Journal Cover
Jurnal Hukum & Pembangunan
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0125-9687 - ISSN (Online) 2503-1465
Published by Universitas Indonesia Homepage  [20 journals]
  • MENGGAGAS PEMBATASAN PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERPPU: STUDI
           PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENGGUNAAN PERPPU DI NEGARA-NEGARA
           PRESIDENSIAL

    • Authors: Fitra Arsil
      Pages: 1 - 21
      Abstract: Pengaturan Perppu di Indonesia dapat dikategorikan cukup terbatas jika dibandingkan pengaturan terhadap peraturan darurat yang diterbitkan presiden di berbagai negara. Pengaturan yang ada belum dapat dianggap memberi batasan bagi penerbitan peraturan darurat tersebut. Beberapa negara bersistem presidensial telah melakukan perubahan terhadap konstitusinya demi mendapatkan pengaturan yang memberikan batasan yang cukup memadai terhadap penggunaan kekuasaan presiden di bidang legislatif ini (president’s legislative power). Pembatasan tersebut bukan saja dari segi prosedur pembentukannya namun juga pembatasan terhadap materi yang dapat diatur oleh perppu. Pelajaran dari beberapa negara tersebut dapat menginspirasi sebuah gagasan pembatasan perppu di Indonesia. Kata kunci:
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1593
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • PUTUSAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP
           NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT

    • Authors: Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris Idris
      Pages: 22 - 43
      Abstract: Salah satu perkembangan yang menarik mengenai keamanan global saat ini adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putsan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Bagi negara di sekitar kawasan, putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1594
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI YOGYAKARTA: DISKRIMASI
           ATAU DISKRIMINASI POSITIF

    • Authors: Ratih Lestarini
      Pages: 44 - 63
      Abstract: Tulisan ini hendak mengkaji keberlakuan kebijakan pertanahan terkait pembatasan pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, mereka hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGB, tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta. Sehingga pembatasan tersebut dinilai sebagai suatu pembedaan perlakuan terhadap WNI Keturunan Tionghoa.Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjamin penataan penguasaan tanah diarahkan untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali secara adil. Pembahasan isu akan dilihat dalam perspektif sosiologi hukum sehingga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Yogyakarta merespon kebijakan tersebut.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1595
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI
           PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    • Authors: Meirina Fajarwati
      Pages: 64 - 83
      Abstract: Ketetapan MPR merupakan salah satu dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan Ketetapan MPR kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah sebelumnya dihapuskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan permasalahan seperti ketetapan MPR yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan pengujian baik oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Dengan tidak dapat diujinya ketetapan MPR, maka akan menimbulkan permasalahan terkait dengan eksistensi kedudukan ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1596
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • PENERAPAN UJI PROPORSIONALITAS DALAM KASUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK:
           SEBUAH PERBANDINGAN

    • Authors: Bisariyadi Bisariyadi
      Pages: 84 - 109
      Abstract: Mahkamah Konstitusi belum memiliki yurisprudensi yang berkaitan dengan penerapan uji proposionalitas. Dalam konteks perbandingan hukum, uji proporsionalitas disebut sebagai “the ultimate rule of law”. Kajian ini bermaksud untuk memberi pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan uji proporsionalitas bilamana Mahkamah Konstitusi menghadapi persoalan pembubaran partai politik. Di beberapa negara yang pernah menangani kasus pembubaran partai politik, uji proporsionalitas merupakan salah satu metode penalaran dalam memutus perkara ini. Pendekatan kajian ini dilakukan dengan cara perbandingan dengan melihat putusan pada beberapa yurisdiksi, baik pada tingkat pengadilan regional maupun pengadilan nasional, yang pernah menangani pembubaran partai politik dengan menerapkan uji proporsionalitas.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1597
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) PERPAJAKAN YANG DAPAT BERAKIBAT PADA
           TINDAKAN PIDANA

    • Authors: Harsanto Nursadi
      Pages: 110 - 136
      Abstract: Kewenangan besar yang dimiliki oleh fiskus dalam berbagai hal, terutama dalam menetapkan pengurangan atau penghapusan pajak, rentan terhadap pelecehan. Tindakan administratif dalam bentuk keputusan pajak akan berakhir sebagai tindak pidana jika itu merupakan penyalahgunaan wewenang atau melanggar hukum. Bahkan, ada banyak fiskus yang melakukan tindakan administrative perpajakan yang menyimpang diluar otoritas untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau dari pembayar pajak. Tentu saja, hal ini menghasilkan kerugian negara yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Ini menimbulkan pertanyaan: Tindakan administratif perpajakan mana yang sah dan mana yang merupakan tindak pidana'
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1598
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • IMPLIKASI KEBERLAKUAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA PASCA
           UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

    • Authors: Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas
      Pages: 137 - 163
      Abstract: Pengaturan paling mendasar yang tercantum dalam UU Minerba peraturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pertambangan mengenai perubahan dalam konsesi Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya Batubara / KK2PB menjadi izin usaha IUP, Kuasa Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan (IPR). Hal ini berdampak pada kontrak pertambangan di Indonesia termasuk Kontrak Karya PT Freeport. Kontrak karya adalah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menjalin hubungan dengan PT. Freeport Indonesia. Studi ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan konsep Kontrak Kerja di Indonesia, posisi legal Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terkait dengan keharusan beralih ke IUPK, dan Risiko Hukum yang disebabkan oleh pengalihan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia untuk IUPK.
      PubDate: 2018-03-29
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1604
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • DILEMA KOMERSIALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM
           INDONESIA: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PEMBAGIAN MANFAAT

    • Authors: Miqdad Abdullah Siddiq
      Pages: 164 - 180
      Abstract: Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional secara komersial ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik Pengetahuan Tradisional. Indonesia yang memiliki banyak masyarakat adat, juga memiliki Pengetahuan Tradisional yang banyak dan beragam. Dengan semakin terbukanya kesempatan bagi pihak selain pemilik Pengetahuan Tradisional untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional tersebut, kedudukan peraturan yang mengatur tentang komersialisasi Pengetahuan Tradisional menjadi semakin strategis. Sehingga pengelolaan terhadap perlindungan Pengetahuan Tradisional bagi Indonesia sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Tanpa adanya peraturan perlindungan Pengetahuan Tradisional yang memadai, pelanggaran hukum terkait Pengetahuan Tradisional akan terus terjadi. Di samping itu, pemanfaatan Pengetahuan Tradisional terkait penggunaannya secara komersial harus menetapkan prinsip pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli dari Pengetahuan Tradisional tersebut. Pembagian manfaat dapat dirupakan dalam bentuk pemberian kompensasi moneter maupun dalam bentuk kompensasi non-moneter.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1600
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR KAWIN DAN ORANGTUANYA: STUDI
           PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KELUARGA DI BELANDA

    • Authors: Rosalinda Elsina Latumahina
      Pages: 181 - 198
      Abstract: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 tentang perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih timbul banyak pertanyaan terkait implementasi pasal tersebut dalam menetapkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtuanya, khususnya dengan sang ayah. Putusan kasasi yang menolak gugatan Hj. Aisyah Mochtar terkait pengakuan anaknya, serta beberapa putusan/penetapan pengadilan lainnya menunjukkan bahwa masih ada berbagai penafsiran terhadap Putusan MK tersebut. Masih kurang jelasnya peraturan mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtuanya di Indonesia membuat penulis merasa perlu untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain. Pilihan untuk melakukan studi perbandingan hukum dijatuhkan pada negara Belanda karena kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Belanda saat ini (Dutch Civil Code / Nieuw Burgelijk Wetboek) merupakan perkembangan dari BW yang hingga kini masih berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dan orangtuanya di Belanda telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi seorang anak luar kawin dibandingkan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1601
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
  • GAGASAN PENGADILAN KHUSUS UNTUK SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

    • Authors: Qurrata Ayuni
      Pages: 199 - 221
      Abstract: Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk dalam kewenangan konstitutionalitasnya. Pembentuk Undang-Undang menindaklanjuti putusan ini dengan menggagas badan peradilan khusus yang akan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Badan peradilan khusus semestinya sudah terbentuk sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak. Dalam masa transisi, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dan tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan memberikan gambaran mengenai pilihan-pilihan bentuk dan desain pengadilan khusus pemilihan kepala daerah diantaranya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Badan Pengawas Pemilu dan tetap di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini memberikan usulan keberadaan badan peradilan yang akan menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses demokrasi di Indonesia
      PubDate: 2018-04-17
      DOI: 10.21143/.vol48.no1.1602
      Issue No: Vol. 48, No. 1 (2018)
       
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.200.252.156
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-