for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Universitas Negeri Semarang   (Total: 76 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 76 of 76 Journals sorted alphabetically
Accounting Analysis J.     Open Access   (Followers: 8)
ACTIVE : J. of Physical Education, Sport, Health and Recreation     Open Access   (Followers: 18)
BELIA : Early Childhood Education Papers     Open Access   (Followers: 8)
Biosaintifika : J. of Biology & Biology Education     Open Access   (Followers: 7)
Catharsis : J. of Arts Education     Open Access  
Chemistry in Education     Open Access   (Followers: 9)
Chi'e : J. of Japanese Learning and Teaching     Open Access   (Followers: 3)
Dinamika Pendidikan     Open Access  
Economic Education Analysis J.     Open Access  
Economics Development Analysis J.     Open Access   (Followers: 4)
Edu Elektrika J.     Open Access   (Followers: 1)
Edukasi     Open Access  
ELT Forum : J. of English Language Teaching     Open Access   (Followers: 10)
English Education J.     Open Access   (Followers: 1)
Forum Ilmu Sosial     Open Access  
Geo-Image     Open Access  
Harmonia     Open Access  
Imajinasi : Jurnal Seni     Open Access  
Indonesian J. of Chemical Science     Open Access   (Followers: 1)
Indonesian J. of Conservation     Open Access  
Indonesian J. of Curriculum and Educational Technology Studies     Open Access  
Indonesian J. of Early Childhood Education Studies     Open Access   (Followers: 2)
Indonesian J. of Guidance and Counseling     Open Access  
Indonesian J. of History Education     Open Access   (Followers: 1)
Innovative J. of Curriculum and Educational Technology     Open Access   (Followers: 2)
Intl. J. of Active Learning     Open Access  
Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah     Open Access  
J. of Economic Education     Open Access  
J. of Educational Development     Open Access   (Followers: 4)
J. of Educational Social Studies     Open Access   (Followers: 9)
J. of Edugeography     Open Access   (Followers: 2)
J. of Indonesian History     Open Access   (Followers: 3)
J. of Innovative Science Education     Open Access  
J. of Nonformal Education     Open Access   (Followers: 1)
J. of Physical Education and Sports     Open Access   (Followers: 6)
J. of Physical Education Health and Sport     Open Access   (Followers: 1)
J. of Primary Education     Open Access   (Followers: 13)
J. of Sport Sciences and Fitness     Open Access   (Followers: 12)
JEJAK : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan     Open Access   (Followers: 1)
Joyful Learning J.     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal Abdimas     Open Access  
Jurnal Bahan Alam Terbarukan     Open Access  
Jurnal Bimbingan Konseling     Open Access   (Followers: 4)
Jurnal Dinamika Manajemen     Open Access  
Jurnal Fisika     Open Access  
Jurnal Geografi     Open Access  
Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia     Open Access   (Followers: 5)
Jurnal Kesehatan Masyarakat     Open Access   (Followers: 5)
Jurnal Komunitas     Open Access   (Followers: 1)
Jurnal MIPA     Open Access   (Followers: 3)
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia     Open Access   (Followers: 4)
Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian J. of Physics Education)     Open Access   (Followers: 2)
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.206, CiteScore: 1)
Jurnal Sastra Indonesia     Open Access  
Jurnal Teknik Elektro     Open Access  
Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan     Open Access   (Followers: 1)
Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif     Open Access   (Followers: 5)
Language Circle : J. of Language and Literature     Open Access   (Followers: 2)
Lisanul' Arab : J. of Arabic Learning and Teaching     Open Access   (Followers: 1)
Management Analysis J.     Open Access  
Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum     Open Access   (Followers: 1)
Public Health Perspective J.     Open Access  
Sainteknol : Jurnal Sains dan Teknologi     Open Access  
Scientific J. of Informatics     Open Access   (Followers: 1)
Seloka : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia     Open Access   (Followers: 5)
Solidarity : J. of Education, Society and Culture     Open Access  
Unnes J. of Biology Education     Open Access   (Followers: 1)
Unnes J. of Mathematics     Open Access   (Followers: 3)
Unnes J. of Mathematics Education     Open Access   (Followers: 5)
Unnes J. of Mathematics Education Research     Open Access   (Followers: 9)
Unnes J. of Public Health     Open Access  
Unnes Law J.     Open Access   (Followers: 1)
Unnes Physics Education J.     Open Access   (Followers: 4)
Unnes Physics J.     Open Access   (Followers: 1)
Unnes Science Education J.     Open Access  
Wacana : Jurnal Sosial dan Humaniora     Open Access  
Journal Cover
Unnes Law Journal
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2252-6536
Published by Universitas Negeri Semarang Homepage  [76 journals]
  • TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU–VIII/2010
           TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

    • Authors: Eddo Febriansyah
      Abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan  judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan penjelasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak diluar nikah.Permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanakah pengaturan hukum dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah yang diakui mengenai status kedudukan dan pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kedukan anak di luar nikah pembagian warisan dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Untuk menganalisa data, penelitimengadakan penelusuran terhadap azas-azas hukum dan sistematika hukum.Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan.Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut ”luar perkawinan”, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut.Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia.Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

    • Authors: Cacuk Sudarsono
      Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan medisai penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan disebuah ruangan khusus di Polsek Gunungpati Kota Semarang agar para pihak bernegoisasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang. Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan Family and Community Group Conferences. Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada groun norm yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal - pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Gunungpati Kota Semarang menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan penal Family and Community Group Conferences.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • MODEL ZONANISASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG (PRESPEKTIF
           PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN
           PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA)

    • Authors: Adam Ramadhan
      Abstract: Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruangpublik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena factor lapangan pekerjaan yang tidakmemadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mengkaji model zonanisasi penataan PKL di Kota bandung(prespektif perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL) yang berdampak positif terhadap kejesahteraan PKL hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana satpol PP kota bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangakan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
           PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN
           ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI
           MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG)

    • Authors: Aghisni Kasrota Rizki
      Abstract: Keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 tentang penyerangan kriminal asusila berkomitmen oleh salah satu anggota TNI. Rumusan masalah ini (1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013.Tujuan tesis ini untuk menentukan (1) Dasar pertimbangan dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap pelaku kejahatan asusila yang dilakukan oleh anggota yang berkuasa TNIpada 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) Pertimbangan .Dasar Pengadilan Militer hakim yang seharusnya keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif kualitatif penelititian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dan sumber pengumpulan data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini adalah (1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan tindakan dari terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi disiplin di lingkungan militer dan hasil analisis yang penulis satu hakim dalam kasus ini memerintah. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam hal beban karena posisi; perbarengan. Dalam hal kemudahan menyatakan bahwa terdakwa telah melayani selama 16 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan hasil analisis penulis bahwa majelis hakim salah dalam menerapkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan Nomor 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, hal yang memberatkan karena posisi, perbarengan. Dalam hal dicantumkanTerdakwa kemudahan telah melayani selama 16 tahun.Saran dalam penelitian ini diharapkan dalam keputusan berikutnya dari Militer Hakim Pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan kasus pidana.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi

    • Authors: Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim
      Abstract: Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan izin tinggal keimigrasian terhadap orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan izin tinggal terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menegnai sistem pengawasan izin tinggal Keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan hambatan apa yang dialami oleh Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap izin tinggal keimigrasian orang asing. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Seamrang terhadap izin tinggal Orang Asing secara administratif dan lapangan, ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran hukum keimigrasian, kemudian kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri Orang Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang–Undang yang dikeluarkan untuk mengatur Orang Asing dan Hambatan faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Kantor Imigrasi kelas I semarang, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang–undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.simpulanyangdiperolehdaripenelitianiniadalah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang secara administratif dan lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 sehingga masih terjadi pelanggaran hukum keimigrasian.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan
           Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)

    • Authors: Harry Agung Ariefianto
      Abstract: Kota Semarang sebagai kota industri dihadapi berbagai masalah pencemaran lingkungan. CV. Slamet Widodo bergerak di bidang pengolahan dan pembuatan terasi. Dalam prosesnya bau terasi tersebut mengakibatkan bau terasi yang begitu menyengat. Dalam hal ini bau terasi tersebut telah mencemari lingkungan sekitar. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi administrasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuannya mendeskripsikan penerapan sanksi administratif pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri CV. Slamet Widodo Semarang serta menemukan efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian BLH Kota Semarang dan CV. Slamet Widodo Semarang. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.  Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi administrasi oleh BLH Kota Semarang dalam menangani laporan pencemaran lingkungan oleh CV. Slamet Widodo adalah melakukan verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan Paksaan Pemerintah sesuai Pasal 76-83 UUPPLH dan Efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang, adanya Pengawasan oleh BLH Kota Semarang terhadap CV. Slamet Widodo dengan pengawasan aktif Beberapa hal yang telah dilakukan pihak CV. Slamet Widodo terkait sanksi administrasi yang diberikan oleh BLH Kota Semarang yaitu melakukan proses pengeringan dengan Electrycal Drying, menanam pohon bambu di sekeliling pabrik, melakukan perbaikan IPAL, perbaikan cerobong asap pabrik, mendatangkan ahli dari USW, UNIKA, dan UNDIP. Direkomendasikan menambah jumlah personil dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, menambah sarana dan prasarana penunjang tugas BLH Kota Semarang, BLH Kota Semarang dalam penanga.an pencemaran lingkungan lebih intensif dalam pemantauan dan pengawasan perusahaan ataupun pelanggar lainnya dan Menerapkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UUPPLH.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
  • Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian
           Hukum

    • Authors: Dian Agustina Wulandari
      Abstract: Tanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara merupakan tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak dan dikuasai langsung oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil  penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya yaitu melakukan pencatatan semua aset tanah yang dimiliki, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya yaitu anggaran terbatas; tanah yang diatasnya terdapat bangunan; apabila terdapat tanah tukar guling; tanah yang berasal dari pemerintah provinsi; dan butuh waktu dan tenaga, solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu lebih dilakukan ekstensifikasi dalam inventaris aset khususnya dalam bidang pertanahan yaitu penyertifikatan tanah agar semua aset Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan kepastian hukum. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mencari pegawai/staf di bidang pertanahan, menambah anggaran untuk penyertifikatan tanah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki payung hukum sebagai landasan yang kuat.
      Issue No: Vol. 4, No. 1
       
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.80.177.176
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-