for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: ILIN Institute   (Total: 3 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 3 of 3 Journals sorted alphabetically
Caradde : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat     Open Access  
Indonesian J. of Criminal Law     Open Access  
Indonesian J. of Learning Education and Counseling     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Indonesian Journal of Criminal Law
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2656-9922 - ISSN (Online) 2684-916X
Published by ILIN Institute Homepage  [3 journals]
  • Back Matter

    • Authors: Redaksi IJoCL
      Abstract: Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute, terbit setiap bulan Juni dan Desember yang menerbitkan artikel dibidang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi. Terbitan Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 1, No.1, Juni 2019 menyajikan Enam Artikel dari berbagai isu hukum kontekstual di Indonesia.
      PubDate: 2019-06-10
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.163
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh
           Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar

    • Authors: Muh Zulkifli Muhdar, Farah Syah Reza, Dian Eka Pusvita Azis
      Pages: 1 - 8
      Abstract: This study examines the implementation of supervision of Behavior Deviation and Misuse of Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of the study indicate that the implementation of supervision of the behavior of misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of the Financial Services Authority in the implementation of supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism. Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.138
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
           Perzinahan

    • Authors: Isnin Harianti
      Pages: 9 - 21
      Abstract: This study aims to analyze court decisions that decide the perpetrators of criminal acts of adultery with a sentence of at least 1 (one) month in prison. The problems that arise from this study are, first, is the judge's basis in making a sentence of a sentence of at least 1 (one) month imprisonment in the decision Number 244 / Pid.B / 2017 / Pn Lwk' Second, Is the decision of at least 1 (one) month imprisonment against the perpetrators charged with committing criminal adultery adhering to the value of justice' The research method uses a normative juridical approach. Data collection was carried out with literature review. The analysis is carried out qualitatively. The results showed: First, the consideration of judges in deciding a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment to the perpetrator charged with committing a criminal act of adultery was based solely on the defendant's defendant who had not committed a crime and admitted his mistake. adultery with a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment is not in accordance with the value of justice, because the judge must have believed that the defendant committed an adultery crime can decide ideally a third of criminal sanctions Article 284 of the Criminal Code, so that the judge does not seem to hesitate in ensnaring the perpetrator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan, yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal 1 (satu) bulan penjara. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara pada putusan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk' Kedua, Apakah putusan minimal 1 (Satu) bulan penjara terhadap pelaku yang didakwa melakukan pidana perzinahan telah sesuai dengan nilai keadilan' Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum 1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, Kedua, putusan hakim yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimum 1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan, karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus idealnya sepertiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, sehingga tidak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.142
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama

    • Authors: Prisilia Anggraini Evelyn Terisno, Yuliana Angela
      Pages: 22 - 32
      Abstract: Indonesia is a state of law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of legal certainty for citizens is the implementation of the principle of ne bis in idem. The purpose of this paper is to analyze the judge's decision on two criminal case decisions in one object of the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of the principle of ne bis in idem, as long as each of these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of justice and decided in one decision. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang  sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.145
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana
           Pencucian Uang

    • Authors: Pandoe Pramoe Kartika
      Pages: 33 - 46
      Abstract: The writing of this scientific work is motivated by the difficulty of legal institutions such as the court in carrying out the verification of criminal cases related to Electronic Data. Evidence is fundamental in every criminal case. Therefore, evidence becomes a very decisive thing whether or not a person is convicted. However, the Criminal Procedure Code as a formal law in Indonesia, has not regulated electronic evidence as a legal evidence. The research method used is normative research using a statutory and analytical approach, while data collection through literature studies and interviews and qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that proof of the ITE Law is lex specialis, because the ITE Law regulates everything that is more specific in the evidentiary law contained in the Criminal Procedure Code. The legal proof of electronic aspect as a legitimate evidence in the case of money laundering is regulated in Article 73 and with the enactment of the ITE Law, it is increasingly emphasized that electronic documentary evidence is a legitimate and recognized evidence in Indonesian procedural law. Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Aspek hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia.
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.146
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara
           Tindak Pidana Korupsi

    • Authors: Abvianto Syaifulloh
      Pages: 47 - 64
      Abstract: This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of the study show that; First, the role of the prosecutor in returning the replacement money can be seen from Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Law. No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The results of the study are: 1) Legal arrangements related to the acquisition of state losses are regulated in Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Second, the implementation of payment of substitute money for criminal acts of corruption is carried out on court decisions that have permanent legal force. The implementation is carried out by the prosecutor by calling on the convict along with his family and legal counsel to discuss or negotiate the stages in the implementation of the payment of replacement money. Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.147
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
  • Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang
           Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris

    • Authors: Umar Mukhtar Al Hadid
      Pages: 65 - 76
      Abstract: This study examines the aspect of selling power that follows a debt agreement, where if the debtor defaults, the creditor based on the selling power that has been given to him will sell the collateral object to take the payment of the debt. The approach method used is a normative approach. The results of the study indicate that the protection provided by a notary in the deed of power to sell to the parties in the form of authentic deed which is perfect evidence, and in addition the notary also provides legal protection in the form of legal clauses contained in the deed of power, and certainty about the end of the credit transaction by including it as a callus in the deed. However, the debtor feels that the protection provided in the power of attorney to sell is not proportional to the effect received by the debtor after signing the power of attorney to sell at the creditor contract, automatically the debtor has given full rights to the object of guarantee to the power recipient, when a default occurs in the future. Penelitian ini mengkaji tentang aspek pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, dimana apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh notaris didalam akta kuasa untuk menjual bagi para pihak dalam bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, dan selain itu notaris juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk klausul-klausul hukum yang terdapat didalam akta kuasa tersebut, serta kepastian tentang berakhirnya perjnajian kredit tersebut dengan mencamtumkan sebagai kalusul didalam akta tersebut. Namun debitur merasa perlindungan yang diberikan didalam akta kuasa untuk menjual tidak sebanding dengan akibat yang diterima debitur setelah menandatangani akta kuasa untuk menjual pada saat akad kreditur, secara otomatis debitur telah memberikan penuh hak atas objek jaminan kepada penerima kuasa selaku kreditur, bilamana terjadi wanprestasi dikemudian hari.
      PubDate: 2019-06-16
      DOI: 10.31960/ijocl.v1i1.149
      Issue No: Vol. 1, No. 1 (2019)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.232.171.18
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-