for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Universitas Gadjah Mada   (Total: 39 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 39 of 39 Journals sorted alphabetically
Agritech     Open Access   (Followers: 1)
Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi     Open Access   (Followers: 1)
Buletin Peternakan : Bulletin of Animal Science     Open Access   (Followers: 1)
Buletin Psikologi     Open Access  
Gadjah Mada Intl. J. of Business     Open Access   (SJR: 0.127, CiteScore: 0)
IJEIS (Indonesian J. of Electronics and Instrumentation Systems)     Open Access   (Followers: 3)
Indonesian J. of Biotechnology     Open Access   (Followers: 1)
Indonesian J. of Chemistry     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.209, CiteScore: 1)
Indonesian J. of Community Engagement     Open Access  
Indonesian J. of Computing and Cybernetics Systems     Open Access   (Followers: 1)
Indonesian J. of Geography     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.217, CiteScore: 1)
Indonesian J. of Pharmacy     Open Access  
J. of Applied Geology     Open Access   (Followers: 1)
J. of Fisheries Sciences     Open Access   (Followers: 1)
J. of Food and Pharmaceutical Sciences     Open Access   (Followers: 1)
J. of Indonesian Economy and Business     Open Access   (Followers: 2)
J. of the Civil Engineering Forum     Open Access  
J. of the Medical Sciences (Berkala ilmu Kedokteran)     Open Access   (Followers: 1)
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)     Open Access  
Jurnal Filsafat     Open Access  
Jurnal Gizi Klinik Indonesia     Open Access  
Jurnal Humaniora     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Ilmu Kehutanan     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Kajian Seni     Open Access  
Jurnal Kawistara     Open Access  
Jurnal Ketahanan Nasional     Open Access  
Jurnal Manusia dan Lingkungan     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada     Open Access  
Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi     Open Access  
Jurnal Pariwisata Terapan     Open Access  
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian J. of Community Engagement)     Open Access  
Jurnal Psikologi     Open Access  
Jurnal Sain Veteriner     Open Access  
Jurnal Teknosains     Open Access  
Majalah Geografi Indonesia     Open Access  
Majalah Kedokteran Gigi Indonesia     Open Access  
Poetika : Jurnal Ilmu Sastra     Open Access  
Populasi     Open Access  
Traditional Medicine J.     Open Access   (Followers: 1)
Journal Cover
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0852-100X
Published by Universitas Gadjah Mada Homepage  [39 journals]
  • KONTRIBUSI FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN
           PERLAKUAN TERHADAPNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

    • Authors: Haniah Ilhami
      Pages: 1 - 16
      Abstract: Identifying the contributions of Fatwa MUI No. 1 year 2012 in Indonesian Islamic Family Law, this research finds that the Fatwa has contributed in 2 (two) positions. First, the Fatwa contributes to the development of the substance of Islamic family law through its position as the  clarification and explanation of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as the confirmation of the prohibition of adultery, as the recommendation for the Government, and as the regulation that provides children’s protection. In the other side, the Fatwa contributes practically in Religious Courts through its contribution as the Judge's guidance, completes the absence of related regulations, and the source of material law.  IntisariDalam kajian terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, penelitian ini menemukan bahwa Fatwa MUI No.11 tahun 2012 telah memberikan kontribusi bagi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, fatwa berperan terhadap pengembangan substansi hukum keluarga Islam karena telah memberikan klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengatur larangan perbuatan zina, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait zina, dan memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina. Kedua, fatwa berkontribusi dalam tataran praktis di Pengadilan Agama sebagai pedoman Hakim, pengisi kekosongan hukum, dan sebagai sumber hukum materiil. 
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29048
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS
           INVESTASI DI DAERAH

    • Authors: Subadi Subadi, Tiara Oliviarizky Toersina
      Pages: 17 - 31
      Abstract: Regional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district.  This research has revealed that discretion can be a crucial and innovative solution to address the need, deadlock, legal vacuum, policies and regulations for accelerating investment in the region, with the obligation of reporting to the superior authority and not exceeding the limits of authority.
       IntisariOtonomi daerah sebagai upaya mempercepat kesejahteraan rakyat masih belum dapat memenuhi harapan dan masih diperlukan inovasi atau terobosan-terobosan hukum oleh   kepala daerah. Penelitian ini telah mengungkap dan menemukan bahwa diskresi dapat menjadi solusi kreaktif dan inovatif untuk mengatasi kebutuhan, kebuntuan, kekosongan hukum, kebijakan dan regulasi untuk percepatan investasi di daerah, dengan kewajiban melaporkan kepada atasannya dan tidak boleh melampaui batas kewenangan.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29222
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK
           ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

    • Authors: Anugrah Anditya
      Pages: 32 - 47
      Abstract: Potential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the  concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia. IntisariPotensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29138
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • KONSEPSI MANUSIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM INDONESIA

    • Authors: Sartika Intaning Pradhani
      Pages: 48 - 62
      Abstract: The concept of Indonesian in Indonesia Legal Ideology Perspective is the concept of Indonesian as holistic unity which has physical and psychological nature. Indonesian shall be human who lives based on Pancasila values and lives based on the law where Pancasila is the ideology. Epistemological truth of Indonesian is human who believes in God, well behaved to others and to the world. The purpose of Indonesian is to live harmoniously with himself / herself, with the world, and with God; therefore, Indonesian can live peacefully and happily. IntisariKonsepsi manusia Indonesia dalam perspektif Ideologi Hukum Indonesia adalah konsep bahwa manusia Indonesia merupakan kesatuan holistik yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hidup berdasarkan hukum yang berideologi Pancasila. Kebenaran epistimologi manusia Indonesia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berperilaku baik pada sesamanya dan alam semesta. Tujuan dari manusia Indonesia adalah untuk dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia Indonesia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29781
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN
           NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI

    • Authors: Sahrina Safiuddin
      Pages: 63 - 77
      Abstract: Communal right cannot implemented even legality of that was recognized. This research want to know the concept and implentation of arrangement about relationship of communal right and the right of controlling of the state in Rawa Aopa Watumohai National Park. This research is an empirical law. The results are Firstly, concepts regulation of relations communal rights of indigenous people and to the right control of the state contained in Article 33 paragraph (3) NRI 1945 Constitution. Secondly, to implementing the right still have to wait stipulation from the National Parks in this case related to the central government as the implementing authority. IntisariHak ulayat tidak selalu dapat diimplementasikan meskipun memiliki dasar pengakuan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui konsep pengaturan dan implementasi dari hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watunohai. Penelitian ini penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pertama, konsep pengaturan hak ulayat dan hak menguasai negara diatur Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, implementasi hak ulayat ditentukan pihak Taman Nasional terkait dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana wewenang/kekuasaan dari negara.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.16681
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN TANAH
           PARIWISATA SRI GETHUK DI BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNG KIDUL

    • Authors: Agus Sudaryanto
      Pages: 78 - 93
      Abstract: The management of the land of Sri Gethuk waterfall in Bleberan Playen Gunungkidul should be by applying local wisdom values locally. The results showed: first, the value of local wisdom used in the management of Srigethuk tourism is the value of innovation, persistence value, the value of togetherness, the value of musyawarah, the value of locality and religious value; secondly, the Solution if there is a conflict of value in the management of Srigethuk tourism is done through compromise, deliberation or wisdom. IntisariPengelolaan tanah wisata air terjun Sri Gethuk di Bleberan Playen Gunungkidul seharusnya dengan menerapkan nilai kearifan lokal setempat. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, nilai kearifan lokal yang digunakan dalam pengelolaan wisata Srigethuk adalah nilai inovatif, nilai kegigihan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, nilai lokalitas dan nilai religious; kedua, Solusi jika terjadi benturan nilai dalam pengelolaan wisata Srigethuk dilakukan melalui kompromi, musyawarah atau kebijaksanaan/ kearifan.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29153
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

    • Authors: Fajar Winarni
      Pages: 94 - 108
      Abstract: This research, which has a title “Legal Aspect Of Community Participation In Preservation Of  Cultural Heritage (Study on Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta)”, is to examine the implementation of Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta as a form of community participation in preservation for cultural heritage, and to study the setting of School of Cultural Heritage in the future in order to instill public awareness of the preservation of cultural heritage.This research is an empirical law study. The research material was obtained by field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Data analysis method used is descriptive qualitative.The results of this research are: First, the School of Cultural Heritage is a new program launched in 2017. The implementation of the activities is intended as an effort of socialization for the community, especially the younger generation, which is packed in the form of cultural heritage learning at school or in the office of Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta and the cultural heritage site. Second, the setting of School of Cultural Heritage based on community participation and sustainable is to make the School of Cultural Heritage as a local content in the primary and secondary school curriculum. The need for this activity is set forth in the form of Governor Regulation on Local Content of Cultural Heritage and Governor Regulation concerning School of Cultural Heritage.IntisariPenelitian dengan judul “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan untuk mengkaji pengaturan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY di masa yang akan datang dalam tujuannya untuk menanamkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Sekolah Cagar Budaya merupakan program baru yang diluncurkan pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi bagi masyarakat terutama generasi muda, yang dikemas dalam bentuk pembelajaran cagar budaya di sekolah atau di kantor BPCB DIY dan di situs cagar budaya. Kedua, pengaturan Sekolah Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan adalah menjadikan Sekolah Cagar Budaya sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perlunya kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Muatan Lokal Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur tentang Sekolah Cagar Budaya. 
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29160
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • REVIEWING THE DEVELOPMENT PLAN OF TEMON AIRPORT, KULONPROGO DISTRICT IN
           THE PERSPECTIVE OF INTEGRATIVE SPATIAL PLANNING SYSTEM

    • Authors: Ananda Prima Yurista
      Pages: 109 - 125
      Abstract: This research is based on the case of airport development in Kulonprogo Regency. The findings in this study are: First, contradictions RTRW Kulonprogo District with RTRWN, RTRW DIY Province, and RZWP3K DIY Province not in accordance with Article 7 paragraph (1) and (2) of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. Second, contradictions RTRW Kulonprogo District with RTRWN, RTRW DIY Province, and RZWP3K DIY Province is not in accordance with Article 14 paragraph (2) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning. Here are some mitigating actions over the contradiction between Article 18 of Regional Regulation of Kulonprogo Regency RTRW: through examination in the Constitutional Court; with the cancellation of Regional Act by the Governor; and, with the amendment the norms of Article 91 Paragraph (2) of the Regional Government Law.IntisariPenelitian ini dilaksanakan terhadap kasus pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulonprogo. Temuan dalam penelitian ini diantaranya: Pertama, RTRW Kabupaten Kulonprogo bertentangan dengan RTRWN, RTRW Provinsi DIY, RZWP3K Provinsi DIY, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011. Kedua, RTRW Kabupaten Kulonprogo bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007. Untuk memitigasi ketentuan dalam Pasal 18 RTRW Kabupaten Kulonprogo, yang harus dilakukan adalah: Pertama, melalui uji material di MA. Kedua, dengan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur. Ketiga, dengan perubahan Pasal 91 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.29070
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • THE EXISTENCE OF THE LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT)
           COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF A STATE BASED ON PANCASILA

    • Authors: I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, Ni Made Puspasutari Ujanti
      Pages: 126 - 137
      Abstract: The existence of a lesbian, gay, bisexual and transgender community is a necessity. This study aims to understand Pancasila’s view of the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LBGT) communities in Indonesia against the noble values contained in Pancasila and what alternative solutions can be offered in order to prevent and mitigate the impact of LBGT communities in society. Based on the research that has been done using empirical law research method, it can be seen that the existence of this LGBT community does not conflict with the value of noble values of Pancasila. IntisariKeberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia masih dilematis. Sebagian masyarakat memandang komunitas LGBT melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan. Namun, di lain pihak ada sebagian masyarakat yang menganggap komunitas LGBT adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan komunitas LGBT tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.28655
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • THE URGENCY OF APPLYING DOMESTIC VIOLENCE SCREENING MECHANISM FOR DIVORCE
           MEDIATION IN RELIGIOUS COURT

    • Authors: Tirtawening T, Rini Maryam
      Pages: 138 - 152
      Abstract: The mediation process in divorce cases is vulnerable to power relation imbalances and domestic violence. Domestic Violence Screening is a set of questions delivered by the mediator to the parties in Religious Court to examine whether domestic violence happens in the marriage. Domestic Violence Screening in mediation is not well known in Indonesia however it has been vastly used in many countries such as USA and Australia. This research tried to explained the benefit of Domestic Violence Screening in divorce mediation in Religious Court and identify whether it can be applied in Indonesia. Screening allows for: a) identification of power relation imbalance and domestic violence; b) domestic violence recording; and c) provide referral services for domestic violence victims. IntisariMediasi perkara perceraian rentan mengalami ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT. Skrining KDRT (screening domestic violence) merupakan sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan oleh mediator kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama untuk memeriksa apakah telah terjadi kekerasan selama ikatan pernikahan. Meskipun skrining KDRT belum dikenal di Indonesia namun telah digunakan secara luas dalam mediasi di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana manfaat skrining KDRT pada saat mediasi perkara perceraian dan apakah skrining tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Keberadaan skrining memudahkan untuk: (a) mengidentifikasi terjadinya ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan domestik sebagai faktor penyebab perceraian, (b) melakukan pendataan kasus KDRT, dan (c) memberikan layanan rujukan kepada korban KDRT.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.28713
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • LOSS (OF REVENUE) OF STATE WITHIN TAXATION CRIMES IN INDONESIA

    • Authors: Henry Dianto Pardamean Sinaga
      Pages: 153 - 167
      Abstract: The  difference of state’s tax loss amount between tax investigation, which has been completely declared by the Prosecutor, and judicial verdict can not be separated from the existence of the defendant’s right to propose  Witnesses/Experts, and or the dualism between the administrative penalties and the state’s revenue loss. Due to the nature of tax and the ultimum remedium of tax investigation, the element (may) cause a losses (on income) of the state should be more legally certain as material offense, and must be explicitly regulated in Indonesian tax provisions which confirms the limitation of administrative penalties and tax criminal penalties. IntisariMasih timbulnya perbedaan jumlah kerugian pada pendapatan negara antara penyidikan pajak yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut dengan putusan peradilan tidak dapat terlepas dari adanya hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan Saksi/Ahli yang dapat meringankannya, dan atau adanya dualisme pengaturan antara kerugian administrasi dengan kerugian (in revenue) Negara. Mengingat sifat alami pajak dan penyidikan pajak sebagai upaya akhir, maka unsur (dapat) menimbulkan kerugian (in revenue) negara adalah lebih mengandung kepastian hukum sebagai delik materiil, dan harus diatur secara eksplisit dalam ketentuan pidana pajak di Indonesia yang menegaskan batasan bahwa suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi perpajakan atau merupakan tindak pidana perpajakan.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.27136
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • THE MODEL OF LAW ON THE FULFILLMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS THE
           CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENSHIP IN TERRITORIAL BORDER

    • Authors: Aditia Syaprillah, Yahya Ahmad Zein
      Pages: 168 - 184
      Abstract: Various weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan dituangkan ke dalam Perda Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Model hukum Pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan harus mengacu pada hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan sesuai dengan Konvenan Internasional Hak Ekosob dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.27214
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • LEGAL POLITICS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA: ENVIRONMENTAL
           PERSPECTIVE

    • Authors: Nadia Astriani
      Pages: 185 - 199
      Abstract: Water is a vital component in the life of all living things. Because water is very important for the life of all living creatures, it takes the rules, both in the form of legislation and norms and traditions of society, so that the benefits can be felt by all parties. This article will discuss the legal politics of water resources management in Indonesia from the perspective of environmental law. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the study explain that the legal politics of water resources management in Indonesia places the State as the ruler of water resources. In its utilization, this water resource is used as much as possible for the people's prosperity. In practice, the state divides its management authority to private parties, thus causing water privatization. This condition shows anthropocentric views still dominate the regulation of water resources. This view is contrary to the ecocentric point of view adopted by environmental law, where water is viewed as an entity that has a certain value, so that in utilizing it should not reduce the value of the water itself. IntisariAir merupakan komponen vital dalam kehidupan seluruh mahluk hidup. Karena air sangat penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup, maka dibutuhkan aturan, baik berupa perundang-undangan maupun norma dan tradisi masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Artikel ini akan membahas mengenai  politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah meode penelitian yuridis normatif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia menempatkan Negara sebagai penguasa sumber daya air. Dalam pemanfaatannya, sumber daya air ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada prakteknya negara membagi kewenangan pengelolaannya kepada pihak swasta, sehingga menyebabkan privatisasi air. Kondisi ini memperlihatkan pandangan antroposentris masih mendominasi pengaturan sumber daya air. Pandangan ini  bertentangan dengan cara pandang ekosentris yang dianut hukum lingkungan, dimana air dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai tertentu, sehingga dalam memanfaatkannya tidak boleh mengurangi nilai air itu sendiri. 
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.28664
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
  • THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF
           INDONESIA

    • Authors: Sekar Anggun Gading Pinilih
      Pages: 200 - 211
      Abstract: This article aims to analyze the concept of Green Constitution in The Amandment of Constitution of Indonesia. The method used is a normative juridical, with secondary data which analyzed in qualitative. Based on results that Constitution of Indonesia before and after the amendment has accommodated the protection of human and natural resources. Such arrangements outlined in the Preamble and the articles, and sectoral legislation. All policy formulation should be in line with the mandate of Constitution of Indonesia. In the environmental norms into the Constitution, it is expected to minimize environmental damage. Intisari Artikel ini bertujuan menganalisis konsep Konstitusi Hijau dalam UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen telah mengakomodir perlindungan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Pengaturan tersebut dijabarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal serta peraturan sektoralnya. Semua perumusan kebijakan harus sejalan dengan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Dinormakannya lingkungan hidup ke dalam UUD NRI Tahun 1945, maka diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 
      PubDate: 2018-02-15
      DOI: 10.22146/jmh.28684
      Issue No: Vol. 30, No. 1 (2018)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.92.160.119
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-