for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1907-8919
Published by Universitas Negeri Semarang Homepage  [76 journals]
  • Rekonseptualisasi Hukum Indonesia

    • Authors: Sulaiman Sulaiman
      Pages: 98 - 110
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9324
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group
           dalam Sektor Pertambangan Batubara

    • Authors: Hartana Hartana
      Pages: 111 - 134
      Abstract: Sepuluh tahun terakhir merupakan masa pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang, sehingga membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor dan banyak perusahaan batubara yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tambang yang massif berdasarkan ketentuan hukum perizinan usaha pertambangan dan bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan pada sektor pertambangan berimplikasi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengingat bertambahnya jumlah perusahaan, sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.This last ten years, the growth of coal mining companies in Indonesia were very rapid. This is due to the increasing demand for coal as a supplier of energy in the future, thus making this industry has a very big attraction for investors and many coal companies that apply for Mining Business License (IUP). This article discusses the implementation of granting a massive mining business license under the legal provisions of mining business licenses and business in Indonesia. The research method used is juridical-empirical. The results of this study indicate that the expansion of companies in the mining sector has implications for the emergence of monopolistic practices and unfair business competition, given the increasing number of companies, resulting in the existence of monopolistic practices and unfair business competition.
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.10677
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang

    • Authors: Mira Sari Valentina
      Pages: 135 - 151
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7312
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum
           Laut Nasional dan Internasional

    • Authors: Jawahir Thontowi
      Pages: 152 - 164
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11335
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
           Umum

    • Authors: Hardianto Djanggih, Salle Salle
      Pages: 165 - 172
      Abstract: Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD
           NRI 1945

    • Authors: M. Yasin al Arif
      Pages: 173 - 182
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9926
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri

    • Authors: Waspiah Waspiah
      Pages: 183 - 202
      Abstract: Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.
      PubDate: 2018-01-02
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7491
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak
           Atas Tanah dan/atau Bangunan

    • Authors: Bima Satrio Husodo, Sihabudin Sihabudin, Eny Harjati
      Pages: 208 - 224
      Abstract: Penelitian ini mengnalisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang yang tergantung hasil verifikasi lapangan pajak BPHTB dan mengetahui dasar hukum verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi di Kota Malang. Dasar hukum dalam melakukan verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun Perwal sehingga kegiatan verifikasi lapangan yang selama ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran PPh BPHTB tidak memiliki kepastian hukum

      This study analyzes the collection of Income Tax (PPh) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights in Malang which depend on the verification result of BPHTB tax field and to know the legal basis of field verification in determining the tariff rate of Income Tax (PPh) on sale and purchase transactions rights to land and / or buildings in Malang. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach. The results of this study indicate that the tariff of income tax (pph) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights is determined by the verification result of the field of fixed income tax on the amount specified in Government Regulation Number 34 Year 2016 which is only 2.5% must be calculated later with the results of field verification as happened in Malang. The legal basis for conducting field verification in determining the amount of income tax collection tariff (PPh) on the sale and purchase transaction of land and / or building in Malang is not present at all, either in Perda or Perwal so that field verification activity which has been used as the basis to determine the amount of PPh BPHTB does not have legal certainty.
      PubDate: 2018-01-09
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9950
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2018)
       
  • Effect of Positivism in Clinical Legal Education

    • Authors: FX Adji Samekto
      Pages: 203 - 207
      Abstract: Saat ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. Rasionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.
      PubDate: 2017-12-01
      DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.12572
      Issue No: Vol. 12, No. 2 (2017)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.80.177.176
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-