for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0852-100X
   Published by Universitas Gadjah Mada Homepage  [28 journals]
  • PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI BERBASIS KEADILAN DAN
           KEPASTIAN HUKUM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA

    • Authors: Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, Isis Ikhwansyah
      Pages: 189 - 204
      Abstract: Civil case request civil request limitation ratio legis could only be done once in order to create legal certainty as an effort to establish law and justice as law enforcer to maintain, enforce, and implement the norms in law. The concept of civil matters reconsideration petition settlement that promotes fairness and legal certainty in order to update the National Civil Procedures Law is second, to different parties in the case which request civil not yet conducted, the request civil is final and binding. Request civil is only allowed against yudex factie verdict and the application of the model through a combination of restriction and discreation procedural model.IntisariRatio legis pembatasan permohonan upaya hukum PK perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali demi mewujudkan kepastian hukum sebagai upaya pembentuk undang-undang dan peradilan sebagai penegak hukum untuk menjaga, menegakan dan menjalankan ketentuan norma dalam undang-undang. Konsep pengaturan permohonan PK perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan hukum acara perdata nasional adalah pemberian PK kedua kepada pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan PK serta PK ini bersifat final dan mengikat, Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan terhadap putusan judex factie dan penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional.

      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.22103
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA
           SELATAN, INDONESIA

    • Authors: Miranda Risang Ayu
      Pages: 205 - 220
      Abstract: This article analyses various potential Intangible Cultural Resources in alembang and the possible legal protection system for them. Method used by this research was normative and legal-anthropological approach. Data were consisted of secondary data derived from written laws and primary data derived from the results of observation and semi-structured interviews. The results of the research showed that in Palembang there were 6 categories of Intangible Cultural Resources which could be protected by Intellectual Property legal regimes. It was also important to enhance an “integrative and inclusive” protection system in order to maximize the protection. IntisariArtikel ini membahas tentang berbagai potensi Sumber Daya Budaya di Palembang serta sistem perlindungan hukum untuk memaksimalisasi perlindungan bagi potensi-potensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis antropologis. Data berasal dari data sekunder berwujud hukum tertulis maupun data primer hasil dari observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Palembang terdapat 6 kategori potensi Sumber Daya Budaya Tak Benda yang dapat dilindungi oleh sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan yang integratif dan inklusif bagi potensi Sumber Daya Budaya di Palembang juga perlu dikembangkan untuk memaksimalisasi perlindungan. 
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.16671
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA; BERDASARKAN SUDUT PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM
           KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

    • Authors: Susilo Andi Darma
      Pages: 221 - 234
      Abstract:
      Employment law is a public law caused by sosialisering process. However, in the arrangement of employment relations can still be found the existence of provisions that are private in nature. This research aims to assess the standing of employment relations standpoint rule employment law studies and the standing of employment relations based on the nature of public and private law. Based on research, the position of employment relations based on rule employment law studies can be a heteronomous law and autonomous law or simultaneously in the form of heteronomous and autonomous law. While the position of employment relations based on the nature of the law can be public and private or at the same time is public and private. Intisari
      Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hubungan kerja berdasarkan sudut pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukum publik dan privat. Berdasarkan hasil kajian, kedudukan hubungan kerja berdasarkan ilmu kaidah hukum ketenagakerjaan dapat berupa kaidah hukum heteronom dan kaidah hukum otonom atau secara bersamaan berupa kaidah hukum heteronom dan otonom. Sedangkan kedudukan hubungan kerja berdasarkan sifat hukumnya dapat bersifat publik dan bersifat privat atau secara bersamaan bersifat publik dan privat.
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.25047
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • ANALISA YURIDIS TERHADAP KESADARAN HUKUM BERASURANSI PEDAGANG DI
           LINGKUNGAN PASAR KOTA MEDAN

    • Authors: M Mulhadi, Zulfi Chairi
      Pages: 235 - 247
      Abstract: ABSTRACT
      This study has three main problems namely what the significance of legal awareness of insurance for traders, what factors are causing traders in Medan City interested in buying an insurance policy, what factors also led traders are not interested in insurance, and how the level of legal awareness of insurance (knowledge, understanding and legal culture) among traders in Medan City. The research method using empirical methods by preparing questionnaires (direct questionnaires and structured). Instruments questionnaire or questionnaire measured using 5-point Likert scale. Data were analyzed quantitatively ie the percentage descriptive analysis.The results showed that there are many factors driving the traders in Medan City Market location was interested or not interested in insurance. Factors or reasons traders are willing to make a risk insured losses experienced traders taken over (covered) by the insurance company, in order to feel safe from hazard, more secure future, so that the traders (insured) can live a quieter, so that health is more assured, as traders concerned shall afford to pay premiums, and that education of children is guaranteed. While the factors that cause traders are not interested in insurance among others because they do not have the money to pay the dues / premiums, premium rates are too expensive, traders do not believe in insurance companies, traders do not want to deal with insurance and insurance companies, feel safe without insurance, was able to overcome its own problems so there is no insurance, feel have much savings, trauma with insurance fraud and their full confidence in the destiny and God's help. The results also showed that the level of legal awareness (knowledge, understanding, and behavior / legal culture) insured the traders categorized as good / high. Unfortunately, on Loss Insurance , the desire of traders in Medan for insuring merchandise or property on Insurance Companies still relatively low. Against the 95 respondents who were subjected to the study, only 4 respondents (4.2%) who claimed to have fire insurance on the shop / store / kiosk. INTISARIPenelitian ini memiliki tiga permasalahan utama yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan para pedagang di Kota Medan tertarik untuk berasuransi, faktor-faktor apa pula yang menyebabkan para pedagang tidak tertarik berasuransi, dan bagaimana tingkat kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman dan budaya hukum) berasuransi di kalangan pedagang di Kota Medan. Metode penelitian menggunakan metode empiris dengan cara menyiapkan kuisioner/angket langsung dan berstruktur. Instrumen kuisioner/angket diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Data kemudian dianalisis secara kuantitatif yakni dengan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mendorong pedagang di lokasi Pasar Kota Medan merasa tertarik atau pun tidak tertarik untuk berasuransi. Faktor atau alasan para pedagang mau berasuransi adalah agar resiko kerugian yang dialami para pedagang diambil alih (ditanggung) oleh perusahaan asuransi, agar merasa aman dari bahaya, masa depan lebih terjamin, agar pedagang (tertanggung) bisa hidup lebih tenang, agar kesehatan lebih terjamin, karena pedagang yang besangkutan mampu membayar premi, dan agar pendidikan anak lebih terjamin. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab para pedagang tidak tertarik berasuransi antara lain, karena tidak punya uang untuk membayar iuran/premi, harga premi yang terlalu mahal, pedagang tidak percaya pada perusahaan asuransi, pedagang tidak ingin berurusan dengan asuransi dan perusahaan asuransi,  sudah merasa aman tanpa asuransi,   merasa mampu mengatasi masalah sendiri sehingga tidak perlu ada asuransi, merasa punya banyak tabungan, trauma dengan kecurangan asuransi dan adanya keyakinan yang penuh pada takdir dan pertolongan Tuhan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, dan perilaku/budaya) berasuransi para pedagang termasuk kategori baik/tinggi. Namun disayangkan, khusus untuk Asuransi Kerugian, keinginan para pedagang Kota Medan untuk mengasuransikan barang dagangan atau harta miliknya (property) pada perusahaan Asuransi Kerugian masih tergolong rendah. Dari 95 orang responden, hanya 4 responden (4,2%) yang mengaku memiliki Asuransi Kebakaran ruko/toko/kios.
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.17642
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH

    • Authors: Faisal F, Jamaluddin J, Nanda Amalia
      Pages: 248 - 262
      Abstract: A valid marriage according to the religion, but not legal under state law led to marriage is not legal protection, so that the rights are owned by the family unprotected. Additionally, family law arrangements are still voluntary, can cause difficulties in realizing the goal of law that works to protect the rights of every person in family relationships. The issue of family law at the present time needs serious and comprehensive arrangement, namely the presence of family law in Aceh. Family law has a crucial role in regulating the various issues ranging from the establishment of a family to provide guarantees for the fulfillment of the rights possessed by each member of the family.
      IntisariPerkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum keluarga yang masih bersifat fakultatif, dapat menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hubungan keluarga. Persoalan hukum keluarga pada masa kini perlu pengaturan secara serius dan komprehensif, yakni kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur pelbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.16690
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA
           MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

    • Authors: Aju Putrijanti
      Pages: 263 - 275
      Abstract: ABSTRACT Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration.IntisariPengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.22627
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT

    • Authors: Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, Dian Utami Mas Bakar
      Pages: 276 - 291
      Abstract:
      In the publishing of certificates of land rights, the government should be able to provide legal certainty. Legal certainty can be achieved if the government’s actions performed accountable. Transparency in land registration is the most important thing in the case of registration of land in order that the maintenance and services procedures run as expected by the public. The effect of the principle of transparency sustainably, it is expected that the information relating to the publishing of a certificate to be accessible to all parties so that if there is information that is considered wrong to do immediate repair. Intisari
      Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila tindakan pemerintah dilakukan secara akuntabel. Transparansi dalam pendaftaran tanah merupakan hal terpenting dalam hal pendaftaran tanah agar prosedur pengurusan dan pelayanan berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan dilakukannya prinsip transparansi secara berkesinambungan, maka diharapkan informasi yang berkaitan dengan proses hingga penerbitan sertifikat dapat diakses oleh semua pihak sehingga apabila ada informasi yang dianggap keliru segera dapat dilakukan perbaikan.
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.16383
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • KEADILAN DALAM SATU (INTRA) GENERASI:SEBUAH PENGANTAR BERDASARKAN
           TAKSONOMI KEADILAN LINGKUNGAN

    • Authors: Andri Gunawan Wibisana
      Pages: 292 - 307
      Abstract:
      This paper attempts to discuss intragenerational equity based on the taxonomy of environmental justice, i.e. distributive justice, corrective justice, procedural justice, and social justice. Based on distributive justice perspective, the paper places the polluter pays principle (PPP) and common but differentiated responsibility (CBDR) as two important legal principles in implementing intragenerational equity. Based on corrective justice perpective, the paper considers that the PPP plays an important role in implementing intragenerational equity. The paper explains the implementation of procedural justice in terms of access to participation, access to information, and legal standing. Finally, the paper observes the importance of the integration of environmental protection and social justice.Intisari
      Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan lebih mendalam keadilan intra generasi dengan menggunakan
      taksonomi keadilan lingkungan, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Secara khusus, berdasarkan perspektif keadilan distributif, tulisan ini melihat adanya kaitan erat antara keadilan intra generasi dengan polluter pays principle (PPP) dan common-but-differentiated responsibility. Dalam perspektif keadilan korektif, tulisan ini melihat pentingnya PPP untuk mewujudkan keadilan intra generasi. Tulisan ini melihat perwujudan keadilan prosedural melalui hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak atas informasi, dan hak gugat. Dalam konteks keadilan sosial, tulisan menjelaskan integrasi perlindungan lingkungan dengan penciptaan keadilan sosial.
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.19143
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • THE EMERGENCE OF UNIVERSALISM AND THE DECLINE OF SUPRANATIONALISM

    • Authors: Sigit Riyanto
      Pages: 308 - 320
      Abstract:
      In the context of addressing challenges of globalization there are many issues deserve to be discussed and elaborated. This paper addressed the three fundamental issues which are inseparable and interconnected each other: Spreading Universalism; Reinterpretation of Sovereignty, and the Decline of Supranationalism. The role of international organizations in the contemporary international system remain significant, however, constituents in the member States would judge whether they could maintain their relevance to the constituents interests and keep mutual relatianship with the member States.
      Intisari
      Ada beragam persoalan yang layak diperdebatkan dan dijelaskan dalam mencermati tantangan globalisasi. Tiga persoalan mendasar dan saling terkait menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini yakni: Universalisme yang makin meluas; re-interpretasi kedaulatan dan melemahnya supranasionalisme. Dewasa ini peran institusi internasional masih memiliki peran yang signifikan, namun, Negara­negara akan mencermati apakah institusi-isntitusi internasional ini mampu menjaga relevansinya terhadap kepentingan konstituen dan hubungan yangsaling menguntungkan dengan negara anggotanya.

      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.23873
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • THE LEGAL STUDIES OF TRUCKING AND WAREHOUSING IN SUPPORTING THE SMOOTHNESS
           OF OUTFLOW AND INCOMING GOODS AT THE PORT

    • Authors: Sulistiowati S, Saida Rusdiana
      Pages: 321 - 334
      Abstract: This legal study discusses the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study is intended to address issues related research problems and directions arrangements in the provision of trucking and warehousing of goods services and services at the port. This study uses empirical juridical approach of practices in the truck transportation of goods and warehousing services in the port, while the results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study results conclusion that it is necessary for institutional capacity of port authorities as the organizer of the cultivated commercially port so as to perform the function of government in the harbor. Port Authority set the capacity of the service, organizing auctions and provision of related services to cooperate with trucking and warehousing services provider in the harbor. IntisariKajian hukum ini membahas mengenai penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait permasalahan dan arah pengaturan dalam penyediaan jasa truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik dari praktek penyediaan jasa  truk angkutan barang dan jasa pergudangan di pelabuhan, sedangkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan otoritas pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan yang diusahakan secara komersial sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan. Otoritas Pelabuhan menetapkan kapasitas layanan, menyelenggarakan lelang penyediaan jasa terkait dan melakukan kerjasama penyedia jasa trucking dan warehousing di pelabuhan. 
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.24173
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • LEGAL ASPECTS IN MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE

    • Authors: Wahyu Yun Santosa
      Pages: 335 - 345
      Abstract:
      Hazardous and Toxic Waste (B3 in Indonesian abbreviation) have specific types and characteristics which could harm the environment itself and/or human health and other living being if thrown away to the environmental medium without proper treatment. On this basis, integrated hazardous waste treatment is needed to be regulated in a regulatory framework. Indonesian environmental law regime under Law no 32/2009 (EPMA) has given an integrated regulatory framework which intertwined every knot of hazardous and toxic waste treatment, including: containment, collecting, transporting, treatment, reuse, and dumping by Government Regulation No 101 year 2014. This article briefly explains the hazardous and toxic waste integrated treatment in Indonesia, both from the regulatory framework perspective and from environmental law aspect analysis.
      Intisari
      Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup itu sendiri maupun kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya apabila dibuang langsung ke dalam media lingkungan hidup. Atas pertimbangan itulah, pengelolaan limbah B3 menjadi suatu kewajiban untuk diatur di dalam kerangka perundang-undangan. Rejim hukum lingkungan berdasarkan UU 32/2009 (UUPPLH) memberikan pengaturan secara terpadu yang menghubungkan keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3 melalui PP Nomor 101 Tahun 2014. Artikel ini memaparkan secara ringkas konsep pengelolaan limbah B3 baik dalam kerangka pengaturan yang ada serta dengan analisis dari aspek hukum lingkungan yang terkait di dalam pengelolaan limbah B3 secara terpadu.
       
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.24082
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • THE DEBATE ON THE IMPLEMENTATION OF NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN HANDLING
           THE CORPORATE CRIME IN INDONESIA

    • Authors: mangaranap sirait timbo
      Pages: 346 - 362
      Abstract:
      Since the issuance of Temporary People’s Consultative Assembly Decree - TAP MPRS No. XXIII/66 until the Reformation era, the participation of strategic multinational corporations is needed for the development. However, in doing their activities, there was a corporation who committed bribery whose criminal law jurisdiction is related to Anti-Bribery FCPA of America. Although the bribery beneficiaries were sentenced in Indonesia because of the locus and tempus delicti of the crime was in Indonesia, since such corporation was convicted first in the US, the corporation is no longer able to be prosecuted in Indonesia because of Ne Bis In Idem.Intisari
      Sejak terbitnya TAP MPRS No. XXIII/66 hingga era Reformasi, partisipasi korporasi multinasional dalam pembangunan sangat strategis diperlukan. Akan tetapi dalam kegiatannya ada korporasi melakukan tindak penyuapan yang yurisdiksi hukum pidananya ada titik-taut dengan Anti-Bribery FCPA Amerika. Walaupun penerima suap sudah divonis di Indonesia karena locus dan tempus delicti adalah Indonesia, tetapi karena korporasi penyuap mendadak lebih dahulu diputus bersalah di Amerika, telah berimplikasi korporasi tersebut tidak dapat lagi diadili di Indonesia karena Ne Bis In Idem.


      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.17622
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • PATIWANGI SANCTION IN BALINESE HINDU COMMUNITY’S LEGAL CULTURE

    • Authors: Ida Ayu Sadnyini
      Pages: 363 - 375
      Abstract: Inter-dynastic marriage today has been commonly held by Hindu community that has a vertically closed social stratification called dynasty. Couples who wants to perform inter-dynastic marriages before 1951 are required to conduct patiwangi ceremony in addition to the discharge penalty into areas outside Bali (Selong). Sanctions of patiwangi ceremony have been removed by some rules, but the community still conducts it. From this background, problems arise as follows: What is the meaning of patiwangi ceremony' Why are people still perform the patiwangi ceremony sanction'. The method used is the type of empirical legal research, using qualitative descriptive analysis. The meaning of patiwangi sanctions is to lower dignity and honor of a caste woman. People still perform the patiwangi because patiwangi is a legal culture that has penetrated into the soul of Hindu community in Bali.IntisariMakna sanksi upacara patiwangi adalah menurunkan derajat, kehormatan, keharuman wangsa dari perempuan yang memiliki wangsa brahmana, ksatria, dan weisya. Upacara patiwangi mengandung pelecehan baik dari segi sebutan istilah maupun pelaksaan upacara patiwangi. Oleh karena itu sudah
      sepantasnya upacara patiwangi dihapus, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan hasil penelitian upacara patiwangi masih tetap dilakukan oleh masyarakat Hindu karena merasa yakin sanksi upacara patiwangi akan membawa keseimbangan dan kebaikan bagi pelaku perkawinan antar-wangsa. Upacara patiwangi sudah menjadi budaya hukum hukum bagi sebagian masyarakat Hindu di Bali.

      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.17639
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
  • THE ABSOLUTE COMPETENCE OF THE JURISDICTION OF THE ADMINISTRATIVE COURT IN
           A DISPUTE WHOSE OBJECT IS A FICTIVE-POSITIVE KTUN

    • Authors: Francisca Romana Harjiyatni
      Pages: 376 - 389
      Abstract:
      Based on the Law on Administrative Court, the Administrative Court has the competence to examine and
      decide upon a dispute whose object is a fictive- negative decision (KTUN). After the enactment of the Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the Administrative Court has the competence to examine and decide a dispute whose object is a fictive positive KTUN. The provision of the positive decision in the Law No. 30 of 2014 provides fairer legal protection to both procedural justice and substantive justice. However, the force power of the court to execute decision remains low. Consequently, a fair legal protection to the dispute of positive KTUN per the Law No. 30 of 2014 is not optimal.
      Intisari
      Berdasarkan UU PTUN, PTUN mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang obyeknya KTUN fiktif negatif. Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang obyeknya KTUN fiktif positif. Ketentuan KTUN fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan hukum yang adil baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial, namun dalam hal daya paksa pelaksanaan masih rendah maka perlindungan hukum yang adil dalam sengketa KTUN fiktif positif berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 menjadi tidak optimal. 
      PubDate: 2017-09-30
      DOI: 10.22146/jmh.23284
      Issue No: Vol. 29, No. 2 (2017)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.196.47.128
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016