Publisher: Universitas Airlangga   (Total: 51 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 51 of 51 Journals sorted alphabetically
Amerta Nutrition     Open Access  
Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia     Open Access  
Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin / Periodical of Dermatology and Venereology     Open Access  
Biomolecular and Health Science J.     Open Access   (Followers: 1)
Critical, Medical and Surgical Nursing J.     Open Access  
Dental J. (Majalah Kedokteran Gigi)     Open Access   (Followers: 2)
Etnolingual     Open Access   (Followers: 2)
Folia Medica Indonesiana     Open Access  
Fundamental and Management Nursing J.     Open Access  
Global & Strategis     Open Access   (Followers: 2)
Indonesian J. of Occupational Safety and Health     Open Access   (Followers: 3)
Indonesian J. of Public Health     Open Access   (Followers: 2)
Indonesian J. of Tropical and Infectious Disease     Open Access  
INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental     Open Access  
Intl. J. of Applied Business     Open Access   (Followers: 1)
J. of Developing Economies     Open Access   (Followers: 5)
J. of Halal Product and Research     Open Access   (Followers: 1)
J. of Information Systems Engineering and Business Intelligence     Open Access   (Followers: 1)
J. of Parasite Science     Open Access   (Followers: 2)
J. of Public Health Research and Community Health Development     Open Access  
J. of Stem Cell Research and Tissue Engineering     Open Access  
J. of Vocational Health Studies     Open Access   (Followers: 1)
Jurist-Diction     Open Access  
Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia     Open Access  
Jurnal Berkala Epidemiologi     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Biometrika dan Kependudukan     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Biosains Pascasarjana     Open Access  
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J. of Islamic Economics and Business)     Open Access  
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan     Open Access  
Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia     Open Access  
Jurnal Hubungan Internasional     Open Access  
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan / Scientific J. of Fisheries and Marine     Open Access  
Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan     Open Access  
Jurnal Kesehatan Lingkungan     Open Access  
Jurnal Kimia Riset     Open Access  
Jurnal Lakon     Open Access  
Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | J. of Theory and Applied Management     Open Access  
Jurnal Medik Veteriner     Open Access  
Jurnal Ners     Open Access  
Jurnal PROMKES : Jurnal Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan Indonesia (The Indonesian J. of Health Promotion and Health Education)     Open Access  
Jurnal Respirasi     Open Access  
Juxta : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga     Open Access  
Majalah Obstetri & Ginekologi     Open Access  
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik     Open Access   (Followers: 1)
Media Gizi Indonesia     Open Access   (Followers: 1)
Media Iuris     Open Access  
Mozaik Humaniora     Open Access  
Notaire     Open Access  
Pediomaternal Nursing J.     Open Access  
Record and Library J.     Open Access   (Followers: 8)
Yuridika     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Notaire
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2665-9404
Published by Universitas Airlangga Homepage  [51 journals]
  • NOMINEE DALAM SAHAM TERKAIT KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

    • Authors: Agung Hadi Wijaya
      Pages: 197 - 212
      Abstract: Abstrak                Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan dengan cara pelaporan dan pembayaran pajak terhutang oleh wajib pajak. Kebijakan pengampunan pajak dimunculkan untuk wajib pajak membayar pajak terutang melalui pengungkapan harta. Salah satu objek pengampunan pajak adalah saham hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Pengampunan Pajak yang pada intinya menyatakan wajib pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan Membayar Tebusan atas harta berupa saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak. Dapat dikatakan Undang-Undang Pengampunan Pajak membolehkan adanya perjanjian nominee dalam rangka pengampunan pajak. Masalah muncul bila pelaksanaan balik nama harta berupa saham baik dari dalam negeri maupun luar negeri belum dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017, berarti nominee dari saham tersebut belum juga membalik nama ke atas nama wajib pajak yang mengampunkan pajak atas obyek tersebut. Sehingga penguasaan saham tetaplah menjadi milik nominee. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan pada intinya bahwa dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.                Penegakkan hukum terhadap harta berupa saham yang belum dibalik nama itu adalah : Pemberian kesempatan bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama atas nominee saham yang dimilikinya dengan membayar pajak penghasilan dan penerapan sanksi perpajakan atau batal demi hukum perjanjian nominee yang dibuat oleh wajib pajak.Kata Kunci : Pengampunan pajak, Nominee, Saham
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9937
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • PERKAWINAN SIRRI DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

    • Authors: AVISENA AULIA ANITA, FELISA HARYANTI, DIAH ASTRI ELLISA
      Pages: 213 - 230
      Abstract: Undang-Undang perkawinan dibentuk untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan pun harus berdasarkan menurut aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974, dimana harus sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak dilakukan secara sah maka dampaknya adalah pada pihak perempuan (istri) dan keturunannya, selain it apabila terjadi perceraian, maka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, karena hanya sah di mata agama, misalnya “Kawin Sirri”. Karena banyaknya praktik kawin sirri, maka sudah sepatutnya perlu ada pengawasan lebih lanjut dan penjelasan lebih mengenai kawin sirri. Salah satu yang penulis angkat yaitu mengenai praktik perkawinan sirri yang terjadi di suatu daerah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan penulisan ini, untuk membantu memberikan gambaran serta realita yang ada akan dampak dari perkawinan sirri tersebut, dengan didukung penelitian lapang serta pendekatan konseptual untuk memudahkan penulisan ini.
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9759
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERBENTUK PERJANJIAN
           PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI KASUS APARTEMEN PUNCAK PERMAI)

    • Authors: Conan Budi Wijaya
      Pages: 231 - 248
      Abstract: Nowadays the need for housing in large cities is increasing. Developer often market flats before the flats are finished. In this case, a binding agreement for sale and purchase is needed which forms the basis of the agreement between the developer and the buyer. The binding agreement for sale and purchase needs to be reviewed for its validity and how legal protection is for the buyer.Keywords : Binding Agreement for Sale and Purchase, Legality, Legal Protection
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9862
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis
           Asuransi Profesi

    • Authors: Iswahyudi Adipradana
      Pages: 249 - 266
      Abstract: ABSTRAK
      Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemegang polis asuransi profesi AJB Bumiputera 1912 adalah pada tahap sebelum adanya transaksi dimana AJB Bumiputera 1912 pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon tertanggung dengan menyampaikan informasi mengenai produk asuransi tersebut secara jujur, jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Pada tahap transaksi adalah tahap telah terjadi kesepakatan antara PPAT dengan pihak AJB Bumiputera melalui ditandatanganinya perjanjian atau polis asuransi yang telah dibuat sepihak (perjanjian baku) oleh AJB Bumiputera, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Pada tahap pasca transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara pihak AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT sebagai pemegang polis. Penyelesaian sengketa antara AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT jika terjadi perselisihan maka diselesaikan secara damai atau musyawarah, apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Arbitrase dan pengadilan. Asuransi dalam menilai pertanggungan atas kerugian yang dialami PPAT ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Terdapat juga underwriter yang bertugas untuk menentukan besaran nilai premi berdasarkan risiko yang akan ditanggung, dan adjuster yang bertugas sebagai menentukan nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan tertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.
      Kata kunci : Asuransi Profesi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perlindungan Hukum
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10101
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • PERSONAL DATA PROTECTION LAW USED IN MOBILE PHONE SIM CARD REGISTRATION IN
           INDONESIA

    • Authors: mahendri putri sholichah, Dewi Rumaisa
      Pages: 267 - 282
      Abstract: The growths of technology make the privacy of personal information become an important issue in most countries, including Indonesia. Utilization of personal data is common things in most of our activity within the cyberspace and in this case, even the advancement of technology cannot neglect the privacy of personal information. The abusing of the data record, especially the data that belongs to the personal data category, the information that exists within this data could go to the public when it is leaked. One of the cases related to the personal data abuse is registration of thirty mobile phone SIM cards using one person’s personal information without the consent of personal information owner. This paper explains about personal data cases related to the mobile phone SIM card registration, and from this case, some issues about the abusing of personal data will be taken as an example to give consideration for legislating personal data protection. Moreover, this paper also explores the purpose of personal data collection, sensitive data collection, limitation of data collection, storage of collected personal data, transfer of collected personal data, and deletion of collected personal data. This paper convinces the urgency drafting of personal data protection law for country likes Indonesia. Therefore it is hoped that this paper will become one of many considerations for the Indonesian government to include personal data protection law into their national legislation program and legislate the personal data protection law in recent times.
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9434
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • KEABSAHAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KARENA ADANYA GUGATAN DARI
           DEBITOR LEGALITY OF AUCTION EXECUTION OF LAND MORTGAGE REGARDING UNLAWFUL
           ACT LAWSUIT

    • Authors: Muhammad Zainal Abidin
      Pages: 283 - 304
      Abstract: AbstrakDengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan dari debitor terlebih dahulu (Parate Executie) dan tanpa memerlukan fiat pengadilan yaitu dengan penjualan melalui lelang, sehingga memberikan kemudahan kepada pemegang hak tanggungan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dikarenakan ada gugatan dari debitor yang menghambat proses lelang maupun pada saat pengosongan obyek lelang dimana pemenang lelang sudah ditentukan dan risalah lelang sudah diterbitkan. Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena menganggap proses lelang tidak sah ataupun nilai limit terlalu rendah dan berbagai alasan lain. Kata Kunci : Parate Executie, Lelang Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum Since the enactment of Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage, mortgage holders can execute objects on regarding land mortgage without prior approval from the debtor (Parate Executie) and without requiring fiat court, namely by selling through auction, thus this makes it easy for the mortgage holders to obtain repayment of their receivables. However, in practice, they often encounter obstacles in the execution regarding parate executie procedure on the Article 6 of the Land Mortgage Law if there is a lawsuit from the debtor that impedes the auction process, or, when emptying the auction object where the auction winner has been determined and the auction minutes have been issued. The lawsuit is based on an unlawful act (tort) because it considers the auction process invalid, or the limit value is too low, and various other reasons. Keywords: Parate Executie, Execution by Auction, Unlawful Act.
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10219
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BAGI ORANG ASING

    • Authors: Noer Sida
      Pages: 305 - 320
      Abstract: Penduduk yang berada di Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi juga terdapat orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan berbagai latar belakang dan alasan. Keberadaan orang asing tersebut tentunya memerlukan rumah tempat tinggal atau hunian untuk bernaung selama di Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun izin meperoleh hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal di Indonesia, melalui pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum beberapa negara ASEAN terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperkenankan bagi orang asing untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah hak pakai di Indonesia dengan berbagai persyaratan dan pembatasan, hal serupa juga diterapkan oleh mayoritas negara ASEAN yang lain.
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9602
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

    • Authors: Nur Huda Sulaeman
      Pages: 321 - 338
      Abstract: Konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal merupakan kumpulan sejumlah perusahaan asuransi kerugian sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai Penanggung Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk tanggung jawab polusi. Produk asuransi ini timbul sebagai akibat adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapalnya yang tenggelam dan kewajiban mengasuransikan kapal yang berukuran sama atau lebih 35 GT (Gross Tonnage) dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi. Konsorsium dibentuk untuk memudahkan pemilik kapal melaksanakan aturan dari pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kapasitas asuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dalam negeri. Di sisi lain, OJK memiliki rencana untuk mengembangkan polis Protection & Indemnity Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Konsorsium merupakan salah satu bentuk gabungan usaha yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Karakteristik konsorsium asuransi menyerupai persekutuan perdata (maatschap) sebab konsorsium bukanlah badan hukum melainkan hanya merupakan perjanjian kerja sama untuk melakukan pertanggungan bersama dan para pihak bersama-sama mengelola risiko yang menjadi tanggungan bersama sesuai kuota share yang disepakati di dalam kontrak. Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung terhadap kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang sah sesuai kelas asuransi yang terjadi sehubungan dengan operasi kapal milik Tertanggung yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode pertanggungan. Kata Kunci: Konsorsium, Asuransi, Kerangka kapal
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10954
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM
           PEMBERESAN HARTA PAILIT

    • Authors: RAISA INAYATI
      Pages: 339 - 352
      Abstract: Bankruptcy will essentially change the competent status of the relevant legal subject of the debtor in the management of the bankruptcy property, then in the process must follow certain terms and procedures so declared bankrupt based on a judge's decision. Due to the verdict of bankruptcy statement against the debtor will become a foothold of the next problem that is about how the creditors get their rights from the debtor bankruptcy and who will take care of the division of bankrupt debtors. Against this statement, Article 70 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts stipulates that the entitled to do belongs to The Orphans Chamber or other Curators. Closing up bankruptcy belongs to the end of the bankruptcy process. In this writing can be known about the main role in the management and ordering of bankrupt property carried out by the Curators / The Orphans Chamber
      PubDate: 2019-04-09
      DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9283
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
  • JUAL BELI BITCOIN DI INDODAX.COM. DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

    • Authors: Zidna Aufima
      Pages: 353 - 372
      Abstract:                                  The use of bitcoin as a currency or payment instrument is prohibited by Indonesian Bank. However, bitcoin as an object of sell buy in the form of digital assets or intangible goods is traded on indodax.com. The method used is statute approach and conceptual approach. The results of this study can be known that the law of sell buy bitcoin on indodax.com in the perspective of sharia is forbidden because in fiqh, the contract of sell buy bitcoin on indodax.com. include fasid contract because bitcoin contains elements gharar, maysir, syubhat, and dharar as an object of sell buy so as to violate the provisions of sharia. Indonesian Ulema Council should issue National Sharia Board About Bitcoin. Keywords : Sell Buy, Bitcoin, Digital Assets, Indodax.com, The Perspective of Sharia                                  AbstrakPenggunaan bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, bitcoin sebagai obyek jual beli yang berbentuk aset digital atau barang tidak berwujud diperjualbelikan di indodax.com. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin. Kata Kunci : Jual Beli, Bitcoin, Aset Digital, Indodax.com, Perspektif Syariah.
      PubDate: 2019-04-09
      Issue No: Vol. 1, No. 2 (2019)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.234.97.53
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-