Similar Journals
Journal Cover
Padjadjaran Journal of Law
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2460-1543 - ISSN (Online) 2442-9325
Published by Universitas Padjadjaran Homepage  [27 journals]
  • Editorial: Flight Information Region: Safety or Sovereignty Issues

    • Authors: Atip Latipulhayat
      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Khazanah: Montesquieu

    • Authors: Atip Latipulhayat
      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • The “Modern” Concept of Erga Omnes to Establish the Obligation of
           Impunity Eradication: Towards the Primacy Jurisdiction of the
           International Criminal Court

    • Authors: Diajeng Wulan Christianti
      Pages: 211 - 230
      Abstract: Despite the fact that there is no universally accepted definition, international crimes are related closely to civilian casualties and mass destruction, armed conflict, patriotism, and involvement of state. Consequently, domestic jurisdictions often fail to prosecute perpetrators, leaving international law enforcement as the only option for accountability. However, international law remains incarcerated within state-centric image. In the absence of their consent, states do not perceive that they have a duty to prosecute perpetrators of international crimes. This situation triggers impunity. On the other hand, there is a long-standing recognition of jus cogens as a universal and superior norm and the concept of erga omnes obligation for violation on important rights. These two concepts are based on the interest of ‘the whole international community’. All states are required to comply the concepts despite of their willingness to be bound by these concepts. This study was conducted to identify the characters of erga omnes obligation and to examine the possibilities of their application to prosecute international crimes. It also discusses the difficulties of the current erga omnes concept to enforce obligation of impunity eradication, especially for International Criminal Court (ICC). As the one and only permanent international criminal court, ICC received accusations and criticisms for being ‘a selective justice’. Hence, this study puts forward a ‘modern’ erga omnes concept as shift of paradigm from ‘state sovereignty’ to ‘humanity-based approach’. This modern concept is a significant theoretical foundation for the primacy jurisdiction of the ICC because this primacy is the only option that the ICC can apply universally to achieve global justice.AbstrakMeskipun tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, kejahatan internasional seringkali dikaitkan dengan korban sipil, kehancuran luar biasa, konflik bersenjata dan semangat patriotisme serta keterlibatan negara. Akibatnya, hukum nasional seringkali gagal dalam menuntut pelaku sehingga mekanisme internasional menjadi satu-satunya cara untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, hukum internasional masih terpenjara dalam sistem yang terpusat pada negara, sehingga tanpa adanya kesepakatan, negara tidak merasa harus patuh pada kewajiban untuk menuntut pelaku. Hal ini melahirkan iklim impunitas. Sementara itu, hukum internasional sejak lama telah mengakui keberadaan sebuah norma yang universal dan superior yakni jus cogens serta konsep kewajiban erga omnes sebagai sebuah konsekuensi pelanggaran dari suatu “hak-hak yang penting”. Kedua konsep hukum tersebut mendasarkan pada kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga mengharuskan semua negara untuk patuh terlepas dari keinginan mereka untuk terikat atau tidak dengan norma tersebut. Artikel ini mengidentifikasi karakter dari kewajiban erga omnes dan menelaah apakah karakter tersebut terpenuhi dalam sifat dari kewajiban untuk menghapuskan impunitas. Artikel ini kemudian memaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi bagi konsep erga omnes saat ini dalam perannya menegakkan kewajiban untuk menghapuskan impunitas khususnya bagi International Criminal Court (ICC) untuk berlaku universal. Sebagai satu-satunya mahkamah pidana internasional permanen, ICC telah mendapat banyak kritikan karena dianggap masih “pilih-pilih” dalam menerapkan keadilan. Artikel ini menawarkan konsep erga omnes ‘modern’ sebagai dasar untuk merubah paradigma dari pendekatan berbasis kedaulatan negara menjadi berbasis umat manusia. Konsep modern ini dapat menjadi landasan teori bagi ICC untuk memberlakukan primacy jurisdiction kepada seluruh negara dan mewujudkan keadilan global.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a1
      PubDate: 2018-09-18
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • The Protection of Women Refugees based on the Perspective of ASEAN Law:
           The Case of Rohingya Women Refugees

    • Authors: Intan Soeparna
      Pages: 231 - 249
      Abstract: The conflict of Rohingya has triggered human rights issues, including the ones that involve women refugees. Female Rohingya Refugees are facing the risks of sexual violence, abduction, trafficking, and prostitution. This situation indicates an urgent call for the realization of refugee protection, including the protection of women refugees according to ASEAN Law. ASEAN has made important institutional statements concerning the protection of women’s human rights and the prevention of the violence against woman in its Human Right Law Regime. ASEAN also has made a statement to the Security Council on Women, Peace, and Security to address sexual violence in the conflicts that requires the tackling on the root-cause of the humanitarian disaster faced by Rohingya women refugees. However, the refugee's policies of some ASEAN members, such as Malaysia, Indonesia, and Thailand, indicate less commitment to protect refugees. The fact gives impacts to women refugees. This article attempts to analyze the ASEAN role to protect Rohingya women refugees based on ASEAN legal commitment, including the ASEAN Regime of Human Rights. The purpose of the study is to imply the ASEAN legal commitment on the protection of women’s right and to improve protection for women refugees, especially the Rohingya refugees.  Abstrak Konflik Rohingya menimbulkan berbagai bentuk masalah hak asasi manusia, terutama untuk pengungsi perempuan. Perempuan beresiko terhadap kekesaran seksual, perdagangan manusia dan prostitusi. Situasi ini menunjukan pentingnya merealisasikan perlindungan pengungsi termasuk pengungsi perempuan berdasarkan Hukum ASEAN, karena ASEAN sendiri telah membuat pernyataan penting berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan yang diatur dalam rejim hukum hak asasi manusia di ASEAN. ASEAN juga membuat pernyataan pada Dewan Keamanan PBB mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan bahwa ASEAN akan memperhatikan penyelesaian kejahatan seksual terhadap perempuan dalam situasi konflik dengan mensyaratkan penyelesaian akar permasalahan yang menimbulkan bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi perempuan Rohingya. Akan tetapi beberapa negara ASEAN (seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand) memiliki kebijakan sendiri dalam memperlakukan pengungsi yang menunjukan kurangnya komitmen dalam melindungi pengungsi yang berakibat pada pengungsi perempuan. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisa peran ASEAN dalam melindungi pengungsi perempuan Rohingya berdasarkan komitmen ASEAN. Tujuannya adalah untuk menerapkan komitmen ASEAN dalam melindungi hak perempuan dan meningkatkan perlindungan bagi pengungsi perempuan Rohingya.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a2 
      PubDate: 2018-09-18
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • The Reform of the Indonesian Competition Law to Anticipate ASEAN Economic
           Community

    • Authors: Ari - Siswanto, Marihot Janpieter Hutajulu
      Pages: 250 - 267
      Abstract: This paper discusses the need to reform the Indonesian Competition Law (the Law Number 5 of 1999) due to the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), which undoubtedly influences the business condition in Indonesia. This study is expected to provide input for the revision of the Law Number 5 of 1999 by identifying the weaknesses of the current law. Accordingly, this paper aims to analyze the aspects of Indonesian Competition Law that are need to be reformed to ensure its capability in anticipating and regulating business competition after the implementation of AEC. This study found that the degree of the implementation of the Indonesian Competition Law is particularly specified in Article 1(e), which elucidates that the business actors to which the competition law applies are those who are “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (established and domiciled within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) or “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” (to conduct activities within the territory of the Republic of Indonesia). The phrase “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) contained in Article 1(e) clearly indicates that the application of Indonesian Competition Law still relies heavily on the principle of territoriality. Therefore, the Indonesian Competition Law cannot reach business actors who are established, or are domiciled, or do conduct activities outside Indonesia, although they perform actions that affect the condition of business competition in Indonesia. Therefore, the Indonesian Competition Law needs to be reformed to enable its extra-territorial implementation based on the “effects doctrine” justifying the application of national law to any foreign business actors that causes the disruption of fair business competition conditions at the domestic level.AbstrakTulisan ini membahas tentang perlunya reformasi dalam Hukum Persaingan usaha Indonesia (UU No. 5 tahun 1999) berkenaan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang niscaya mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia. Kajian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi upaya merevisi UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan perlu diperbaiki agar bisa mengantisipasi dan mengatur persaingan usaha yang dimunculkan oleh MEA. Studi ini mengemukakan bahwa cakupan keberlakuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia terutama ditentukan dalam Pasal 1(e) UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” atau “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.” Frasa “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” yang ada dalam Pasal 1(e) tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penerapan Hukum Persaingan Usaha Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip teritorialitas. Dengan begitu, Hukum Persaingan Usaha Indonesia tidak bisa menjangkau pelaku usaha yang didirikan di luar Indonesia, berkedudukan di luar Indonesia dan melakukan kegiatan di luar Indonesia, meski pelaku usaha itu melakukan tindakan yang berdampak pada kondisi persaingan usaha di Indonesia. Oleh sebab itu, Hukum Persaingan usaha Indonesia harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga memungkinkan diterapkannya “doktrin efek” yang membenarkan penerapan hukum nasional terhadap pelaku usaha asing yang mengganggu kondisi persaingan sehat pada aras domestik.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a3
      PubDate: 2018-09-18
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • The Irrelevance of the Application of the Principle of Opportunity by the
           Attorney General and the Principle of Equality before the Law

    • Authors: Kharisma Ramadhan
      Pages: 268 - 296
      Abstract: In the Indonesian criminal justice system, dismissal of cases for the good of public interest is a manifestation of the principle of opportunity as set forth in Article 35(c) of Law Number 16 of 2004 on Indonesian Attorney. The application of the principle of opportunity is deemed to contradict the principle of equality before the law, which is introduced in the Indonesian Constitution, because it creates discrimination in the process of law enforcement. The absence of a comprehensive legislation policy on the application of the principle of opportunity in the Indonesian criminal justice system has led to contradictions. It weakens the principle of equality before the law, which has been guaranteed by the constitution. In addition, it can cause constitutional harm to a number of citizens. Nevertheless, the existence of the principle of opportunity remains recognized in the Indonesian criminal justice system because, in principle, it contains the values of goodness to balance the sharp principles of legality. This writing aims to analyze and to understand the legislation policy on the application of the principle of opportunity. It also reveals the meaning of abstraction and multiple interpretations of public interest, the influence of the application of the principle of opportunity to the principle of equality before the law, and the relevance of the application of the principle of equality and the principle of equality before the law.AbstrakDalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan perwujudan dari asas oportunitas yang dituangkan dalam ketentuan pasal 35(c) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Penerapan asas oportunitas tersebut dianggap bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang telah diintrodusir dalam Konstitusi negara Indonesia karena menimbulkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya kebijakan legislasi yang komprehensif tentang penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyebabkan pertentangan yang justru melemahkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang telah dijamin oleh konstitusi dan dapat menyebabkan kerugian konstitusional terhadap sebagiian warga negara. Meskipun demikian keberadaan asas oportunitas tetap diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena pada prinsipnya mengandung nilai-nilai kebaikan untuk mengimbangi tajamnya asas legalitas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang kebijakan legislasi penerapan asas oportunitas juga terkait makna kepentingan umum yang bersifat abtrak dan multitafsir, pengaruh penerapan asas oportunitas terhadap asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta relevansi penerapan asas oportunitas dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a4
      PubDate: 2018-09-18
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Strengthening Indonesian Banking Industry to Comply with ASEAN Banking
           

    • Authors: Tri Handayani, Lastuti Abubakar, Supraba Sekarwati W, Ida Nurlinda
      Pages: 297 - 314
      Abstract: Indonesia maintains the commitment to strengthen economic growth and to promote financial stability in the ASEAN region. However, the differences of the economic growth among the ASEAN members become an obstacle for the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). The ABIF promotes the gap-reduction to enhance the ASEAN members’ capacity to get benefits from the integration framework. However, some countries make some exceptions for the ABIF agenda. One of the benefits of ABIF is that Indonesia Banks can have access to broader market. To get the access, Indonesia has to fulfill as Qualified ASEAN Banks (QABs). One of the criteria is sufficient capital of banks. QABs requires bilateral agreement between state parties and promote the reciprocity and gap reduction principles. For instance, according to a schedule of specific commitment for banking sector, Indonesia and Malaysia had launched commercial presence on July 2017. One of the Indonesian Bank that comply with the criteria of QABs is PT. Bank Mandiri (Persero). It has established a branch office in Malaysia by the end of 2017. Thus, it proves that the Indonesian banking industry is ready to compete in the ASEAN Market.AbstrakIndonesia berkomitmen untuk tetap memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan di wilayah ASEAN. Namun demikian, perbedaan pertumbuhan ekonomi diantara Negara-negara anggota ASEAN menjadi hambatan terlaksananya ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). ABIF pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kapasitas Negara-negara anggota ASEAN sehingga mendapatkan manfaat dari ABIF, walaupun beberapa negara masih dikecualikan dari beberapa agenda yang disepakati dalam ABIF. Pelaksanaan ABIF didasarkan pada perjanjian bilateral. Berdasarkan schedule of specific commitment Indonesia dan Malaysia meluncurkan kegiatan komersial banking pada July 2017. Salah satu Bank dari Indonesia yang memenuhi kriteria QABs adalah PT. Bank Mandiri (Persero) dan akan mengoperasikan kantor cabang penuh di Malaysia pada akhir 2017. Dengan demikian, merupakan suatu bukti bahwa industri perbankan Indonesia sudah siap menghadapi persaingan di Pasar ASEAN. 
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a5
       
      PubDate: 2018-09-18
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in
           Indonesia

    • Authors: Sonny Dewi Judiasih, Efa Laela Fakhriah
      Pages: 315 - 330
      Abstract: Customary inheritance law in Indonesia consists of unique and specific patterns that describe the values of traditional Indonesian society that are based on collective and communal culture. There are three types of customary inheritance system: patrilineal, matrilineal, and parental. Every system has a uniqueness that makes it different with others. These differences often cause disputes and problems. The problems are related especially to the status of men and women in relation to patriarchal and matriarchal systems. Settlement of inheritance is done through discussion, approval, or legal remedies. Judges' decisions indicate that there is a renewal on the customary inheritance system in which men and women have equal opportunities to become inheritors of their parents. Abstrak Hukum waris adat di Indonesia terdiri dari pola unik dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal. Terdapat tiga macam sistem waris adat: patrilineal, matrilineal, dan parental. Setiap sistem memiliki perbedaan dan seringkali perbedaan tersebut menimbulkan sengketa dan masalah, terutama terkait dengan status laki-laki dan perempuan dalam hubungan sistem patriaki dan matriaki. Penyelesaian sengekta waris dilakukan melalui diskusi, persetujuan, atau upaya hukum. Putusan hakim mengindikasikan terdapat pembaharuan sistem waris adat di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli waris orang tua mereka.  
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6


      PubDate: 2018-09-24
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Implications of Criminal Law Deviation on Violence and Murder in Aceh from
           the Perspective of Helsinki Memorandum of Understanding

    • Authors: Yusi Amdani
      Pages: 331 - 348
      Abstract: Aceh is an Indonesian province with a long history of physical and political conflicts. The conflict in Aceh was considered as a form of human rights violation. The government have made various policies, including the establishment of the military emergency status for Aceh. The conflict had caused great loss to the people of Aceh. Fortunately, the settlement of the conflict was achieved by the signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) for peace agreement in 2005. The establishment of the Law number 11 of 2006 concerning Aceh Governance followed the MoU. The conflicts that happened before the peace agreement, especially the ones that include criminal offenses, can be resolved through non-litigation resolution.Usually, a non-litigation resolution is used to resolve legal issues outside courtroom. The non-litigation resolution is also known as alternative settlement. The basis of the settlement is the Helsinki MoU.AbstrakAceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai sejarah pertentangan konflik dan politik yang panjang. Konflik yang terjadi di Aceh diidentifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga pemerintah membuat kebijakan penentuan status Darurat Militer untuk Aceh. Konflik tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Aceh. Namun penyelesaian konflik tersebut telah dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan damai (MoU) Helsinki pada tahun 2005, yang kemudian dituangkan dalam UU Number 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konflik yang terjadi sebelum kesepakatan damai, khususnya dalam bentuk tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur non ligitasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Alternatif. Dasar penyelesaian tersebut yaitu melalui MoU Helsinki yang merupakan ikrar perdamaian antara republik Indonesia dengan Aceh.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a7

      PubDate: 2018-09-24
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • The Legal Reason of Sharia Principles for Object-Protection Rule Clause
           and its Implementation in Vehicle Insurance Contract of PT Asuransi
           Takaful Umum

    • Authors: Zil Aidi
      Pages: 349 - 367
      Abstract: This research aims to identify and to analyze the legal reason for “Object Protection Rules” on vehicle insurance contract of PT Asuransi Takaful Umum based on the principles of Islamic law, the Sharia. The reason is to assure the contract, the Akad, of vehicle insurance of PT Asuransi Takaful Umum fulfills the sharia requirement. The requirement should cover only the objects permitted by the Sharia. Moreover, the Indonesian Sharia Economic Code (KHES) obliges every contract to fulfill all requirements related to objects and purposes of contract. The implementation of Object Protection Rules based on Sharia Principles in the vehicle insurance of PT Asuransi Takaful Umum is not effective. This is evidenced by the lack of explanation of the clause by PT Asuransi Takaful Umum to the insurance participants at the registration process. In addition, there is no control mechanism by PT Asuransi Takaful Umum to assure the use of insurance object as the contract goes. Furthermore, PT Asuransi Takaful Umum faces difficulties in tracing the history of insurance object use when the insurance participants make their claim.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum dari adanya klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan hukum dari adanya klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum adalah guna menjadikan akad atau perjanjian pada produk asuransi kendaraan bermotor menjadi benar-benar sesuai dengan sharia Islam dengan sebisa mungkin hanya melindungi objek-objek asuransi yang secara sifat maupun pemanfaatannya sesuai dengan sharia Islam. Hal ini didasari oleh adanya pengaturan mengenai objek akad dan tujuan pokok akad sebagai syarat sahnya suatu akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Sharia (KHES) yang menyatakan hanya objek yang sesuai dengan sharialah yang boleh ada dalam akad. Penerapan klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum dapat dikatakan belum efektif. Terlihat pada belum optimalnya sosialisasi kepada calon peserta asuransi mengenai keberadaan klausula tersebut pada proses awal permohonan penutupan asuransi. Hal ini berlanjut pada saat periode perjanjian asuransi berjalan dimana tidak ada mekanisme untuk mengawasi penggunaan objek oleh peserta asuransi. Sejalan dengan itu pada saat proses pengajuan santunan klaim oleh peserta asuransi PT Asuransi Takaful Umum kesulitan untuk mengecek apakah kendaraan bermotor yang diasuransikan selama periode asuransi digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sharia Islam.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a8
      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Human Rights Protection in Trade: A Challenge

    • Authors: Birkah Latif, SM. Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah Rawydharma
      Pages: 368 - 386
      Abstract: In a global economy, trade is a key element of states’ economic development. People performs various forms of trade since the beginning of time to the modern day. The debate over the protection of human rights has been excluded in the interests of trade since the occurrence of trade liberalization, despite codification of regulations through international institutions. The purposes of this paper are to analyze whether there are mechanisms for the protection of human rights and trade and to be an effort linking the human rights protection and trade. It is concluded that the protection of human rights in trade has not yet become something elaborated specifically in economic policies. First, in international cooperation, organizations such as WTO and international CSOs can do the propaganda of human rights and trade. Secondly, the government takes public choices and needs to shape the practices of human rights and trade. The WTO looks hesitant in performing its role; it especially moves around trade only. However, the insistence of mutual needs is voiced through the Millennium Development Goals (MDGs) program, Sustainable Development Goals (SDGs), as well as various other protections such as ICESCR, IUU, etc. The establishment of UN Guiding Principles of Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in 2011 becomes the latest momentum for the framework to improve standards and practices of business and human rights. AbstrakDalam ekonomi global perdagangan merupakan kunci utama dalam peningkatan ekonomi negara-negara. Berbagai bentuk perdagangan telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sampai kepada bentuk modern saat ini. Perdebatan atas perlindungan hak asasi manusia yang tersingkirkan demi kepentingan perdagangan telah dimulai sejak terjadinya liberalisasi perdagangan sekalipun telah dilakukan kodifikasi peraturan melalui lembaga internasional. Kasus-kasus yang menimpa mengantarkan pada tujuan dari tulisan ini yang ingin menganalisa isu atas: apakah terdapat mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perdagangan' serta bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk dapat menautkan antara perlindungan hak asasi manusia dan perdagangan. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa perlindungan atas hak asasi manusia yang berkaitan dengan perdagangan belum menjadi sesuatu yang dibahas khusus di dalam kebijakan ekonomi. Pertama, dibutuhkan kerjasama internasional, organisasi seperti WTO dan CSO internasional dapat mempropagandakan agenda  perlindungan hak asasi manusia di dalam perdagangan. Peran dari WTO dirasakan “agak ragu” terlebih dengan melihat landasan bergeraknya yang fokus pada perdagangan semata. Namun, desakan atas nama kebutuhan bersama di suarakan melalui program Millennium Development Goals (MDGs)-Sustainable Development Goals (SDGs) dan juga berbagai proteksi lainnya seperti ICESCR, IUU dan lainnya. Setelah UN Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs) lahir di tahun 2011 menjadi momentum terbaru dalam kaitannya kerangka kerja untuk meningkatkan standar dan praktik terkait bisnis dan hak asasi manusia.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a9

      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Strengthening the Roles of Judicial Commission

    • Authors: Ujang Bahar
      Pages: 387 - 401
      Abstract: This paper discusses the role of judicial commission (JC) in some states of the world based on their respective constitutions. Especially Indonesia, the role can be strengthened by amending the 1945 Constitution. JC is an independent institution that functions to strengthen a credible, efficient, and effective judiciary, which is trusted by the people. As a supporting institution focus JC differences in the world. There are focuses attention on technical policy, making and budgeting of the judiciary, while others emphasize to the problems career, recruitment, discipline, ethics and behavior of judges. Therefore, each country should increase the role of JC institution by taking and adding positive things in the implementation. In addition, since the foundation of JC is related closely to the performance of judges, it is time for each state to give full authority to the JC to conduct audit of judge's decision (verdict), to supervise honor, nobility, ethics, and dignity of judges. Tulisan ini membahas tentang peran Komisi Yudisial (KY)masing-masing negara di dunia sesuai  yang tercantum dalam konstitusinya. Khusus untuk indonesia peran tersebut dapat diperkuat dengan mengamandemen UUD 1945. KY merupakan satu lembaga negara independen dengan tugas dan wewenang mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang kredibel, efisien dan efektif dan dipercaya masyarakat. Sebagai lembaga penunjang terdapat perbedaan fokus perhatian KY di antara negara-negara di dunia. Ada yang menitik beratkan perhatian pada pembuatan kebijakan teknis dan penganggaran peradilan, sementara yang lain menitik beratkan kepada masalah karier, rekrutmen, disiplin, etika  dan tingkah laku hakim. Oleh karena itu sudah seharusnya masing-masing negara meningkatkan peran lembaga KY nya dengan mengambil dan menambahkan hal positif pada praktik pada negara lain.  Lain dari pada itu karena eksistensi KY sangat bersentuhan dengan kinerja hakim, maka sudah saatnya masing-masing negara memberikan kewenangan kepada KY untuk melakukan audit terhadap vonis (putusan hakim) dalam rangka melakukan pengawasan menjaga kehormatan, keluhuran, etika, dan martabat hakim.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a10


      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
  • Book Review: The International Law on Foreign Investment

    • Authors: Mursal Maulana
      Pages: 402 - 407
      Abstract: Professor M. Sornarajah, prominent scholar in the field of investment law and C. J Koh Professor at Faculty of Law of the National University of Singapore presents his ambitious work on the contemporary issues on foreign investment in the context of public international law. Whatever criticism might land on Sornarajah’s ears in regard to this work, The International Law on Foreign Investment is undoubtedly an excellent work and one of the most remarkable publication.
      DOI : https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a11
      PubDate: 2018-09-26
      Issue No: Vol. 5, No. 2 (2018)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 100.24.125.162
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-