Publisher: Universitas Airlangga   (Total: 51 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 51 of 51 Journals sorted alphabetically
Amerta Nutrition     Open Access  
Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia     Open Access  
Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin / Periodical of Dermatology and Venereology     Open Access  
Biomolecular and Health Science J.     Open Access   (Followers: 1)
Critical, Medical and Surgical Nursing J.     Open Access  
Dental J. (Majalah Kedokteran Gigi)     Open Access   (Followers: 2)
Etnolingual     Open Access   (Followers: 2)
Folia Medica Indonesiana     Open Access  
Fundamental and Management Nursing J.     Open Access  
Global & Strategis     Open Access   (Followers: 2)
Indonesian J. of Occupational Safety and Health     Open Access   (Followers: 3)
Indonesian J. of Public Health     Open Access   (Followers: 2)
Indonesian J. of Tropical and Infectious Disease     Open Access  
INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental     Open Access  
Intl. J. of Applied Business     Open Access   (Followers: 1)
J. of Developing Economies     Open Access   (Followers: 5)
J. of Halal Product and Research     Open Access   (Followers: 1)
J. of Information Systems Engineering and Business Intelligence     Open Access   (Followers: 1)
J. of Parasite Science     Open Access   (Followers: 2)
J. of Public Health Research and Community Health Development     Open Access  
J. of Stem Cell Research and Tissue Engineering     Open Access  
J. of Vocational Health Studies     Open Access   (Followers: 1)
Jurist-Diction     Open Access  
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia     Open Access  
Jurnal Berkala Epidemiologi     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Biometrika dan Kependudukan     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Biosains Pascasarjana     Open Access  
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J. of Islamic Economics and Business)     Open Access  
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan     Open Access  
Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia     Open Access  
Jurnal Hubungan Internasional     Open Access  
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan / Scientific J. of Fisheries and Marine     Open Access  
Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan     Open Access  
Jurnal Kesehatan Lingkungan     Open Access  
Jurnal Kimia Riset     Open Access  
Jurnal Lakon     Open Access  
Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | J. of Theory and Applied Management     Open Access  
Jurnal Medik Veteriner     Open Access  
Jurnal Ners     Open Access  
Jurnal PROMKES : Jurnal Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan Indonesia (The Indonesian J. of Health Promotion and Health Education)     Open Access  
Jurnal Respirasi     Open Access  
Juxta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga     Open Access  
Majalah Obstetri & Ginekologi     Open Access  
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik     Open Access   (Followers: 1)
Media Gizi Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Media Iuris     Open Access  
Mozaik Humaniora     Open Access  
Notaire     Open Access  
Pediomaternal Nursing J.     Open Access  
Record and Library J.     Open Access   (Followers: 8)
Yuridika     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Jurist-Diction
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2655-8297
Published by Universitas Airlangga Homepage  [51 journals]
  • PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN
           BARANG BUKTI NARKOTIKA

    • Authors: Aditya Hari Susanto
      Pages: 1 - 13
      Abstract: Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam hal ini penyidik mempunyai tugas memberantas penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika memberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai Penyidik yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dijelaskan pada Pasal 129 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penyidik perkara narkotika memerlukan peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dapat dikenakan pidana tambahan.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN GURU TERKAIT TINDAKAN YANG DILAKUKAN PADA MURID YANG
           MELAKUKAN KENAKALAN

    • Authors: Alfin Ersa Ardiansyah
      Pages: 14 - 31
      Abstract: Dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih memutus perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, permasalahan yang terjadi adalah melakukan tindakan pendisiplinan yang bertujuan untuk membuat efek jera terhadap murid. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, perbuatan yang dilakukan guru terhadap murid berupa memarahi atau memberi teguran, memberi hukuman seperti menjewer, menyuruh berdiri, dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana namun dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan tindakan melawan hukum harus dipidana, karena terdapat alasan penghapus pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu 1). alasan pembenar 2). alasan pemaaf 3). alasan penghapus penuntutan. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana belum mengatur tentang guru yang melakukan pendisplinan yang bertujuan untuk mendidik. Analisis terhadap perlindungan guru ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam melindungi hak-hak guru sebagai pendidik tanpa mengesampingkan hak-hak murid.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PEMBORONGAN PADA PEKERJAAN
           YANG BUKAN PADA PEKERJAAN PENUNJANG

    • Authors: Alrido Ahmad Hidayatullah
      Pages: 32 - 46
      Abstract: Tenaga kerja adalah aspek dari dunia bisnis yang menentukan bagi pelaku bisnis dalam mengeksekusi permintaan dari pangsa pasar. Hak bagi seluruh warga Indonesia dalam memiliki pekerjaan yang layak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem Outsourcing (Alih Daya) adalah solusi yang tepat dalam masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, penyediaan pekerjaan untuk perusahaan lain melalui perjanjian untuk menyediakan jasa pekerja/buruh dan perjanjian untuk sebagian kontrak kerja. Praktik di lapangan yang menyeleweng dari UU Ketenagakerjaan menyebabkan banyak pihak tidak setuju dengan adanya sistem alih daya di Indonesia. Sehingga dengan banyaknya isu dari alih daya di Indonesia, penelitian ini akan menjawab isu tentang aspek hukum terkait pelaksanaan sistem alih daya dalam dunia perburuhan. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu undang-undang, kasus, komparatif, sejarah. Terdapat dua kesimpulan dalam skripsi ini (1) Alih daya tidak diperbolehkan dalam pekerjaan utama yang dilarang oleh Undang Undang Ketenagakerjaan (2) Upaya hukum bagi pekerja/buruh tergantung dari kontrak antara pihak, jika tidak ditentukan maka sesuai dengan undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menawarkan beberapa solusi (1) Perlu adanya aturan yang mengatur tentang spesifikasi dari pekerjaan inti dari suatu perusahaan ataupun pekerjaan penunjang (2) Upaya hukum yang telah diberikan demi melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam pelaksanaanya harus lebih efisien dalam hal waktu dan biaya
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA YANG AKAN ADA BERUPA
           BANGUNAN GEDUNG

    • Authors: Angela Melani Widjaja
      Pages: 47 - 62
      Abstract: Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) mengatur demikian, namun pastinya ada kriteria untuk dapat dikatakan benda yang akan ada tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, dan apabila benda yang akan ada tersebut dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan untuk terkait pelunasan utang debitor yang wanprestasi dapat dilakukannya suatu upaya oleh kreditor sebagai jalan terakhirnya yaitu berupa cara eksekusi, dan cara eksekusi yang dilakukan oleh kreditor harus sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan debitor dan pemberi Hak Tanggungan tanpa mengesampingkan cara-cara eksekusi yang telah diatur tersendiri dalam UUHT serta terkait perlindungan hukum bagi pemilik benda yang akan ada yang berada diatas tanah bukan miliknya.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja
           Bersama

    • Authors: Berliana Destrie Aisha
      Pages: 63 - 76
      Abstract: Pada tahun 2017, terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Maybank Indonesia Tbk terhadap salah satu karyawan, saudara Ranto Hensa Barlin Sidauruk karena pelanggaran perjanjian kerja Bersama (PKB) yang dilakukan oleh karyawan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak tercapainya kata mufakat membuat karyawan tersebut melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapat keadilan. Dan isi dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar nihil atas primer yang telah diajukan.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM KASUS
           PANAMA PAPER

    • Authors: Citra Agustine Putri Rumpaidus
      Pages: 77 - 91
      Abstract: Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, dimana di dalam perkembangannya Indonesia tidak dapat lepas dari hutang luar negeri. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah melakukan pengampunan pajak sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1964, 1984, dan 2008. Dengan adanya pajak, maka hutang luar negeri akan dapat sedikit ditekan. Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, dan pembangunan fasilitas publik itu semua dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatan penerimaan pajak, Pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak merupakan suatu permasalahan yang berdampak besar terhadap perilaku ekonomi dimana para pelaku ekonomi seperti perusahaan mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan suntikan dana yang segar. Saat ini, kondisi perpajakan di Indonesia sedang mengalami hambatan kecil, salah satunya seperti masih adanya oknum pajak yang tertangkap oleh Komisi Perlindungan Korupsi karena terkena kasus Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Foncesa. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN STUDI KASUS NOMOR 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL

    • Authors: Eka Nanda Rahmat Jaya
      Pages: 92 - 111
      Abstract: Upaya Paksa adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam membantu menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu kasus, macam  macam upaya paksa diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Untuk mengawasi upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, pengadilan negeri membuat suatu Lembaga praperadilan yang tugasnya menilai apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat formil yang tertuang dalam KUHAP, hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dengan dinamika permasalahan dan kasus yang semakin hari semakin beragam ini, mengakibatkan Hakim sebagai wakil tuhan di bumi juga melakukan inovasi dalam memberikan putusan praperadilan, akan tetapi inovasi putusan praperadilan yang diberikan Hakim tidak sesuai dengan kewenangan atau bisa dikatakan melebihi kewenangan (Ultra Vires) yang diberikan oleh KUHAP. Terlebih, terhadap putusan hakim praperadilan yang telah melebihi kewenangan (Ultra Vires) ini tidak bisa dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum banding yang dilarang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, kasasi dalam Pasal 45A Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan peninjauan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT PENGUNDURAN DIRI PEKERJA WAKTU TERTENTU TANPA
           ADANYA PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN

    • Authors: Elsa Indira Larasati
      Pages: 112 - 130
      Abstract: Sebelum memulai adanya hubungan kerja, pengusaha dan Pekerja/buruh harus membuat perjanjian kerja yang memuat unsur – unsur seperti pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman antara masing – masing hak dan kewajiban para pihak. Walaupun perjanjian kerja telah dibuat secara jelas, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi suatu pelanggaran yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. PHK tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha, namun pekerja pun dapat melakukan PHK dengan cara mengundurkan diri. Ketentuan PHK oleh pekerja hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan pada Pasal 162 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satunya memuat bahwa pengunduran diri kepada perusahaan harus dilakukan minimal satu bulan sebelum melakukan pengunduran diri. Apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut maka pekerja dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pada Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Serta sanksi lain yaitu adanya penahanan ijazah asli pekerja yang dilakukan oleh pengusaha, karena ijazah merupakan benda berharga yang digunakan sebagai jaminan ketika pekerja melakukan pelanggaran.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ANAK

    • Authors: Firmansyah Wira Dwi Putra
      Pages: 131 - 146
      Abstract: Dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak” ini berdasarkan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah sebagai berikut 1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua terhadap anak dan 2. Bagaimana ratio decidendi atas putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Dalam hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi pemanfaatkan terhadap diri anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut merupakan orang tua diperlukan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana terkait. Anak yang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Analisis terhadap kasus eksploitas ekonomi ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL YANG DIPAKSA BERBAHASA ASING OLEH PEMIMPIN
           PERUSAHAAN YANG TENAGA KERJA ASING

    • Authors: Hanin Alya’ Labibah
      Pages: 147 - 164
      Abstract: Penelitian ini mengaji mengenai perlindungan pekerja lokal yang dipaksa berbahasa asing oleh pemimpin perusahaan yang tenaga kerja asing serta mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja lokal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian adalah tidak dibenarkan apabila pemimpin perusahaan yang tenaga kerja asing membuat aturan agar pekerja lokal untuk berbahasa asing di kalangan kerjaberdasarkan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Karena pada dasarnya Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk komunikasi resmi dalam lingkungan kerja, baik swasta maupun pemerintah dan sebagai sarana komunikasi tingkat nasional. Hasil penulisan ini dalam hal mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja lokal adalah melalui penyelesaian hubungan industrial secara sukarela (voluntary) maupun secara wajib. Selain itu pekerja lokal juga dapat melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN
           (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

    • Authors: Ilma Hanifah
      Pages: 165 - 183
      Abstract: Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air, sehingga penyediaan air juga dibutuhkan untuk minum. Di Indonesia sekarang ada lebih dari 700 produsen AMDK yang bersaing memperebutkan pasar AMDK. Pada tahun 2016 bergulir kasus dugaan monopoli dari produsen dan distributor Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang outlet yang didistribusikannya untuk menjual produk Le Minerale sehingga Aqua diduga melanggar ketentuan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 15 ayat (3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dugaan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan mengkaitkan dengan pendekatan-pendekatan, struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama terbukti melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air, sehinggapenyediaan air juga dibutuhkan untuk minum. Di Indonesia sekarang ada lebih dari 700 produsenAMDK yang bersaing memperebutkan pasar AMDK. Pada tahun 2016 bergulir kasus dugaanmonopoli dari produsen dan distributor Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasayang melarang outlet yang didistribusikannya untuk menjual produk Le Minerale sehingga Aquadiduga melanggar ketentuan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 15 ayat (3) huruf b danpasal 19 huruf a dan b. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dugaanperjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan mengkaitkan dengan pendekatan-pendekatan,struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini PT BalinaAgung Perkasa dan PT Tirta Investama terbukti melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf bmengenai perjanjian tertutup dan pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Perjanjian Tertutup; Penguasaan Pasar.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT ADANYA PERKAWINAN ANTAR PEKERJA SEKANTOR
           PASCA PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XV/2017

    • Authors: Lavenia Nadya Irianti
      Pages: 184 - 204
      Abstract: Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK lebih sering terjadi dari pihak pengusaha. PHK oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh terhadap beberapa faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Namun pengusaha memiliki larangan dalam melakukan PHK dengan alasan yang ada pada Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Salah satumua ada pada Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut dirasa lebih berpihak kepada pihak pengusaha. Pada tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya permohonan uji materi Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 13/PUU-XV/2017. Akibatnya, berdasarkan putusan MK tersebut, Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mengikat.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP DAN KEGIATAN MONOPOLI OLEH PT. FORISA
           NUSAPERSADA

    • Authors: Nanda Cahyaning Din
      Pages: 205 - 220
      Abstract: Dalam transaksi perdagangan tentu terdapat suatu persaingan usaha, yaitu persaingan usaha sehat maupun persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat terjadi apabila pelaku usaha melakukan persaingan dengan cara yang curang. Salah satu contoh adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu kasus penetapan persyaratan oleh PT. Forisa Nusapersada dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 berupa mendisplay produk pop ice secara eksklusif dan tidak menjual produk sejenis dari pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk mempertahanakan market leader yang dimilikinya sebesar 92% yang berpotensi terdapat kegiatan monopoli sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan berupa perjanjian tertutup yang menimbulkan hambatan interbrand karena hambatan terjadi terhadap pelaku usaha pesaing PT. Forisa Nusapersada yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Dalam hal ini perlu adanya penindaklanjutan secara tegas oleh KPPU terhadap dugaan pelanggaran tersebut mengingat dalam Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2015 tidak diterapkan pasal 15 dan 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta KPPU memiliki wewenang untuk memutus perkara atas inisiatifnya sendiri.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN
           KERJA SEBELUM MASA KONTRAK BERAKHIR

    • Authors: Nanda Rizky Meifilianti
      Pages: 221 - 236
      Abstract: Mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan Indonesia, perlindungan hukum ini diberikan ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir yang mana alasan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir tersebut di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan dengan waktu tertentu yang mana dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan dalam hubungan kerja antara tenaga kerja asing dengan pengusaha atau pemberi kerja. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian doctrinal research, yuridis normatif. Adapun hasil yang dihasilkan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja asing sebelum masa kontrak berakhir dan dapat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja asing untuk mendapatkan hak-haknya. Skripsi ini mengacu pada Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan bagi tenaga kerja asing di Indonesia.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM MASA KONTRAK BERAKHIR
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • TINDAKAN PERAWAT DALAM KEADAAN KETERBATASAN TERTENTU SEBAGAI ALASAN
           PENGHAPUS PIDANA

    • Authors: Narindri Intan Ardina
      Pages: 237 - 255
      Abstract: Tanpa disadari kesehatan menjadi bagian penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah, dengan pembagian tenaga kesehatan tak terkecuali perawat di daerah tanpa adanya tenaga medis atau tenaga kefarmasian, membuat perawat memiliki kewenangan di luar kompetensinya sebagai asuhan keperawatan, yakni dengan memberikan pengobatan. Dengan adanya tindakan memberikan pengobatan layaknya kewenangan tenaga medis, dalam keadaan keterbatasan tertentu tidak menutup kemungkinan menimbulkan suatu akibat yang merugikan pasien dan harus dipertanggungjawabkan oleh perawat. Berdasarkan latar belakang ditarik rumusan masalah mengenai pandangan menurut peraturan perundang-undangan terkait yang dilakukan perawat dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan tindakan perawat dalam keadaan keterbatasan tertentu tersebut sebagai alasan penghapus pidana. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dengan pendekatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan penghapus pidana dapat digunakan perawat lepas dari jeratan pidana jika terbukti tindakannya tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan perawat memberikan pengobatan berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • HUBUNGAN KERJA ANTARA ATLIT E-SPORTS DENGAN PENGUSAHA CV PEMBERI KERJA

    • Authors: Nila Vania Utami Dewi
      Pages: 256 - 274
      Abstract: Di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi dan internet terjadi sangat pesat dan mendunia, dan perkembangan yang terjadi tersebut sebenarnya membawa dampak positif bagi yang bisa memanfaatkannya. Contoh perkembangan teknologi dan intenet adalah game online. Pengertian secara sederhana dari game online adalah permainan (games), yang dapat diakses oleh banyak pemain, dan mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh satu jaringan, umumnya jaringan yang digunakan adalah internet. Perkembangan yang terjadi pada game online terlihat pada developer atau platform dari aplikasi game online yang sering mengadakan turnamen, dan yang mengikuti turnamen tersebut dikenal dengan penyebutan atlit E-Sports. Oleh karena itulah hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan yang lazimnya sering dijumpai berbentuk CV untuk mempekerjakan dan memberikan upah kepada atlit E-Sports. Sehingga perlu dianalisis apakah hubungan antara atlit E-Sports dengan Pengusaha CV pemberi kerja tersebut merupakan hubungan kerja yang diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lalu bagaimana dengan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi antara atlit E-Sports dengan pengusaha CV pemberi kerja.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGAJUKAN
           PERMOHONAN GRASI

    • Authors: Olga Nadina
      Pages: 275 - 291
      Abstract: Negara Indonesia mengenal suatu upaya istimewa terhadap vonis pidana mati, yaitu terpidana mati berhak mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, terdapat permasalahan terkait eksekusi mati serta hak terpidana untuk mengajukan grasi. Isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu terkait dengan eksekusi mati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum dari eksekusi mati sebelum diterbitkan Keputusan Presiden mengenai diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 permohonan grasi tidak terikat pada tenggang waktu tertentu dan dapat diajukan lebih dari satu kali, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang tentang Grasi, eksekusi mati dapat dilakukan setelah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan grasi. Selain itu, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Grasi pada intinya melarang terpidana mati untuk dieksekusi, sebelum Presiden memberikan jawaban atas grasi yang diajukan. Apabila terdapat terpidana mati yang mengajukan grasi, maka hal ini berakibat hukum kepada suatu eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda dahulu hingga diterbitkan Keputusan Presiden mengenai penolakan grasi.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING MENGENAI PEMBAYARAN
           THR DALAM PENGALIHAN KERJA

    • Authors: Riska Amalia Indahsari
      Pages: 292 - 309
      Abstract: Dalam pelaksanaan kegiatan hubungan tenaga kerja outsourcing sering kali ditemui permasalahan yang cukup kompleks. Seperti halnya penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang terjadi di dalam pelaksanaan hubungan kerja bagi para pekerja. Thr yang didapatkan seharusnya adalah menjadi hak bagi para pekerja. Namun seperti yang diketahui banyak ditemukan berbagai macam permasalahan bagaimana apabila dalam pelaksanaannya terdapar pengalihan kerja bagi para pekerja outsourcing dalam pembagian thr. Perjanjian tenaga kerja outsourcing dapat dilakukan pengalihan namun hal itu hanya berlaku bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan permasalahan tentang pembagian thr diberikan sejak berakhirnya batas waktu yang menjadi kewajiban Pengusaha untuk membayar yaitu 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Apabila nantinya terjadi pelanggaran maka pekerja outsourscing dapat melakukan gugatan jika tidak diberikan thr sebagaimana haknya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan sebagaimana Pasal 155-157 UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • AKUISISI KARTUKU, MIDTRANS DAN MAPAN OLEH GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
           PERSAINGAN USAHA

    • Authors: Shafira Sanina Narisaputri
      Pages: 310 - 331
      Abstract: Salah satu fenomena dalam strategi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha adalah merger dan akuisisi. Perkembangan Financial Technology yang cepat pada moda electronic payment menyebabkan perusahaan electronic paymnet melakukan segala cara untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Namun persaingan yang tercipta harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 30 ayat (1) terdapat lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Pesaingan Usaha memiliki wewenang untuk menyelidiki, memutus dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar peratuan ini.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI DEMOSI KARENA FAKTOR USIA

    • Authors: Windi Agustin Prasetyowati Putri Iswandy, M. Hadi Subhan
      Pages: 332 - 346
      Abstract: Skripsi ini mengkaji tentang suatu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang dimutasi (demosi) karena faktor usia yang bekerja di suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia, perlindungan hukum ini perlu diberikan ketika perusahaan melakukan perpindahan jabatan (mutasi) ke level jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya (demosi) dengan berakhir suatu pemutusan hubungan kerja. Mutasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan alasan bahwa pekerja sudah lanjut usia dan dianggap kurang produktif, alasan seperti itu berada di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun skripsi ini menggunakan tipe penelitian doctrinal research, yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan perusahaan dalam melakukan mutasi terhadap pekerja pada kedudukan yang lebih rendah (demosi) dengan dasar usia lanjut yang kurang produktif dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pekerja yang dimutasi pada kedudukan yang lebih rendah (demosi) karena faktor usia.
      PubDate: 2019-03-04
      Issue No: Vol. 2, No. 1 (2019)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.102.38
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-