Similar Journals
Journal Cover
CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2442-5958 - ISSN (Online) 2540-8674
Published by Universitas Padjadjaran Homepage  [27 journals]
  • PERLUKAN REFORMASI SEKTOR INTELIJEN DI TUBUH PERTAHANAN INDONESIA'

    • Authors: ARFIN SUDIRMAN, Achmad Fadly
      Pages: 1 - 15
      Abstract: Indonesia tengah membangun satu postur pertahanan yang menitik beratkan kepada soft power. Melalui peranan intelijen, reformasi sektor intelijen akan semakin berperan besar ketika berbicara mengenai kegiatan diplomasi pertahanan karena akan selalu berorientasi kepada kepentingan nasional. Reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia kemudian dipertanyakan, disebabkan adanya tarik menarik kepentingan melalui eksistensi Bais TNI dengan badan intelijen pertahanan yang akan dibangun. Hasil yang dapat ditarik dalam artikel ini adalah reformasi sektor intelijen akan sangat kental dengan keputusan politik. Tarik menarik kepentingan antara Bais TNI dan BIP, mengenai kegiatan atase pertahanan, sangat mempengaruhi keputusan politik domestik Indonesia. Selain itu juga akan mempengaruhi dari anggaran pertahanan sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen itu sendiri. Pada akhirnya juga keputusan politik dan menekan egosektoral di dalam tubuh kementerian pertahanan merupakan solusi terbaik sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14214
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN
           PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2010-2015

    • Authors: malik fatoni
      Pages: 16 - 37
      Abstract: ABSTRACT The research aims to find out how far the effectiveness of some of the making and stipulation of regulations and legislation support efforts to improve economic development, as happened in cilegon city. efforts to obtain the achievements and progress for the improvement of economic development need to be done policy analysis on matters relating to political and legal policy for then conducted a review of documents, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. namely a method that combines various methods of data collection. The study was carried out in Cilegon city, divided into 4 stages: 1). preparation stage: preparation of proposals. 2). implementation stage: data collection and processing, 3). Reporting stage: preparation of reports and accountability. 4). stages of publication: dissemination in local and / or national seminars and publications in accredited scientific journals. In this research the methodology used is Qualitiative with Grounded Theory Approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. from this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can increase economic development and people's welfare. The results achieved from this research is the policy of political law conducted by the City Government Cilegon can push for the increase of regional economic development, it can be seen from the legislation product that legitimately by the Parliament of Cilegon City in quality and quantity has been so good that the product can well executed by the executive and provide juridical strength for the City Government of Cilegon in the improvement of economic development, as seen from the indicators of improvement of economic development itself. The political policy of law that is processed and synergized between government institutions in Kota Cilegon, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and promote economic development on an ongoing and measurable basis. Keywords: Political Law, Regional Government, Economic Developmen
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14333
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk
           Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS

    • Authors: Vita Nurul Fathya
      Pages: 38 - 57
      Abstract: Permasalahan praktek pungli oleh PNS di Indonesia merupakan masalah klasik yang sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat, namun belum ada penyelesaiannya, bahkan pungli semakin marak dilakukan. Tulisan ini membahas permasalahan pungli dari upaya pemerintah untuk memberantas pungli sebagai bagian dari program reformasi birokrasi area perubahan mental aparatur. Dibahas pula konsep tentang etika PNS yang dapat dijadikan masukan dalam memberantas pungli. Kesimpulannya bahwa untuk menghentikan PNS melakukan pungli, pemerintah dapat menerapkan standar etika yang efektif.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14462
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • CIVIL SOCIETY, SHADOW STATE DAN LOCAL STRONGMEN DALAM KAJIAN POLITIK LOKAL

    • Authors: Gili Argenti
      Pages: 58 - 70
      Abstract: Civil society merupakan kelompok masyarakat bersifat mandiri, dalam sistem demokrasi eksistensinya sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi civil society berupa organisasi non pemerintah (ornop) yang menjadi wadah berkumpul masyarakat, di era demokratisasi peran kelompok-kelompok civil society ini sangat penting sebagai kekuataan pengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah, diharapkan dengan semakin kuatnya civil society, pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan Shadow State dan Local Strongmen dapat terminimalisir. Tulisan ini merupakan sebuah kajian teoritik tentang arti penting civil society sebagai pilar kekuataan demokrasi di Indonesia.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14737
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • DESAIN KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN MELALUI E-TAXATION DI
           INDONESIA: BELAJAR PADA KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI JEPANG
           

    • Authors: Novy Setia Yunas
      Pages: 71 - 89
      Abstract: Penggunaan Teknologi dan Informasi ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang cukup pesat merupakan prasyarat utama untuk menciptakan reformasi dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah muncul sistem electronic government (e-gov). Dalam perkembangannya, pengejawantahan electronic government sebagai sebuah langkah praktis untuk menciptakan reformasi pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat cukup beragam salah satunya melalui keberadaan aplikasi electronic taxation (e-tax). E-tax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengadopsi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan setiap transaksi berkaitan pajak. Makalah ini memberikan gambaran tentang perkembangan kebijakan reformasi sistem perpajakan berbasis elektronik (e-tax) di Indonesia berkaca pada sistem yang telah dikembangkan di Jepang. Implementasi e-tax salah satunya telah berjalan cukup maksimal di negara Jepang. Penggunaan aplikasi ini cukup memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, perampingan sistem birokrasi dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pajak Nasional Jepang.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15903
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN
           PROVINSI BANTEN

    • Authors: Neneng Sobibatu Rohmah
      Pages: 90 - 105
      Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15925
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • Perilaku Gumunan : Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)

    • Authors: Arga Sevtyan Vallentyno
      Pages: 106 - 118
      Abstract: Perilaku pemilih pada masyarakat jawa menjadi kajian dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah memperluas kajian tentang perilaku pemilih jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Sebelumnya sudah banyak ilmuan yang membahas tentang perilaku pemilih di Indonesia khususnya pada masyarakat jawa seperti Geertz (1960) dan Gaffar (1992). Keduanya menjelaskan perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Pendapat lain tentang perilaku pemilih jawa dikemukakan Sobari (2016) yang menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel ini mencoba melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur pada masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku “gumunan” merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Sikap “gumunan” dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih “gumunan” berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap “gumunan” ini dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal ini mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.16224
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
  • Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara
           Jakarta

    • Authors: Antik Bintari
      Pages: 119 - 144
      Abstract: Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik.  Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik   beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh  dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
      PubDate: 2018-08-09
      DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.18212
      Issue No: Vol. 4, No. 1 (2018)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.24.125.162
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-