for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Jurnal Ilmiah Hukum : De'Jure Kajian Ilmiah Hukum
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2442-7578 - ISSN (Online) 2541-1594
   This journal is no longer being updated because:
    RSS feed is giving errors
  • Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi
           Mitra Bestari

    • Authors: Cover JIH-De'Jure-KIH
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM
           WASIAT WAJIBAH

    • Authors: H. Dedi Pahroji, S.H; M.H
      Pages: 185 - 200
      Abstract: ABSTRAK Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduannya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (Sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik' Bagaimanakah bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Hal tersebut merupakan upaya dalam mencari pelaksanaan penerapan peraturan tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah khususnya di Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang.Kata kunci: Hak Milik, Anak Angkat, Wasiat Wajibah. ABSTRACTPosition adopted children/adoptive parent in inheritance laws regulated in the Law of Civil Law, Inheritance Law and Customary Law in the Republic of Indonesia, both of them are as heir to inherit each other, whereas in Islamic law both are not included as an heir. According to Article 209 paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law, adopted children or eligible foster parents was borrowed as much as 1/3 (third), if the adopted children or the adoptive parents do not accept testament. The formulation of the problem in this research is the reach of its jurisdiction to resolve disputes concerning property rights in Religiuos Court Karawang' How part was borrowed adopted children in relating to settlement of disputes regarding property rights in the Religious Court Karawang. This research is descriptive research that is intended to decipher/ describe its jurisdiction Religiuos Court Class IIA Kab. Karawang in resolving disputes regarding property rights and part of the adopted children was borrowed. The method used is a normative juridical research method with the aim to analyze the existence of legislation governing property rights and part of the adopted children was borrowed. It is an effort in searching for the implementation of the implementation of regulations on property rights and portion in adopted children was borrowed particularly in the Religious Class IIA Kab. Karawang.Keywords: Property Rights, Adopted, Wasilah Wajibah.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA
           LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL
           ARBITRATION CENTRE

    • Authors: Grasia Kurniati, S.H; M.H
      Pages: 201 - 234
      Abstract: ABSTRAKForum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal saat ini adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional adalah suatu metode yang sangat dikenal yang digunakan untuk menyelesaiakan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, arbitrase internasional tercipta dari klausul arbitrase yang dituangkan di dalam kontrak yang sudah disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan kontrak bisnis internasional secara luas dijalankan di bawah beberapa institusi peradilan wasit internasional ternama, salah satunya adalah Singapore International Arbitration Center (yang selanjutnya disebut SIAC). Mengenai posedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka lebih memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, khususnya SIAC dibanding dengan lembaga arbitrase seperti BANI. Hal ini yang akan diteliti apa dan bagaimana proses dan tata cara yang ada pada kedua lembaga tersebut, sebagai perbandingan serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada lembaga BANI dan SIAC, sehingga didapatkan data mengenai bagaimana metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis yang bersengketa. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses dan tata cara penyelesaian sengketa pada lembaga SIAC memiliki perbedaan dengan lembaga BANI dalam proses dan tata cara serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis para pihak.Kata kunci: Perbandingan, Putusan Arbitrase, Implementasi. ABSTRACTForum dispute resolution through arbitration that we know today is the National Arbitration and International Arbitration. What is meant by International Arbitration is a well known method used for resolving disputes between parties who are bound in an international business contracts. In line with arbitration in general, international arbitration is created from arbitration clause contained in a contract that has been agreed by the parties who are bound in it. International dispute resolution is based on broad international business contracts executed under some judicial institutions internationally renowned referees, one of which is the Singapore International Arbitration Center (SIAC). Procedure regarding the implementation of the arbitral award in Indonesia distinguished by the type of decision, the arbitration award of national or international arbitration decision. What is meant by international arbitration decision is stipulated in Article 1 point (9) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement.
      The background of this research is that businesses, both domestic and international, to resolve business disputes they prefer resolving disputes through arbitration institutions, in particular SIAC compared with BANI institutions. It is to be examined whether and how the process and procedures that exist in both institutions, as well as the comparative advantages and disadvantages.
      This study discusses the comparison process of dispute resolution through arbitration in BANI Institutions and SIAC, so we get the data of how the method of dispute resolution through arbitration has become the primary choice for businesses in the dispute. The research proves that the processes and procedures for dispute resolution in the SIAC institutions have differences with BANI institutions in the processes and procedures and the legal basis used in the settlement of business disputes between the parties.
      Keywords: Comparison, Arbitral, Implementation. 
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM
           PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

    • Authors: Ida R. Hasan, S.H; M.H
      Pages: 235 - 266
      Abstract: ABSTRAKSistem multi partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Republik Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Apabila seandainya dianut sistem banyak partai, maka pemilihan presiden akan berlangsung atas dasar kompromi antara beberapa partai yang terdapat di dalamnya. Hal itu dilakukan karena diantara partai tidak ada yang menghasilkan suara mayoritas mutlak. Presiden yang dipilih secara demikian itu, mau tidak mau atau harus selalu memperhatikan keinginan partai politik yang mendukungnya. Adapun perumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Pengaturan Sistem Multi Partai di Indonesia' Bagaimana Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia' Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama  bahan-bahan  hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Indonesia menganut Sistem presidensil dengan multi partai. Sistem multi Partai ini telah berlangsung sejak tahun 1945 dan berjalan sampai saat ini meskipun beberapa kali telah berganti sistem pemerintahan. Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru khususnya dalam pemilu di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Presidensil sistem multi partai berpengaruh terhadap sulitnya pasangan calon Presiden dan wakil presiden menghasilkan suara mayoritas dalam pemilu.Kata kunci: Sistem Multi Partai, Kedudukan Presiden, Sistem Presidensiil. ABSTRACTThe multi-party system is a system that consists of more than two dominant parties. Under the provisions of Article 6 and Article 6A the Constitution NRI 1945 Results Changes in the election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia using the direct election system based on the proposals of the political party or coalition of political parties. If if adopted multi-party system, the presidential election will take place on the basis of a compromise between several parties contained therein. This was done because among the party that produced no outright majority. President elected in this way, would not want or desire should always pay attention to political parties that support it. The formulation of the problem is How the Implementation of the System Setup Multi Party in Indonesia' How to Influence System Against Multi Party Presidential Position In the presidential system of government in Indonesia' The research method is a normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. Indonesia adheres to to multi-party presidential system. Multi-party system has been running since 1945 and runs until today even though some time has been changed the system of government. Post-reform, democratic system in Indonesia entered a new era, especially in an election in Indonesia. In a presidential system of government, multi-party system affect the difficulty of candidates for President and vice president produce a majority in the election.Keywords: Multi-Party system, the Position of the President, the Presidential System.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
           HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

    • Authors: Imam Budi Santoso, S.H; M.H
      Pages: 267 - 285
      Abstract: ABSTRAKPerselisihan hubungan industrial sering kali memicu konflik antara pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha sehingga memerlukan cara atau formula penyelesaian sengketa diantara keduanya yang dapat mengayomi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial mensyaratkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial didasari musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan mekanisme bipartite dan mediasi sebagai prasyarat utama sebelum masuk ke dalam mekanisme Peradilan Hubungan Industrial.Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Hubungan Industrial.
      ABSTRACTAn industrial relations dispute often lead to conflict between employees/unions/ labor unions with employers that require dispute resolution method or formula between them to protect and provide a solution that is acceptable to the parties. In Law Number 2 a tender in 2004 for the settlement of the Industrial Dispute organize a labor dispute resolution requires a labor dispute resolution mechanism based on deliberation by promoting bipartite mechanisms and mediation as a main prerequisite prior to entry into the judicial mechanisms of industrial relations.Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Industrial Relations Disputes.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBYEK LANDREFORM UNTUK LAHAN
           PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN

    • Authors: Joko Satrianto Wibowo, S.H; M.H
      Pages: 286 - 300
      Abstract: ABSTRAKSaat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa wilayah banyak dalam keadaaan terlantar, sehingga cita-cita untuk menigkatkan kesejahteraan tidak optimal. Berdasarkan data pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa keberadaan 7,2 Juta Ha (Hektar Are) lahan terindikasi terlantar. Dengan 4,8 Juta Ha, atau ekuivalen dengan 149 Ribu bidang tanah yang cocok untuk ditanami produk pangan, perlu dilakukan penataan kembali yang merupakan objek landreform sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penulisan artikel ini akan membahas pendayagunaan tanah terlantar sebagai obyek landreform untuk lahan pertanian dikaitkan dengan Asas keadilan.Kata kunci: Pendayagunaan Tanah Terlantar, Landreform, Asas Keadilan.
      ABSTRACTNowadays there is lot of land occured by acquistion in some region are abandoned, then the idea of increasing public welfare is yet to happen. According to data from National Land Agency (BPN) which is explain there is wastelands around 7.2 million hectares. That include 4.8 million ha or equally 149,000 land plot is appropriate to be planted by foods product. There’s needs to exteriorize land as an object landreform as a source of public welfare, live in a life that more equal and so. This article discusses the need of Utilization of wastelands as a land reform’s object for agricultural land associated with the principle of justice.Keywords: Optimization of Wasteland, Landreform, Principles of Justice.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI
           KARAWANG

    • Authors: M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H; M.H
      Pages: 301 - 328
      Abstract: ABSTRAKLingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materinya sesuai dengan wawasan nusantara. Penerapan sistem pidana lingkungan dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan bumi yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh anak cucu kita sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang' Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama  bahan-bahan  hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan menegaskan bahwa penyelesaian hukum pidana lingkungan selama ini dijalankan sesuai ketentuan Hukum acara pidana sangat menyulitkan bagi hukum acara pidana lingkungan adalah pembuktian, diperlukan sumber daya manusia yang kuat serta proses penyeledikan dan penyidikan yang sempurna berdasarkan hukum acara pidana untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan.Kata kunci: Penerapan Hukum, Pidana Lingkungan, Pencemaran Citarum. ABSTRACTEnvironment as gifts and graces of God the Almighty to the people and the nation of Indonesia is a space for life in all its aspects and material in accordance with the archipelago insight. The application of the criminal law system environment can be a preventive instrument for harmony and sustainability of the earth that the damage can be felt not only in the present but also in the future by our children and grandchildren that need optimization of law enforcement. The formulation of the problem in this research that how the application of criminal law for the perpetrators of environmental pollution at Citarum River by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management in the Karawang' The method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. Discussion of the results confirms that the completion of the environmental criminal law has been carried out in accordance with the law of criminal procedure very difficult for the criminal procedural law, the environment is the proof, necessary human resources are strong as well as the process as a survey and investigation of the perfect law of criminal procedure in order to apply criminal sanctions against companies violation of the provisions in the field of environment.Keywords: Application of the Law, Criminal Environmental Pollution Citarum River.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA BERLAKUNYA POJK
           NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014 TERHADAP PENYELESAIAN
           SENGKETA NASABAH DI INDONESIA

    • Authors: Nun Harrieti, S.H; M.H
      Pages: 329 - 343
      Abstract: ABSTRAKSejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan telah beralih secara efektif dari Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan OJK), sehingga saat ini kewenangan BI mencakup kebijakan moneter dan dalam lalu lintas pembayaran. Tahun 2014 BI telah menetapkan PBI tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan sebelumnya PBI tentang Mediasi Perbankan serta OJK menetapkan POJK tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang berlaku secara efektif sejak Juli 2014 dan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan-aturan tersebut diantaranya mencakup mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui fasilitasi BI dan OJK, mengingat Nasabah sebagai konsumen perbankan tercakup dalam lingkup aturan-aturan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kewenangan BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa nasabah di Indonesia serta bagaimanakah sinkronisasi kewenangan BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa nasabah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Kewenangan BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa nasabah di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 7 Undang-undang OJK yaitu sengketa yang mencakup ranah microprudential menjadi kewenangan OJK dan yang mencakup ranah macroprudential menjadi kewenangan BI termasuk dalam penyelesaian sengketa nasabah dalam sistem pembayaran. Sinkronisasi kewenangan BI dan OJK dalam penyelesaian sengketa nasabah di Indonesia dilakukan dengan cara berkoordinasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 39 Undang-undang OJK, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan penyelesaian sengketa nasabah.Kata kunci: Sengketa Nasabah, Perbankan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa.
      ABSTRACTSince December 31, 2013 the functions, duties and authority to regulate and supervise the banking system has been switched effectively from Bank Indonesia (hereinafter referred to as BI) to the Authority Financial Services (hereinafter referred to as the OJK), so this time the authority of BI include monetary policy and in payment traffic. In 2014 the central bank has set a regulation on Consumer Protection Service Payment System and previous PBI on Banking Mediation and OJK set POJK on Consumer Protection Financial Services which took effect in July 2014 and POJK on Institute Alternative Dispute Resolution. Among them are rules include the mechanisms of dispute resolution through the facilitation of BI and the OJK, given the customer as a consumer banking within the scope of those rules. The problem in this research is how authority BI and OJK in the dispute resolution of customers in Indonesia as well as how the synchronization BI and OJK authority in the customer dispute resolution. This study uses normative juridical approach with specifications descriptive analytical research. BI and OJK authority in of customers dispute resolution in Indonesia is based on the provision in Article 7 of Law OJK that disputes include microprudential sphere under the authority of OJK and that includes the realm of authority BI macroprudential be included in a of customers dispute resolution in the payment system. Synchronization authority of BI and OJK in of customers dispute resolution in Indonesia is done by way of coordination as provided for in Article 39 of the Law of OJK, in order to avoid overlapping of customers dispute resolution arrangements.Keywords: Customer Dispute, Banking, Dispute Resolution Mechanism.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINGKAT PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
           DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA

    • Authors: Rohendra Fathammubina, S.H; M.H
      Pages: 344 - 362
      Abstract: ABSTRAKIndikator dari eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman yaitu peradilan administrasi negara yang bebas dan mandiri yang dapat mengakomodir berbagai bentuk persoalan sebagai pengejawantahan hukum dinamis. Penelitian mencoba mengkaji tingkat peradilan administrasi di negara Indonesia dan Austria di mana perlunya suatu pengkajian peran peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk mewujudkan peradilan yang lebih independen dan akuntabel sehingga dapat mencapai cita negara hukum dan maksud pembentukan sistem kekuasaan kehakiman terhadap peran dan eksistensi peradilan administrasi yang merepresentasikan ciri negara hukum yang seyogianya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mencoba menjawab terhadap dinamika pengaturan Peradilan Administrasi di Republik Indonesia dan Peradilan Administrasi di Republik Austria. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat normatif. Adapun bentuk kekuasaan kehakiman di berbagai negara didasarkan pada: pertama, bentuk kekuasaan lembaga peradilan, berlaku konsep “rule of law”. Menurut konsep “rule of law” tidak ada perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. Setiap orang tanpa memandangnya sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (ordinary court). Kedua, bentuk kekuasaan lembaga peradilan pada negara-negara yang tergolong ke dalamnya “prerogative state”. Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negara tunduk pada hukum administrasi negara.Kata Kunci: Eksistensi, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Administrasi Negara. ABSTRACTAn indicator of the existence of the institution of judicial power, namely the administration court a free and independent state that can accommodate a variety of problems as the embodiment of a dynamic law. The study tried to assess the hierarcy of the administration court in Indonesia and Austria which the need for an assessment of the role of legislation and law enforcement to realize the the administration court more independent and accountable so as to achieve the ideal of a state of law and the intention of the establishment of a judicial authority on the role and existence of administrative tribunals which represents the characteristic law of state which should be devoted to the interests and welfare of the people, especially in the context of Indonesia. This study tries to answer to the dynamic setting Administration Court in the Republic of Indonesia and the Administration Court in the Republic of Austria. The method used is normative. The form of the judicial authorities in various state based on: first, the form of the power of the judiciary, apply the concept of "rule of law". According to the concept of "rule of law" there is no difference in the administration court forum for ordinary people and state of officials administration. Everyone without looking at him as a commoner or state of officials administration will be examined, tried, and sentenced by the same the administration court, namely judicial common (ordinary court). Second, the form of power of the judiciary in the countries that belong to it "prerogative state". According to this concept, state administration officials in performing the function of state administration are subject to administrative law.Keywords: Existence, Judicial Power, Administration Court.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA DI
           REPUBLIK INDONESIA

    • Authors: R. Bagus Irawan, S.H; M.H
      Pages: 363 - 393
      Abstract: ABSTRAKDalam konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dikatakan menganut sistem presidensial. Pasal 14 ayat (1) Amademen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Pemberian grasi oleh kepala negara telah sejak lama dikenal orang dalam sejarah. Pemberian grasi itu sebagai “suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian”. Pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan kepala negara, melainkan ia harus digunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana grasi dihubungkan dengan kekuasaan presiden dalam  perspektif  hukum tata negara di Indonesia dan bagaimana implementasi grasi dihubungkan dengan kepentingan negara. Penelitian ini  yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis  normatif. Dalam  hal ini juga dikatakan bahwa pemberian grasi tidak terkait dengan penilaian hukum dari pengadilan, karena grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak konstitusional untuk memberikan ampunan.Kata kunci: Hak Konstitusional, Presiden, Pemberian Grasi.
      ABSTRACTIn the concept of the law state, idealized that should be the commander in the dynamic life of the state is law. The Government of the Republic of Indonesia based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is said to embrace the presidential system. Article 14 paragraph (1) The Constitution of the Republic Indonesia NRI 1945 which states that “The President gives of clemency and rehabilitation by taking into consideration MA (Supreme Court)”. Granting clemency by the head of state has long been known in history. Granting clemency as “a statement from the highest authority stating that the consequences under criminal law of an offense it being dispensed, either entirely or partially”. View of current law, the agency can no longer be used as the generosity of the head of state, but it should be used as a tool to eliminate the injustice that is if the applicable law in the enforcement could lead to an injustice. The formulation of the problem in this research is how the president's of clemency power is connected with the perspective of constitutional law in Indonesia and how the implementation of clemency is connected with the interests of the state. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. In this case also said that granting clemency is not related to the legal assessment of the court, because of clemency is not the president's interference in judicial matters, but rather a constitutional right to grant a clemency.Keywords: Constitutional Rights, the President, Granting Clemency.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

    • Authors: Siti Hamimah, S.H; M.H
      Pages: 394 - 408
      Abstract: ABSTRAKHukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan di lapangan  dengan menerangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus menempati menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain. Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun.Kata kunci: Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.
      ABSTRACTThe law does not stand on its own. He did not fully autonomous and has absolute authority. If the approach to the legal life of a nation just is by using a benchmark legislation, then the results are not satisfactory. That is, it is difficult to be able to gain an overview of the actual state of the law just by reading the regulation rules alone. Required portrait laws reality that can only be seen through everyday legal behavior. Progressive Law break the deadlock. Progressive Law requires law enforcement agencies to interpret chapter courage to civilize the nation. If the process is right, ideals built in Indonesia's law enforcement efforts in parallel with the nation achieve the goal of the National. Idealitas it will take away from the practice of legal inequality uncontrollable as it is today. Indonesia in the future so that there is no discrimination laws, because the law does not only serve the rich. If equality before the law can not be realized, it is an absolute alignments. Humans created the law is not just for certainty, but also for happiness. The method used is a combination of the approach that is normative and empirical methods. By combining these two methods is to see reality on the ground by explaining the provisions of the legislation in force. Progressive Law not be something that should occupy the ivory tower sterilize themselves against another element. Progressive Law should come down and mingle with other elements related, such as sociology and anthropology, giving rise to a figure that is able to treat diseases and chronic complications law though.Keywords: Progressive Law, Implementation, Indonesia.
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • Biodata Penulis

    • Authors: Biodata Penulis
      Pages: 409 - 410
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • Pedoman Penulisan

    • Authors: Pedoman Penulisan
      Pages: 411 - 418
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
  • Formulir Berlangganan

    • Authors: Formulir Berlangganan
      First page: 419
      PubDate: 2016-10-01
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2016)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.198.147.221
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016