Journal Cover Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0852-100X
   Published by Universitas Gadjah Mada Homepage  [27 journals]
  • TANGGUNG JAWAB AIR NAVIGATION DALAM PELAYANAN LALU LINTAS UDARA UNTUK
           KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (STUDI PADA AIR NAVIGATION BANDAR
           UDARA KUALANAMU DAN BANDAR UDARA HANG NADIM)

    • Authors: Aflah Lubis
      Pages: 1 - 15
      Abstract: Intisari Angkutan penerbangan pada saat ini sangat diminati oleh penumpang, mengingat biaya angkutan penerbangan domestik saat ini yang tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga didukung oleh banyaknya jumlah maskapai penerbangan milik swasta yang beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melakukan angkutan penerbangan. Jumlah maskapai penerbangan yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan bertambah pula dibukanya jalur-jalur atau rute penerbangan ke berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri. Pembukaan dan pertambahan jalur-jalur baru penerbangan ini mengakibatkan lalu lintas udara juga semakin padat, sehingga diperlukan suatu pelayanan lalu lintas udara yang baik untuk terciptanya keamanan dan keselamatan angkutan penerbangan. Pelayanan lalu lintas penerbangan bertujuan untuk memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan, memberikan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan pada angkutan penerbangan.Kata Kunci : tanggung jawab, pelayanan, penerbangan.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.16862
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • PENGHENTIAN PENYIDIKAN: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM ACARA PIDANA

    • Authors: Maria Ulfah, Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati
      Pages: 16 - 30
      Abstract: AbstractThis article discusses the police’s authority to stop ongoing criminal investigation, i.e. by the issuance of an Instruction Letter to Cease Criminal Investigation and how it is at present used in practice.  This article is based on a legal reseach conducted on the basis of a legal dogmatic and socio-legal (criminal procedural and administrative law) approach. The research conducted reveals that the police enjoy great discretionary powers when deciding how and when to discontinue criminal investigations. The use of this power is regulated internally outside the purviews of the general public. In practice the police’s discretionary power to decide on the basis of its own wisdom is prone to be used for other social-political or even short term economic interest. IntisariTulisan ini membahas kewenangan diskresioner penyidik dari Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penggunaannya dalam praktik. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal di bidang hukum acara pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik menikmati kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan.  Penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum.  Dalam praktiknya bagaimana kewenangan ini digunakan atas dasar kebijakan penyidik seringkali dilandaskan pada tujuan mencapai ragam tujuan sosial-politik bahkan tujuan ekonomi jangka pendek.  
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17641
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK
           PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA

    • Authors: Y Sri Pudyatmoko, Imma Indra Dewi
      Pages: 31 - 42
      Abstract: AbstractSurakarta city has been succesful to become suitable city for Disable Persons. District financial budgeting policy in Surakarta City is able to accomodate the interest of disable persons. Budgetting policy for disable persons in Surakarta city is carried out by preparing budget for empowering disable persons and preparing supporting means which are usefull for disable persons. Budgetting is carried out by posting it into the allowance managed by The Ministry of labour and Transmigration, The Ministry of Education, Youth and Sport, The Ministry of Public Work, and also The Ministry of Transportation.Intisari                                                                             Kota Surakarta telah berhasil menjadi Kota Layak Disabilitas. Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Kebijakan penganggaran bagi penyandang cacat di Kota Surakarta dilakukan dengan menyediakan anggaran terhadap pemberdayaan kaum difabel maupun penyediaan sarana penunjang yang berguna bagi kaum difabel. Penganggaran dilakukan dengan memasukkan ke dalam belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Perhubungan.  
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17643
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
           PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

    • Authors: Sumiadi Sumiadi
      Pages: 45 - 53
      Abstract: Children are part of the younger generation as one of the human resources as potential successors in
      the future. Violation of law that occurs in the community not only done by adults but also by children,
      the implementation of the sentence would have been very different from adults. In children should more
      be rehabilitation rather than punitive. The results showed that judge who examine and rule on cases of
      children in conflict with the law in District Court Lhokseumawe still think positivistic/legalistic where
      decisions are decided by the judges commonly used approach based on the criminal justice system.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.25473
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • PERLINDUNGAN HAK DAN PEMENUHAN AKSES ATAS KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA
           INDONESIA DI LUAR NEGERI

    • Authors: Aktieva Tri Tjitrawati
      Pages: 54 - 68
      Abstract: AbstractMillions of Indonesian migrant workers living in other countries, most of them are illegal workers and are not covered by health insurance. They are very susceptible to disease because of poor quality of life and does not have access to health care. Sovereignty of the  recipient State confine Indonesia  to provide health protection for them,, as it has been provided by all the citizens in Indonesia through the mechanism of National Health Insurance (JKN). Protection of the right to health as part of human rights in this study is used as a starting point the imposition of obligations of the state, both sending and receiving, to cooperate in  improving the health of migrant workers. Cooperation can be done through the establishment of international agreements on the implementation of Universal Health Coverag, both in the sending and receiving States.IntisariJutaan buruh migran Indonesia tinggal di luar negeri, sebagian besar dari mereka adalah ilegal dan tidak tercakup oleh asuransi kesehatan. Mereka sangat rentan terhadap penyakit akibat buruknya kualitas hidup dan tidak dimilikinya akses terhadap sarana kesehatan.  Kedaulatan negara penerima menghalangi tangan negara pengirim untuk memberikan perlindungan kesehatan, sebagaimana yang telah diterima oleh semua warga di Indonesia melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai titik awal pengenaan kewajiban negara, baik negara pengirim maupun negara penerima, untuk bekerja sama dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja migran. Kerjasama dapat dilakukan melalui pembentukan perjanjian internasional mengenai penerapan Universal Health Coverage yang berlaku, baik di negara pengirim maupun negara penerima.

      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17651
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI
           POLITIK

    • Authors: Sekar Anggun Gading Pinilih
      Pages: 69 - 81
      Abstract: ABSTRACTA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements.INTISARIPartai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut.Kata kunci: 
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17647
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • PENGATURAN UPAH BERDASARKAN ATAS PRINSIP KEADILAN

    • Authors: Yetniwati Y
      Pages: 82 - 95
      Abstract: AbstractThe wage issue has always been a dilemma for workers and employers, if it did not solve that can lead disharmonis in industrial relations in Indonesia. The wage law based on principles of justice has always desired by parties. The Fairness in wages regulation  will be guided by the principles of good law. The balance of interests between workers and entrepreneurs are the basis of fairness in wages regulation . Justice and legal certainty must support each other to realize  an ideal of laws.  AbstrakMasalah upah yang selalu menjadi dilema bagi pekerja dan pengusaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dalam hubungan industrial di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah  akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik. Keseimbangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha merupakan dasar keadilan dalam peraturan upah. Kepastian hukum dan  keadilan  harus saling mendukung    mewujudkan hukum yang ideal. 
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.16677
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • REVITALIZATION OF BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
           (BP4) IN PERFORMING COURT-ANNEXED MEDIATION FOR MARITAL DISPUTES IN
           RELIGIOUS COURT IN D.I.YOGYAKART

    • Authors: Haniah Ilhami
      Pages: 96 - 107
      Abstract: This research identify the revitalization of Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) after The 14th BP4 National Conference in 2009, in performing Court-annexed mediation for Marital Dispute at Religious Court in D.I. Yogyakarta. This  research founds several institutional transformation of BP4 including the Legal Basis, Institutional Form, Institutional Relation with Ministry of Religious Affair, Employement/Management Provisions, and Financial Provisions. In Performing Court-annexed mediation. BP4 in D.I. Yogyakarta has been cooperating with 2 (two) Religious Courts, both in Wonosari and Yogyakarta through Memorandum of Understanding in form of cooperation in the placement of certified mediator from BP4 and cooperation in funding the certified mediators. All Mediators are bound by Regulation of The Supreme Court No. 1 year 2016 concerning Procedures of Court-annexed Mediation, related to Types  of  Cases  Mediated,  Mediator’s  Fee,  Venue  of  Mediation,  Period  of  Mediation,  and Mediator’s requirement.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.18827
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • THE APPLICATION OF THE DEVELOPMENT OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW ACCORDING
           TO THE JURISPRUDENCE OF THE SUPREME COURT

    • Authors: Ellyne Dwi Poespasari, Sri Hajati, S Soelistyowati
      Pages: 108 - 122
      Abstract: AbstractCustomary inheritance law is influenced by the three kinship system. The Indonesian indigenous peoples, if there is a dispute about inheritance customs, completed the family council, if the hearts of deliberation families not bring results, then the Settlement shown to the Indigenous Institute, but when hearts division of inheritance still feel less satisfied BY Decision Traditional Leader Then Settlement of inheritance can be resolved in the court. Application of norms The jurisprudence of the Supreme Court Third hearts kinship system can be implemented yet, due to lack of knowledge of indigenous peoples against jurisprudence. Jurisprudence singer known only hearts Verdict The heritage dispute resolved by the Court Institute
      IntisariHukum waris adat masih dipengaruhi tiga sistem kekerabatan Pada masyarakat adat jika terjadi sengketa waris adat, diselesaikan musyawarah keluarga, apabila dalam musyawarah  keluarga tidak  membawa hasil,  maka penyelesaian kepada lembaga adat, namun apabila dalam pembagian harta waris masih merasa kurang puas dengan putusan ketua  adat    maka  penyelesaian waris dapat diselesaikan di pengadilan. Penerapan norma Yurisprudensi Mahkamah Agung  dalam ketiga sistem kekerabatan belum  dapat  dilaksanakan,  disebabkan   kurangnya  pengetahuan  masyarakat    adat  terhadap  yurisprudensi.  Yurisprudensi  ini  hanya  dikenal  dalam  putusan  sengketa  warisan yang  diselesaikan  oleh  lembaga  pengadilan.  

      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17652
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: CHALLENGES FOR
           ASEAN

    • Authors: Win Sherly Tan, Rina Shahriyani Shahrullah
      Pages: 123 - 134
      Abstract: AbstractThe AEC is good news for Indonesian migrant workers wanting to work overseas. Unfortunately, many Indonesian migrant workers have been deported from ASEAN countries because of having problems. This study adopts the normative legal research method. It argues that AICHR may be slow in resolving the problems of human rights. It is also argued that the ASEAN Committee on Migrant Workers works in the absence of the political commitment of ASEAN leaders to implement the Cebu Declaration. Therefore, the best solution is public participation in the ASEAN countries to protect migrant workers.IntisariKomunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berita baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak TKI yang kembali dari negara-negara ASEAN dikarenakan mendapatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AICHR lamban dalam menyelesaikan permaslahan tentang hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunitas ASEAN tentang Pekerja Migran bekerja dengan tidak adanya komitmen politik dari para pemimpim ASEAN dalam menerapkan Deklarasi Cebu. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi ASEAN dalam melindungi TKI.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.16680
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • THE APPLICATION OF LEGAL CONSTRUCTION IN THE RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL
           COURT

    • Authors: Bisar Bisariyadi
      Pages: 135 - 149
      Abstract: The Constitutional Court does not only interpreting the Constitution in judicial review cases. The Court
      also applies legal construction which include constitutional construction and statutory construction. This
      article aims to identify this approach in the Court rulings. It also seeks to find conditions that trigger the
      Court to venture on discovering the law by applying legal construction.


      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17911
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • DELIMITATION OF FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE AND JUDGE’S CORRECTIVE
           FUNCTION IN ASSESSING THE PARTIES’ POSITIONS ON AN AGREEMENT

    • Authors: Muhammad Natsir Asnawi
      Pages: 150 - 161
      Abstract: The principle of freedom of contract established for much types of contract. This principle concerned on
      how parties state their mind freely into the contract clauses. The primordial concept of freedom of contract
      was reduced based on Indonesian judiciary practice. This normative research of law tries to analyse the
      concept alteration of meaning and implementation of freedom of contract in Indonesian Judiciary practice.
      The Supreme Court of Indonesia through its precedent provides broader authority to the Judges in order
      to supervise and remedy the unbalance stand of parties on a contract they state which causes one or more
      considerations cannot be or make difficulties to perform. The result of this research show us that freedom
      of contract principle is confined by proportionality, appropriateness, and justice principles toward parties
      in a contract stated.


      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.16889
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • HEALTH SECTOR CORRUPTION AS THE ARCHENEMY OF UNIVERSAL HEALTH CARE IN
           INDONESIA

    • Authors: Ratna Juwita
      Pages: 162 - 175
      Abstract: AbstractThis article argues that health sector corruption is a direct threat towards universal health care in Indonesia. Three Indonesian legal cases of health sector corruption are selected to exemplify the reality of health sector corruption and it’s detrimental effect to the realization of the right to health. This article emphasizes that corruption causes misallocation and embezzlement of the fund that hampers the State party to optimally provide universal health care for the people. This article suggests that in order to establish quality and sustainable universal health care as an instrument for the realization of the right to health, the State party has to prioritize on the elimination of health sector corruption.Keywords: corruption, Indonesia, right to health, health care.IntisariArtikel ini membahas perihal korupsi di sektor kesehatan yang merupakan ancaman bagi perlindungan kesehatan universal di Indonesia. Tiga kasus hukum mengenai korupsi di sektor kesehatan dipilih untuk memberikan gambaran mengenai korupsi di sektor kesehatan dan dampak negatifnya terhadap realisasi hak atas kesehatan. Artikel ini menekankan bahwa korupsi menyebabkan misalokasi dan penggelapan dana yang menghambat Negara pihak dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal bagi semua orang. Artikel ini menyarankan bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan perlindungan kesehatan universal yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai instrumen untuk merealisasikan hak atas kesehatan, Negara pihak harus memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan.Kata kunci: korupsi, Indonesia, hak atas kesehatan, perlindungan kesehatan.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.17637
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
  • Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Sebagai Perlindungan Hubungan
           Hukum Dokter dan Pasien

    • Authors: Dian Ety Mayasari
      Pages: 176 - 188
      Abstract: Persetujuan pasien atau keluarga pasien sangat dibutuhkan dokter sebelum dilakukannya tindakan medis oleh dokter, namun sebelumnya pasien atau keluarga pasien membutuhkan informasi dari dokter atau disebut informed consent terkait tindakan medis tersebut. Transaksi terapeutik yang dilakukan dokter bisa terjadi setelah informed consent diterima oleh pasien. Hal ini menjadi bagian dalam hukum Perdata karena terjadinya transaksi terapeutik berdasarkan dari perjanjian yang akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban pada dokter dan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.Kata Kunci : Dokter, Pasien, Tindakan Medis.
      PubDate: 2017-05-31
      DOI: 10.22146/jmh.18884
      Issue No: Vol. 29, No. 1 (2017)
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.225.57.120
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016