Journal Cover Jurnal Hukum Positum
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2541-7185 - ISSN (Online) 2541-7193
   This journal is no longer being updated because:
    RSS feed is giving errors
  • PEDOMAN PENULISAN NASKAH

    • Authors: Gunawan Kusmantoro
      Abstract: Pedoman Penulisan Naskah ini dibuat sebagai acuan bagi penulis/ peneliti yang akan memasukkan naskah di Jurnal Hukum Positum.
      PubDate: 2016-12-18
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • TEMPLATE PENULISAN NASKAH

    • Authors: Gunawan Kusmantoro
      Abstract: Template Penulisan Naskah ini dibuat untuk memudahkan penulis/ peneliti dalam membuat artikel untuk Jurnal Hukum Positum.
      PubDate: 2016-12-18
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • ETIKA BISNIS SEBAGAI DASAR “PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN
           LINGKUNGAN” PERBANKAN

    • Authors: Tarsisius Murwadji
      Pages: 1 - 22
      Abstract: Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga.
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI
           MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

    • Authors: Indra Yudha Koswara
      Pages: 23 - 38
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN' (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam pendaftaran tanah untuk memberikan iklim investasi yang berkepastian hukum terkait dengan permasalahan tanah' Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan  pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menciptakan kepastian hukum terkait permasalahan agraria sehingga dapat memberikan kegairahan investasi bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam suasana Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak. 
      PubDate: 2016-12-13
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • PROSPEK KEWENANGAN MPR DALAM MENETAPKAN KEMBALI KETETAPAN MPR YANG
           BERSIFAT MENGATUR

    • Authors: Hernadi Affandi
      Pages: 39 - 50
      Abstract: Tulisan ini akan memfokuskan pada beberapa aspek, yaitu keberadaan MPR dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum; tinjauan tentang materi muatan Tap MPR masa lalu; dan prospek kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur. Pemberian kembali kewenangan kepada MPR untuk mengeluarkan produk hukum MPR yang bersifat mengatur tidaklah mudah. Karena pemberian kewenangan tersebut akan berkaitan dengan status dan kedudukan MPR. Dengan status dan kedudukan seperti saat ini, MPR tampaknya tidak mungkin diberi kewenangan seperti sebelum perubahan UUD 1945 karena MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan lembaga negara tertinggi.
      PubDate: 2016-12-14
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • PENEMUAN HUKUM DALAM PERADILAN HUKUM PIDANA DAN PERADILAN HUKUM PERDATA

    • Authors: H Hartanto
      Pages: 51 - 64
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim pada peristiwa hukum konkret sudah sesuai' (2) Apakah dalam sebuah penemuan hukum bebas dapat berfungsi sebagai sarana hukum bagi hakim' Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bahannya bersumber dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam UUD 1945, negara wajib melindungi setiap orang yang melanggar hukum pada setiap tindakan dalam peradilan pidana. Aparat penegak hukum, dalam hal ini lembaga-lembaga peradilan, wajib melakukan tindakan peradilan dengan memakai hukum acara karena hukum belum memiliki pengaturan yang jelas. Aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum dalam menangani suatu perkara. Penemuan hukum itu harus tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang tetap mendukung lahirnya putusan yang sesuai dengan tujuan dari hukum. 
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • HUBUNGAN DAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

    • Authors: Gunawan Kusmantoro
      Pages: 65 - 82
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri' (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri' (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri' Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksananya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diteritkan tahun 2012.
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

    • Authors: Dudung Abdullah
      Pages: 83 - 103
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana corak dan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan yang ada' Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kewenangan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Setidaknya terdapat sembilan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan itu juga yang menentukan corak dan model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan itu tidak selamanya berjalan dengan baik karena didalam hubungan itu tidak jarang diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan (span of interest).
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • MERGER DALAM PERSPEKTIF PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
           BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

    • Authors: S Sudjana
      Pages: 104 - 123
      Abstract: Penelitian ini untuk menentukan eksistensi merger  dalam  perspektif praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tolak ukurnya agar merger dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sehubungan dengan  merger tersebut. Metode Penelitian yang digunakan, yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  teknik  pengumpulan data studi dokumen, tahap penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis  data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan eksistensi merger dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi tidak otomatis tindakan tersebut dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999. Tolak ukurnya adalah faktor utama yang bersifat umum yaitu harga yang berkolusi; skala ekonomi yang tereksploitasi; kekuasaan untuk monopoli,dan interdepedensi yang oligopolistik. Sedangkan faktor tambahan lebih spesifik disesuaikan dengan bentuk mergernya, yaitu arah kecenderungan perubahan kondisi pasar; kondisi finansial  dari pelaku pasar;  kemudahan untuk dapat masuk ke pasar; ketersediaan produk substitusi ; sifat dari produk; syarat-syarat penjualan produk; market perfomance; dampak efisiensi dari merger.  Selanjutnya, akibat  hukum  berkaitan dengan merger  menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan,  karena mereka menjadi lemah secara struktural, finansial, dan lokasi. 
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • PERSEKONGKOLAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN KARTEL

    • Authors: S Supriatna
      Pages: 124 - 140
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaruh kartel terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat' (2) Bagaimanakah fungsi KPPU dalam penegakan hukum terkait dengan praktik persekongkolan kartel' (3) Bagaimanakah keberadaan sindikat kartel di Indonesia' Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini praktik kartel masih terus berlangsung, terutama dalam pasar oligopoly, dimana para produsen besar berkoordinasi satu dengan lainnya untuk menentukan harga jual sesuai keinginan mereka. Mereka sangat mendominasi pasar tanpa adanya persaingan didalam memasarkan produknya, yang pada akhirnya menempatkan masyarakat konsumen pada posisi hanya dapat menerima, tidak mempunyai kesempatan untuk memilih.   
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
  • PATEN DALAM PROSES PRODUKSI: TINJAUAN HAK YANG MELEKAT PADA INVENTOR

    • Authors: R Rinayah
      Pages: 141 - 149
      Abstract: Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Paten dalam Produksi dapat diberikan kepada pekerja/karyawan sebagi inventor' (2) Bagaimana pengaturan hak moral yang melekat pada inventor untuk karya intelektual paten yang dihasilkannya selama proses produksi' Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten dalam proses produksi tidak diberikan kepada penemunya yakni pekerja/ karyawan. Pemerintah perlu melakukan diseminasi terhadap paten dan hak kekayaan intelektual lainnya sehingga penghasil karya intelektual sehingga mereka mengetahui bahwa hukum melindungi apa yang mereka hasilkan. Pemerintah juga perlu merevisi ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Paten, dimana hak pemegang paten tetap pada penemunya.
      PubDate: 2016-12-08
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2016)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.80.180.248
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016