sentences in learning steps according to the demands of the scientific approach, in which aspects of observing, asking, trying, associating, and communicating, have poured unraveled although indicators of achievement have not seen clearly. Second, the adoption of scientific approach to Islamic subject lesson plan on Integrated Islamic Primary School (SDIT) Medan appear on five aspects of observing, asking questions, trying, associating, and communicating has been done although there are some things that do not fit with the concept of education and the need to get more serious attention. Third, the problems are faced by Integrated Islamic Primary School (SDIT) in Medan (Al-Fityan, Bunayya and An-Nizam) is not much different from each other.
       
      Kata Kunci: pendidikan Islam, pendekatan saintifik, SDIT
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • THE DYNAMICS OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN INDONESIA

    • Authors: Amiruddin Yahya
      Abstract: Abstrak: Perguruan tinggi Islam pertama, yakni STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta pada tahun 1945. Kemudian, STI ditransformasi menjadi UII (Universitas Islam Indonesia), didirikan pada tahun 1948 di Yogyakarta. Selanjutnya, pemerintah mendirikan PTAIN pada tahun 1951 di Yogyakarta dengan menegerikan fakultas agama Islam pada UII. Disamping itu, pemerintah mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta pada tahun 1957. Hasil perkawinan kelembagaan antara PTAIN dan ADIA diberi nama IAIN  atau ‘al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah’, didirikan pada tahun 1960 di Yogyakarta. Cabang-cabang IAIN di daerah ditingkatkan statusnya oleh pemerintah pada tahun 1997 menjadi STAIN. Pada tahun 2002, dimana  IAIN dan STAIN dikonversi menjadi UIN. Akan tetapi  tidak semua dikonversi menjadi UIN. UIN adalah format yang ideal di era globalisasi dengan konsep integrasi ilmu.

      Abstract: The first Islamic College established in Jakarta was STI (Sekolah Tinggi Islam) in 1945. Then STI was transformed into UII  which was established in 1948 in Yogyakarta. Soon after, the government established PTAIN  in 1951 in Yogyakarta by establishing a faculty of Islamic Studies at UII. Besides, the government established ADIA in 1957 in Jakarta. The institutional merges between PTAIN and ADIA was called IAIN or ‘al-Jamiatul Islamiyah al-Hukumiyah’, which was established in 1960 in Yogyakarta. IAIN branches in the districts was enhanced its status by the government in 1997 became STAIN. In 2002, IAIN and STAIN was converted into UIN. But not all converted to UIN. UIN is an ideal format in globalization era with a concept  of integration.                  
       
      Keywords: dynamic, institution, PTKIN, Indonesia
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • ISLAMIC EDUCATION DURING LANGKAT SULTANATE ERA IN 1912-1946: A Historical
           Study of Jam’iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah Langkat

    • Authors: Zaini Dahlan
      Abstract: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pendidikan Islam pada masa Kesultanan Langkat 1912-1946, khususnya tentang Jam‘iyah Mahmudiyah Li Thalibil Khairiyah Tanjung Pura Langkat ditinjau dari aspek kelembagaan, isi pendidikan, tenaga pendidik dan siswa, serta manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang sistematis, terencana, modern dan lembaga formal pertama di Sumatera Timur adalah Jam‘iyah Mahmudiyah Li Thalibil Khairiyah. Ditinjau dari aspek kelembagaan, Jam‘iyah Mahmudiyah memiliki visi misi, struktur organisasi, prasarana dan sarana yang modern, serta pendanaan yang jelas. Pada tahun 1912 Jam‘iyah Mahmudiyah mengadakan pembaruan di lembaga tersebut. Setiap tingkatan diberikan ujian dan mendapatkan ijazah. Pendidiknya adalah ulama yang memiliki latar belakang pendidikan dari Ummul Qurâ’ dan Al-Azhar. Pengelolaan pendidikan dikelola langsung oleh organisasi yang dibawahi oleh Sultan Langkat.

      Abstract: This study presents a history of Islamic education during the Langkat sultanate (1912-1946), focusing on Jam‘iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah as the most significant education institution of the time. The analyses include institutional developments, the curriculum, teachers and students, as well as management. The author concludes that Jam‘iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah was the first modern Islamic education institution in North Sumatra, in the sense that it has specifically written vision, mission, and objectives, well organized management, modern infrastructures and transparent budgeting. The institution also employed modern teaching methods. Apparently, the development of the institution owes almost everything to Langkat Sultanate as its fate follows suit the fate of the sultanate. 
      Keywords: Jam’iyah Mahmudiyah, Langkat Sultanate, Islamic education
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • ISLAMIC ETHICS IN THE FIELD OF POLITICS: Response and Critical Review of
           Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah of Jambi Province Against the
           Implementation of Direct Elections (2005-2015)

    • Authors: Maulana Yusuf, Bahrul Ulum, M. Rusydi, M. Ishak
      Abstract: Abstrak: Tulisan ini menelisik dampak Pilkada dan evaluasi kritis NU dan Muhammadiyah Jambi terhadap Pilkada langsung (2005-2015). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Data-data dianalisis dengan menggunakan analisis hermeneutik dan fenomenalogis: Dari studi di lapangan didapatkan bahwa Pilkada langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena itu NU dan Muhammadiyah memandang penting untuk meninjau dan memberikan catatan kritis. Pertama, penyelenggara Pilkada harus objektif, amanah, adil, dan transparan. Kedua, masyarakat pemilih harus  menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan menghindari money politic. Ketiga, Calon kepala daerah harus bersaing secara sehat, dan bersikap ksatria; siap kalah dan menang. Keempat, semua pihak dapat menghindari adanya  black campaign, dan pembunuhan karakter pada pihak pesaing. Kelima, semua pihak harus mengikuti aturan-aturan Pilkada secara konsisten dan senantiasa menempatkan nilai-nilai agama dan moral masyarakat menjadi pedoman dan penuntun.
       
      Abstract: This paper reviews the impacts of election and the critical evaluations of NU and Muhammadiyah of Jambi against the direct elections during 2005-2015.This research uses field data collection techniques such as interviews and documentation. The Data obtained are analyzed by using hermeneutical and fenomenalogal analysis. The research found that the direct elections have negative impact on the people. Therefore, the NU and Muhammadiyah have considered to review and to provide critical notes; (i) The organizers of the elections must be objective, trustworthy, fair, and transparent. (ii) Voters should use their rights responsibly and avoid money politics, (iii) The candidates of the regional leaders must compete fairly, and be ready and gentleman whether they lose or win, (iv) All parties must avoid black campaign and character assassination to other competitors, (v) All parties must follow the rules of the election consistently and put religious (Islamic) values and public norms as guidance.
       
      Keywords: ethic of Islam, politics, election, critical review
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • ACCULTURATION OF MALAY AND TOBA BATAK CULTURAL VALUE ON MALAY SOCIETIES IN
           TANJUNG BALAI CITY ASAHAN NORTH SUMATRA

    • Authors: Mailin Mailin
      Abstract: Abstract: This research is a field that aims to understand the process of acculturation Malays and Toba Batak eastern Sumatra (Asahan Tanjungbalai), and how many influences the Sultan of Asahan in the process of acculturation Malays and Toba Batak in Asahan. Tanjungbalai Asahan is one area with Malay culture. Malay as a cultural group has characteristics: speak Malay, Muslim, and Malay customs and habitual. This research uses descriptive qualitative research method. The results showed that the process of acculturation Malay and Muslim Toba Batak culture in the city came from the government Tanjungbalai Sultan Asahan I who ruled in the city Tanjungbalai before the independence of the Republic of Indonesia. Religious leaders (ulama) and traditional leaders also played a role in the acculturation process of Malay cultural values in Tanjungbalai, especially in the Batak Toba ethnic Muslim. Acculturation between these two cultures gave birth to a Malay culture has a different characteristic to the Malay culture in the archipelago. Malays in the city has the nature and character that tend to be rough and hard, like the Toba Batak ethnic character.
       
      Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui proses akulturasi budaya Melayu dan Batak Toba di Tanjungbalai Asahan), serta seberapa besar pengaruh Sultan Asahan dalam proses akulturasi budaya Melayu dan Batak Toba di Asahan. Tanjungbalai Asahan adalah salah satu daerah yang berbudaya Melayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Batak Toba Muslim di kota Tanjungbalai berawal  dari  pemerintah Sultan Asahan I yang memerintah di kota Tanjungbalai sebelum kemerdekaan  Negara Republik Indonesia. Tokoh agama (ulama) dan tokoh adat juga turut berperan dalam  proses akulturasi nilai budaya Melayu di Kota Tanjungbalai, khususnya pada etnis Batak Toba Muslim. Akulturasi antar dua budaya ini melahirkan sebuah budaya Melayu yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan budaya Melayu di Nusantara. Melayu di kota ini memiliki sifat serta karakter yang cenderung kasar dan keras, seperti karakter  etnis Batak toba.
      Kata Kunci: Melayu, Batak Toba, Kesultanan Asahan, Islam
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • PAKIAH AND SADAKAH: The Phenomenon of Mamakiah Tradition in Padang
           Pariaman

    • Authors: Novizal Wendry, Sri Chalida
      Abstract: Abstrak: Artikel ini mengungkap fenomena mamakiah pada komunitas pakiah, santri pesantren tradisional Padang Pariaman. Niimma mengklaim sadakah yang diperoleh oleh pakiah pada beberapa pesantren, diserahkan kepada buya. Saya melacak sejak kapan mamakiah ada, motivasi mereka, dan respon masyarakat. Melalui pendekatan fenomenologi ditemukan bahwa mamakiah telah eksis semenjak Islam masuk di Ulakan Sumatera Barat abad kelimabelas. Saya berargumen bahwa pakiah disuport oleh masyarakat dan institusi. Pakiah melakukan aktivitas mamakiah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama belajar di surau. Dua motif lainnya adalah kultural dan pemahaman keagamaan. Saya berargumen bahwa selain motiv di atas, pakiah punya modal kultural, tetapi mereka.
      Abstract: This article reveals the phenomenon of mamakiah tradition among pakiah community, traditional pesantren (Islamic boarding school) students in Padang Pariaman. Niimma claims that sadakah received by pakiah in several schools is given to buya. The writer attempts to trace the origin of mamakiah tradition, motivation, and responses of society to the tradition. Through phenomenological approach, it is found that mamakiah has been found since the advent of Islam in Ulakan, West Sumatera in the fifteenth century. It is argued that pakiah is supported by society and institutions. Pakiahs do their mamakiah activities in order to support their basic needs during their study in surau. Two other motives are the cultural and religious understanding reasons. The writer believes that in addition to these motives, pakiah has also a cultural capital.Keywords: pakiah, buya, sadakah, mamakiah tradition
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
  • RADIKALISME POLITIK KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA PASKA REFORMASI

    • Authors: Wasisto Raharjo Jati
      Abstract: Abstrak: Tulisan ini mengelaborasi lebih lanjut mengenai munculnya kelompok uncivil society di Indonesia.  Pengertian uncivil society sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kelompok masyarakat sipil yang melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan demokrasi. Problematika mengenai uncivil society tersebut merupakan ekses dari proses transisi dan konsolidasi demokrasi yang tidak sempurna. Hal itulah yang menjadikan proses artikulasi kepentingan kemudian menjadi arena kompetisi satu sama lainnya. Implikasinya kemudian adalah menguatnya perilaku tindak kekerasan yang dialamatkan demi tercapainya suatu kepentingan. Selain itu pula masalah krusial lain yang dihadapi dalam masyarakat sipil adalah fragmentasi ideologi, identitas, maupun juga kepentingan yang berbeda sehingga terkesan pembentukan masyarakat sipil lebih bersifat elitis. Maka munculnya uncivil society adalah puncak gunung es terhadap proses pendalaman demokrasi yang belum sepenuhnya usai di ranah masyarakat.

      Abstract: This article aimed to analyse deeply about emergence of uncivil society groups in Indonesia. The terminology of uncivils sociecty could be understood as a form of civil society who acted various practices against democracy. Many problems within uncivil society have related with unfinished transition and democracy consolidation. It was resulted toward interest articulation process that developed into competition arena each others. Many violent practices were addressed to achieve specific goal mainly economic interest. In addition to violent practices, fragmentation of ideology, identity, and other ideology that created civil society more elite than before. Therefore, emergence of uncivil society is a apex of ice mountain in line within unperfectly deepening of democracy in societal arena.

      Kata Kunci: kelas menengah Muslim, demokrasi, uncivil society, kekerasan
      PubDate: 2017-06-22
      Issue No: Vol. 41, No. 1 (2017)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.224.197.251
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016